Tinta Media – Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara Wisuda Akademi Militer (Akmil) di Magelang menyampaikan bahwa dirinya saat ini “agak gagah” karena ketika seorang menteri meminta anggaran Rp5 triliun, ia justru memberikan Rp10 triliun. Pada kesempatan lain, ia juga menyampaikan kenaikan gaji hakim hingga 300 persen. Program unggulan seperti MBG dan Kopdes Merah Putih juga telah menguras anggaran negara dalam jumlah besar. Pada akhirnya, program-program tersebut lebih banyak dikorupsi daripada manfaatnya yang dirasakan rakyat.
Di saat krisis ekonomi mengancam negeri ini, kunjungan luar negeri juga kerap dilakukan dengan menggunakan anggaran negara yang besar. Dengan bangga, presiden menyampaikan bahwa dirinya sangat dihormati sebagai pemimpin dunia. Namun, hasil kunjungan tersebut dinilai belum mampu memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dihadapi rakyat, bahkan justru menghadirkan persoalan baru. Salah satunya adalah instruksi agar sekolah mengajarkan bahasa asing dari negara yang dikunjungi. Seharusnya, jika memang dihormati oleh para pemimpin dunia, bahasa Indonesia dapat diperkenalkan dan diajarkan di negara-negara yang dikunjungi sehingga menjadi bahasa yang semakin mendunia.
Anggaran tersedia untuk gaji, tunjangan, dan biaya perjalanan dinas para pejabat. Namun, anggaran dinilai tidak tersedia untuk menaikkan gaji guru honorer yang masih jauh di bawah standar kelayakan. Bagaimana guru dapat dituntut profesional dalam mendidik generasi apabila kesejahteraan mereka tidak dijamin oleh negara? Terlebih lagi jika mereka masih dibebani tugas tambahan untuk mengajarkan bahasa asing dari negara yang telah dikunjungi presiden.
Ketika ada sekolah yang rusak, anggaran untuk memperbaikinya dinilai tidak tersedia. Sementara itu, dana justru dialokasikan untuk membangun Kopdes dan SPPG yang dianggap belum jelas manfaatnya bagi rakyat. Di daerah pedalaman, anak-anak harus berjuang menyeberangi sungai yang deras agar dapat sampai ke sekolah karena negara dinilai tidak memiliki dana untuk membangun jembatan dan infrastruktur yang mereka butuhkan. Bahkan, ada anak yang bunuh diri karena orang tuanya tidak mampu membelikan buku. Rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan ada yang terpaksa mencuri hanya untuk dapat makan.
Jaminan kesehatan dan pendidikan gratis dinilai hanya menjadi janji politik tanpa realisasi karena alasan keterbatasan anggaran negara yang defisit. Rakyat harus membayar pajak, listrik, dan BBM yang harganya terus merangkak naik karena negara dinilai tidak ingin merugi. Anggaran negara tersedia ketika digunakan untuk memenuhi kepentingan para pejabat. Bahkan, negara mengalami defisit dan harus menambah utang luar negeri karena banyak anggaran negara dikorupsi, bukan digunakan untuk menyejahterakan rakyat.
Tambang dan sumber daya alam yang merupakan aset negara dijual kepada korporasi asing. Namun, hasilnya bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk memenuhi hasrat dan keserakahan para pejabat. Negara ini adalah milik rakyat, tetapi seolah-olah dikuasai oleh para pejabat yang tamak dan rakus. Negeri yang kaya akan sumber daya alam justru masih menyisakan banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, sementara mereka tetap dibebani berbagai jenis pajak. Uang negara dinilai lebih banyak dinikmati oleh para pejabat, sedangkan rakyat harus ikut menanggung utang luar negeri yang terus membengkak.
Inilah gambaran kehidupan dalam sistem kapitalisme demokrasi yang berorientasi pada untung dan rugi serta menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk mengurus urusan rakyat. Seorang pemimpin dapat berbuat sesuka hati setelah memperoleh kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk menggunakan politik uang untuk meraih dukungan rakyat. Setelah kekuasaan berada dalam genggamannya, harta milik rakyat digunakan seolah-olah negara adalah miliknya sendiri. Sementara itu, hukum dapat diubah sesuai kepentingan dan dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Sudah saatnya sistem kapitalisme demokrasi yang dinilai membawa berbagai kerusakan ditinggalkan dan digantikan dengan sistem Islam yang menerapkan syariat Islam secara kafah demi menghadirkan kebaikan bagi seluruh manusia. Kehidupan yang indah dan penuh berkah diyakini dapat terwujud dalam naungan Khilafah.
Oleh: Mochamad Efendi
(Sahabat Tinta Media, Sidoarjo)
Views: 4
