Tinta Media – Sangat tidak asing lagi bahwa setiap memasuki tahun ajaran baru, banyak orang tua di berbagai daerah di Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan pendidikan. Banyak yang kesulitan mendapatkan sekolah yang berkualitas bagi anak-anaknya. Selain itu, mereka juga menghadapi berbagai biaya pendidikan yang terus meningkat. Seperti diberitakan di Kabupaten Semarang, harga seragam sekolah untuk pelajar SMP dapat mencapai sekitar Rp1,4 juta sehingga banyak orang tua memprotes tingginya harga seragam tersebut (Kompas.com, 25/6/2026). Bahkan, di salah satu daerah di Indonesia, yaitu Kupang, para orang tua saling berbagi seragam sekolah yang masih layak pakai karena tidak mampu membeli yang baru akibat kondisi ekonomi. Belum lagi berbagai keluhan mengenai sistem zonasi yang terus bermunculan karena dinilai belum mampu memberikan akses pendidikan yang berkualitas secara merata bagi seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan yang terus berulang setiap tahun tanpa solusi yang mampu menyelesaikannya secara tuntas.
Fakta yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pendidikan dijadikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, bukan sebagai hak dasar warga negara. Akibatnya, masyarakat harus menanggung berbagai beban biaya yang seharusnya dapat dijamin oleh negara apabila negara benar-benar menjalankan tanggung jawabnya secara penuh.
Dalam sistem kapitalisme, negara lebih banyak berperan sebagai regulator daripada sebagai raa’in (pengurus rakyat). Akibatnya, berbagai biaya pendidikan dibebankan kepada rakyat. Tingginya biaya pendidikan, ditambah penjualan seragam sekolah dengan harga mahal yang masih dikeluhkan masyarakat, menunjukkan bahwa negara dalam sistem kapitalisme belum sepenuhnya hadir untuk melindungi kepentingan rakyat. Selain itu, berbagai keluhan mengenai sistem zonasi juga mencerminkan belum meratanya kualitas pendidikan saat ini.
Hal ini menjadi bukti bahwa sistem kapitalisme sekuler belum mampu menyediakan pendidikan yang benar-benar gratis, berkualitas, dan merata. Salah satu penyebabnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi sumber pemasukan negara untuk membiayai pelayanan publik, tetapi tidak sepenuhnya dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
Dalam sistem Islam, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab dalam menyediakan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Negara juga wajib memastikan bahwa setiap warga negara Daulah Islam memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa hambatan biaya.
Dalam Daulah Islam, negara berperan sebagai raa’in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk di bidang pendidikan. Daulah Islam mengharamkan negara melepaskan tanggung jawabnya dalam mengurus rakyat. Negara juga berkewajiban menyediakan sarana pendidikan yang layak, tenaga pendidik yang berintegritas, serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Daulah Islam sehingga setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan.
Adapun pembiayaan pendidikan berasal dari Baitulmal, khususnya pos kepemilikan umum yang dikelola untuk kemaslahatan umat. Dengan mekanisme tersebut, pendidikan dapat diselenggarakan secara gratis, berkualitas, dan merata di seluruh wilayah tanpa membedakan status ekonomi masyarakat.
Dengan Islam, persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan melalui perubahan kebijakan yang bersifat parsial. Diperlukan sistem yang benar-benar mampu menempatkan pendidikan sebagai hak setiap individu serta menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraannya. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Ikfa
(Muslimah Peduli Generasi)
Views: 5
