Oleh: Mochamad Efendi, Sahabat Tinta Media
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Saat pemerintah berbuat salah, DPR seharusnya terdepan membela rakyat. Namun, faktanya, Dewan Perwakilan Rakyat tidak benar-benar mengontrol dan mengingatkan pemerintah saat kebijakan dan keputusannya merugikan rakyat. Saat rakyat mengkritik pemerintah, DPR seharusnya berani memanggil presiden dan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah rakyat. Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya. DPR malah menjadi juru bicara pemerintah untuk membungkam suara kritis dari rakyat.
DPR telah menjadi dewan perwakilan pemerintah dan membela apa saja yang menjadi kebijakan dan keputusan yang dihasilkannya. Sebagai contoh, saat mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, melayangkan kritik mengenai tingginya frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri, salah satu anggota dewan menanggapi kritik tersebut dengan menilai bahwa frekuensi kunjungan sudah disesuaikan dengan kebutuhan strategis negara. Ia bahkan menyebut kritik Dino kurang etis dan tidak konstruktif.
Jika DPR menjadi wakil penguasa, untuk apa lembaga itu ada dan hanya menghabiskan uang rakyat? Maka, sangat wajar jika DPR dianggap layak untuk dibubarkan. Ide pembubaran DPR pernah muncul dari rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Sayangnya, ide ini tidak ditanggapi dengan mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya, tetapi justru ada salah satu anggota dewan yang merasa tersinggung dan menyebut rakyat yang menginginkan DPR bubar sebagai “tolol”.
Sikap arogan dari anggota DPR membuat rakyat geram dan marah. Saat mereka mendapatkan gaji dan tunjangan besar, mereka justru berjoget di tengah penderitaan rakyat. Kemampuan dan integritas mereka diragukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat karena mereka sibuk memperkaya diri sendiri. Bermodal terkenal, artis bisa menjadi anggota dewan meskipun tidak memiliki kemampuan yang memadai. Politik uang juga digunakan agar terpilih menduduki kursi kekuasaan sehingga ketika kekuasaan sudah dalam genggaman, mereka sibuk melakukan korupsi untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan.
Saat rapat, ditemukan ada yang sedang tertidur. Ada pula yang menonton film porno dan bermain gim. Mereka tidak peduli dengan nasib rakyat yang tertindas dan diperlakukan tidak adil oleh rezim yang berkuasa. Mereka hanya berpikir agar kursi kekuasaan yang didapat dengan cara curang dapat terus dipertahankan. Mereka menikmati duduk di kursi empuk sehingga lupa akan tugasnya untuk memperjuangkan nasib rakyat.
Karena DPR tidak lagi bisa mewakili aspirasi rakyat, aksi demonstrasi dan parlemen jalanan digelar untuk menyampaikan protes atas kebijakan dan keputusan pemerintah yang merugikan rakyat. Media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan keluh kesah rakyat yang tidak didengar oleh mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat. Negara menjadi gaduh karena lembaga tinggi yang seharusnya menyuarakan aspirasi rakyat justru menjadi juru bicara pemerintah. Hukum dibuat hanya untuk melindungi mereka yang duduk di kursi kekuasaan. Mereka merasa aman untuk korupsi dan mencuri uang rakyat karena hukum tidak tegas terhadap pelaku kejahatan yang telah merugikan negara.
Masih pentingkah keberadaan DPR jika tidak bisa bekerja untuk memperjuangkan aspirasi rakyat? Mereka bisa tidur saat sidang membahas urusan rakyat. Palu keputusan yang diketuk pun sering kali bukan untuk memenuhi keinginan rakyat, melainkan membela kepentingan penguasa. Jika DPR hanya menjadi juru bicara pemerintah, mereka tidak layak untuk dipertahankan dan harus dibubarkan. Biarlah peran mereka digantikan oleh tokoh umat yang berani dan kritis dalam menyuarakan suara rakyat. Mereka berani menyampaikan kebenaran meskipun tidak dibayar, bahkan di tengah ancaman kriminalisasi. Merekalah wakil rakyat sejati yang berani memperjuangkan kepentingan rakyat.[]
Views: 17
