Tinta Media – Kenyataan pahit kembali diterima rakyat saat ini. Di tengah ekonomi yang sulit, pemerintah mengesahkan kenaikan tunjangan anggota DPR secara fantastik. Hal itu pun menjadi sorotan dan membuat masyarakat bereaksi keras. Bagaimana tidak, rakyat dibuat marah oleh kebijakan yang semena-mena tersebut. Betapa besarnya tunjangan DPR sebab tunjangan itu merupakan hasil dari keringat rakyat. Ini tamparan keras yang terasa menyakitkan!
Berdasarkan kebijakan baru itu para anggota DPR akan mendapat tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan. Belum lagi, berbagai tunjangan lain di luar tunjangan rumah, seperti uang perjalanan dinas dan dana ke daerah pemilihan atau istilah lain disebut dengan dana aspirasi. Sehingga, total pendapatan yang mereka terima mencapai Rp104 juta per bulan. Di sisi lain, para pengamat menilai hal ini merupakan pemborosan anggaran. Lagipula, pendapatan DPR juga tidak sepadan dengan kinerjanya yang tak memuaskan. (BBC.com, 19/08/2025)
Kesenjangan Sosial dan Nirempati Wakil Rakyat
Wajar jika masyarakat tersulut emosi dan tidak terima sebab ini adalah konsekuensi logis dari kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat yang terlanjur telah disahkan. Kemudian, mereka berunjuk rasa yang berakhir dengan ricuh. Meskipun begitu, para wakil rakyat bersikap acuh tak acuh dan menganggap persoalan tersebut bukan masalah serius.
Dari sinilah masalah timbulnya ketimpangan antara para elite dan rakyat. Di satu sisi, para wakil rakyat dimanjakan dengan tunjangan dan fasilitas kemewahan, sedangkan rakyat terus diperas dengan berbagai pungutan pajak. Ironisnya, mereka seharusnya menjadi representatif rakyat. Sayangnya, kinerja tak sesuai ekspektasi dan tak berpihak pada rakyat sedikit pun.
Inilah fenomena yang terjadi. Materi dianggap sebagai tujuan utama. Bahkan, mereka sendiri yang menentukan besaran anggaran untuk kepentingan pribadi. Jabatan dijadikan alat untuk memperkarya diri, nirempati pada rakyat, serta abai terhadap amanahnya sebagai wakil rakyat.
Kesenjangan sosial makin terpampang nyata dan begitu kontras antara anggota dewan dengan rakyat. Sungguh miris, rakyat harus berjuang mencari pekerjaan. Di saat yang sama, PHK makin marak. Mereka harus berjuang mencari nafkah. Di sisi lain, para anggota dewan bergelimang kemewahan. Gaya hidup (lifestyle) telah membentuk jarak sosial antara kelas elite dan masyarakat biasa. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan serta kemarahan rakyat. Pasalnya, mereka dipertontonkan pada sebuah drama kemewahan dari hasil pajak mereka sendiri.
Cermin Sistem Demokrasi Sekuler
Sikap hedonisme anggota DPR yang menikmati kehidupan mewah, berfoya-foya hingga menindas rakyat adalah karakter dari sistem demokrasi sekuler. Sistem ini memisahkan agama dari kehidupan, termasuk dalam bernegara. Sehingga, jabatan politik bukan lagi sebagai amanah, tetapi justru digunakan untuk memperkaya diri maupun kelompok.
Para elite eksekutif, yudikatif, dan legislatif merasa tidak malu ketika menggunakan hasil pajak rakyat demi kepuasan pribadi. Sementara itu, rakyat tengah menghadapi kelaparan, sulit mengakses fasilitas kesehatan, harga kebutuhan pokok terus naik, dll. Di sisi yang lain pejabat justru dapat gaji jumbo. Flexing kemewahan membuat rasa empati hilang, berganti dengan kerakusan dan keserakahan.
Kebijakan Pemimpin Islam
Islam mencetak pemimpin yang amanah. Karena, jabatan yang diemban bukanlah posisi untuk sekadar eksistensi diri. Namun, bertanggung jawab dengan tugasnya hingga menonjolkan keadilan, kebijaksanaan, dan integritas.
Rasulullah saw. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.“ (HR Bukhari dan Muslim)
Begitu pun Rasulullah telah mengecam keras kepada siapa saja yang diberi amanah untuk memimpin dan menipu rakyatnya, maka tempatnya adalah neraka. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang berat dan harus dijalankan dengan jujur, adil, serta demi kemaslahahatan rakyat.
Pada dasarnya, setiap Muslim wajib memiliki kepribadian Islam, termasuk anggota Majelis Umat. Sehingga, jabatan tidak akan disalahgunakan untuk kesenangan pribadi atau memperkaya diri sendiri.
Sebagaimana Rasulullah saw. berdoa bagi mereka yang menyusahkan rakyatnya dalam sabdanya: “Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Dan siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu ia berlaku lembut kepada mereka, maka lembutlah Engkau kepadanya.“ (HR Muslim)
Islam datang bukan sebatas ibadah saja. Lebih dari itu, Islam telah memberikan solusi hakiki. Ketika syariat Islam diterapkan oleh Khalifah dalam sistem Khilafah, itu akan membawa rahmatan lil-’alamin.
Pejabat negara tidak akan diberi celah untuk menggunakan anggaran negara dalam memenuhi gaya hidup mewahnya. Karena, asas yang mendasarinya adalah akidah Islam. Syariat Allah sebagai pedomannya, bukan akal manusia. Tertancapnya keimanan menjadi tameng keterikatan pada syariat. Sehingga, mereka memiliki empati tinggi terhadap kebutuhan rakyatnya. Bukan hanya dituntut hidup sederhana, peka terhadap penderitaan rakyat, namun harus mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi.
Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia dikenal sebagai pemimpin yang hidup sederhana dan jauh dari kemewahan. Ia menjadi teladan dalam kesederhanaan. Bukan hanya dengan pakaian dan gaya hidup yang tidak berlebihan, tetapi juga dengan sikap rendah hati, tulus, dan berhati-hati dalam mengemban amanah kepemimpinan.
Meskipun sebagai Khalifah, Abu Bakar mempertahankan kehidupan yang sederhana. Rumahnya tidak dihiasi kemewahan. Beliau tidak mementingkan harta benda duniawi. Karena, yang diutamakan adalah kesejahteraan umat dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
Inilah model kepemimpinan kebanggaan umat. Pemimpin yang bertakwa dan melayani umat sepenuh hati. Kepemimpiman semacam ini hanya dapat terwujud dalan sistem Islam, yakni Khilafah.
Khatimah
Itulah sosok pemimpin dalam sistem Islam, di mana pemimpin sebagai suri teladan bagi rakyatnya. Mereka mampu membimbing umat menuju kebaikan, amanah dalam mengemban tugasnya, adil, dan merakyat. Dengan demikian, dapat membangun kemaslahatan dan mencapai kemakmuran. Wallahualam bissawab.
Oleh: Eka Andriani
Muslimah Peduli Generasi
Views: 49
