Tinta Media – Tiada hentinya berita-berita yang mengejutkan masyarakat hingga membuat naik pitam. Berita tentang tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan yang didapatkan oleh Anggota DPR sehingga total gaji dan tunjangan mereka menjadi lebih dari Rp100 juta per bulan melukak hati rakyat. Mirisnya, ini diberlakukan saat kondisi ekonomi masyarakat sangat sulit dengan berbagai pungutan pajak yang memberatkan dan maraknya pengangguran.
Achmad Nur Hidayat yang merupakan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta menyebutkan bahwa kenaikan gaji anggota DPR hingga menjadi Rp100 juta per bulan telah menyakiti perasaan dan hati masyarakat secara umum.
Anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah karena rumah dinas sebelumnya dianggap sudah tidak layak huni. (Tempo.co, 20/08/2025)
Tunjangan DPR yang mencapai Rp100 juta per bulan semuanya dari hasil memalak uang rakyat yaitu pajak. Sungguh memilukan, rakyat memikul beban pajak justru tak memiliki rumah layak huni sebab mahalnya harga lahan dan keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah.
Badan Pusat Statistik mencatat per tahun 2023 dan 2024, sejumlah rumah tangga di Indonesia masih menempati rumah tidak layak, dengan sekitar 36,85% rumah tangga hidup dalam kondisi tidak layak pada 2024. Dan penghasilan rakyat terendah melalui Garis Kemiskinan (GK), yang pada Maret 2025 adalah Rp609.160 per kapita per bulan, atau sekitar Rp20.000 per hari.
Sungguh miris sekali kondisi negara ini. Naiknya gaji tunjangan DPR di tengah rumitnya perekonomian rakyat. Rakyat bersatu menyuarakan demo besar di depan Gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025. Aksi ini berawal dari ajakan viral di media sosial yang dipelopori oleh gerakan dengan mengatasnamakan “Revolusi Rakyat Indonesia”, menuntut transparasi serta menolak tunjangan perumahan anggota DPR yang dinilai terlalu besar. Selain menolak kenaikan tunjangan DPR, juga ramai seruan untuk membubarkan DPR.
Kritik pembubaran DPR menuai respons Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Sahroni. Apalagi dengan penilaiannya yang menyebut “orang tolol” bagi siapa pun orang yang menyerukan wacana membubarkan DPR.
Dengan membubarkan DPR apakah masalah negeri ini akan selesai? Lalu memilih wajah-wajah baru sebagai pengganti anggota lama. Bukannya setiap 5 tahun sekali wajah baru terus berganti dalam parlemen DPR. Namun, hasilnya tetap sama dengan makin banyaknya korupsi dan kebijakan yang tidak prorakyat.
Sebenarnya, apa yang salah dengan negara ini? Masyarakat yang salah memilih atau memang salah sistemnya? Sistem demokrasi ibarat kendaraan yang rusak. Mau berapa kali pun berganti pengemudi, kalau memang kendaraannya yang rusak tetap akan rusak selamanya.
Demokrasi memproduksi produk-produk bobrok yakni penguasa korup, serakah, rakus, zalim, ketimpangan sosial menganga tajam, dan moral bangsa rusak. Demokrasi itu hukum jahiliah modern yang disulam dengan kemegahan yang disebut kedaulatan rakyat.
Jadi, kalau ingin menyelesaikan permasalahan negara ini bukan dengan membubarkan DPR, melainkan mengganti dengan sistem Islam yang berasal Allah Swt. Mengapa harus dengan sistem Islam?
Dalam Islam, Khalifah (pemimpin) berperan sebagai raa’in (pelindung/pengurus) yang memiliki tanggung jawab besar atas kesejahteraan dan urusan umatnya. Mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan akan dijamin oleh negara. Khalifah bertugas mengurus dan melayani umat untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu dikarenakan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
Ketika Khalifah Umar bin Khaththab menjadi pemimpin, ia tidak bisa tidur karena khawatir kalau ada jalan yang rusak sehingga ada keledai terperosok. Ketika rakyat merasakan kelaparan, Umar bin Khaththab memikul sendiri gandum yang akan diberikan kepada wanita yang sedang memasak batu karena tidak adanya bahan makanan untuk dimasak sebagai penghibur untuk anak-anaknya. Ia marah besar ketika diusulkan naik gaji. Meski telah diangkat menjadi Khalifah, gaya hidup Umar Bin Khaththab penuh kesederhanaan. Ia ingin meniru kepribadian Rasulullah. Dalam kehidupannya tidak ada pakaian mewah dan makanan terbaik.
Sungguh, ketika seorang pemimpin mendasari setiap perbuatannya dengan syariat Islam, maka kesejahteraan untuk seluruh rakyat pasti akan terwujud. Semua perbuatan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Syariat Islam telah mencakup seluruh perbuatan manusia dan tidak ada satu pun masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia kecuali ada solusi dan pemecahan hukumnya menurut Islam. Sudah seharusnya kita mencampakkan sistem demokrasi dan menggantinya dengan sistem Islam. Wallahualam bissawab.
Oleh: Dian Wiliyah Ningsih
Sahabat Tinta Media
Views: 32
