Tinta Media – Belakangan ini publik kembali menyoroti gaji dan tunjangan anggota DPR yang jumlahnya bisa lebih dari Rp100 juta per bulan. Ada tunjangan rumah Rp50 juta, bensin Rp7 juta, beras Rp12 juta, hingga berbagai fasilitas lain. Bayangkan, tidak hanya gajinya saja yang dinaikkan, tetapi fasilitas untuk kehidupannya benar-benar dijamin. Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, angka-angka fantastis ini jelas memicu rasa kecewa dan sakit hati. Sebab, lonjakan pajak yang semakin meningkat dan sempitnya lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Hal yang membuat masyarakat makin geram, DPR sendiri punya kewenangan untuk mengatur dan menetapkan anggarannya. Akhirnya, muncul kesan kuat bahwa jabatan bukan lagi amanah, melainkan jalan untuk memperkaya diri. Sementara itu, rakyat masih ada yang susah payah hanya untuk mencari sesuap nasi. Sungguh manusia-manusia rakus! Tidak lagi peduli nasib rakyat.
Demokrasi kapitalisme memang membuka ruang lebar untuk hal itu. Politik transaksional dianggap biasa. Materi menjadi tujuan sehingga kepentingan rakyat sering terpinggirkan.
Berbeda dengan Islam. Dalam sistem Islam, asasnya adalah akidah. Syariat Allah menjadi pedoman, bukan hawa nafsu manusia. Jabatan dipandang sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, seorang anggota Majelis Umat tidak boleh memanfaatkan kedudukan untuk kepentingan pribadi. Keimanan menjadi pengingat agar setiap keputusan selalu terikat dengan aturan syariat dan tak lepas dari rasa bahwa amanahnya selalu berada dalam pengawasan Sang Maha Kuasa.
Setiap Muslim, termasuk mereka yang duduk di Majelis Umat, dituntut untuk memiliki kepribadian Islam. Dengan semangat fastabiqul khairat, mereka bekerja demi umat, bukan demi kemewahan diri. Inilah yang membedakan antara demokrasi dan Islam. Demokrasi melahirkan kesenjangan, sementara Islam menumbuhkan kesadaran akan amanah yang diberikan. Wallahualam bissawab.
Oleh: Wina Audina
Sahabat Tinta Media
Views: 40
