Tinta Media – Setiap orang memiliki impian hidup layak yang ingin diwujudkan, tidak perlu susah payah memenuhi kebutuhan pokok. Semua ingin mendapatkan kemudahan dalam mengakses kesehatan, pendidikan, keamanan dan lainnya. Namun, hal itu hanyalah angan-angan yang tidak mungkin terwujud dalam alam kapitalisme. Bagai oase di gurun pasir yang hilang tanpa jejak, itulah fatamorgana.
Di saat semua kebutuhan pokok semakin mahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan pernyataan kontroversinya. Dalam situs resminya, BPS merilis standar hidup layak di Indonesia pada 2024 sebesar Rp1,02 juta sebulan atau Rp12,34 juta setahun. Perhitungan tersebut berdasarkan pengeluaran rata-rata masyarakat atas barang dan jasa.
Akibat pernyataan BPS, para buruh memberikan kritikan keras. Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat mengatakan bahwa penggunaan kalimat ‘standar hidup layak’ menjadi rancu di masyarakat. Mirah menyarankan agar sebaiknya kata tersebut diganti dengan ‘pengeluaran rata-rata’. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa angka tersebut dipakai pemerintah sebagai salah satu dasar perhitungan upah minimum buruh. (cnnindonesia.com 28/11/24)
Protes keras telah disampaikan buruh karena fakta yang terjadi saat ini, karena sangat sulit memenuhi kebutuhan pokok yang serba mahal dengan penghasilan sekitar Rp1 juta. Tantang lainnya, masyarakat bawah sulit menjangkau kebutuhan barang dan jasa secara mudah. Seperti pendidikan, untuk mendapatkan kualitas terbaik, masyarakat harus merogoh kantong lebih dalam. Tidak jauh berbeda dengan kesehatan, masih banyak pasien BPJS yang dikriminalisasi secara langsung.
Melihat permasalahan ini, pemerintah seolah tidak berkutik. Undang-undang selalu menjadi solusi tercepat pemerintah dalam menyelesaikan setiap masalah. Namun, undang-undang yang dikeluarkan hanya menguntungkan pihak swasta atau asing. Berperan sebagai regulator, menegaskan pemerintah lepas tangan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Semua kesulitan masyarakat disebabkan oleh sistem kapitalisme yang berperan dalam kehidupan sehari-hari. Tolak ukur kapitalisme adalah manfaat dan materi. Dalam sistem ini, para pemilik modal memegang kendali setiap kebijakan yang tentu menguntungkan individu atau kelompoknya. Sehingga tak heran, kesejahteraan masyarakat bukan prioritas utama para pemilik modal.
Oleh karenanya, tolak ukur ‘hidup layak’ harus dievaluasi ulang. Seharusnya, indikator penilaian yang tepat dilihat dari aturan hidup/ideologi yang diterapkan, sehingga penilaian yang dihasilkan akurat, tidak kontradiktif dengan makna ‘layak’. Ironisnya, kapitalisme tidak tepat dijadikan indikator penilaian. Hanya Islam yang mampu mewujudkan kualitas hidup terbaik bagi manusia.
Berbeda dengan kapitalisme, konsep Islam adalah kemaslahatan umat. Dalam hal ini, peran pemerintah bukan sebagai regulator, tetapi raa’in yang bermakna pengurus urusan umatnya. Seperti hadis Rasulullah SAW,
“Imam adalah raa’in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).
Dalam Islam, kepemimpinan memiliki tanggung jawab dunia dan akhirat. Artinya, pemimpin tidak hanya menjaga akidah rakyat dari paham sesat. Namun, pemimpin wajib memenuhi seluruh kebutuhan rakyat, meliputi sandang, pangan, dan papan. Pemimpin juga memberikan kemudahan pada rakyat untuk mewujudkan pendidikan terbaik, kesehatan, keamanan, dan lainnya.
Islam secara fundamental memiliki mekanisme distribusi kekayaan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Islam menetapkan kepemilikan harta menjadi tiga bagian, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Terkait kepemilikan umum yang meliputi sumber daya alam (SDA), Islam melarang keras dimiliki oleh individu.
Rasulullah SAW bersabda,
“Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Jika demikian, negara wajib mengelola SDA. Hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Status swasta atau asing yang terlibat hanya sebagai mitra pelaksana yang dikontrak. Oleh
Karena itu, harga setiap kebutuhan tidak ditentukan oleh swasta sehingga rakyat dengan mudah dan murah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
Di samping itu, seluruh sumber pembiayaan kebutuhan rakyat berasal dari negara, yakni baitul mal. Pendapatan baitul mal berasal dari dua sumber. Pertama, dari hasil kepemilikan umum (pengelolaan SDA). Kedua, kepemilikan negara, seperti kharaj, ganimah, khumus, jizyah, dan dharibah (pajak).
Dari semua pemaparan ini, kita bisa melihat bagaimana sistem Islam memberikan solusi komprehensif untuk mewujudkan ‘hidup layak’ hakiki. Bahkan, mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Sudah sepantasnya sistem kapitalis ditinggalkan serta mengembalikan Islam sebagai aturan hidup yang merupakan kewajiban. Waallahu a’lam bis shawwab.
Oleh: Eri
Pemerhati Masyarakat
Views: 8
