Tinta Media – Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Universitas Sumatera Utara menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Jum’at, 21/02/2025). Massa menyampaikan 6 poin tuntutan terkait narasi Indonesia Gelap. (Medan.tribunnews.com, 21/02/25)
Adapun 6 point tersebut termasuk di dalamnya mengevaluasi dan mengawal Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Evisiensi Jabatan Belanja APBN dan APBD. Kemudian, mengesahkan RUU Perampasan Aset, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara sistemik.
Lalu, tuntutan mahasiswa selanjutnya adalah mencabut UU No. 30 No. 19 tahun 2019 yang mengancam independensi KPK dan dinilai sarat akan kepentingan KPK. Kemudian, membatalkan revisi UU TNI/Polri yang memungkinkan terjadinya dwi fungsi ABRI. Terakhir, mahasiswa menuntut agar kebijakan publik harus cerdas, melalui kajian ilmiah dan _meaningful participation_.
Mahasiswa terlihat membawa poster bertuliskan ‘Adili Jokowi’ dan mendesak bertemu dengan pimpinan DPRD Sumut. Namun, tak satu pun pimpinan DPRD yang berada di kantor DPRD Sumut. Ini karena keberadaan Erni Ariyanti, selaku ketua DPRD diketahui belakangan sedang menghadiri pelantikan kepala daerah di pusat
Buntut dari efisiensi anggaran di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik dan keributan di sana sini. Selama 100 hari menjabat, tampak sekali betapa semerawutnya pola kerja kabinet baru ini.
Dalam implementasinya, yang tertuang dalam Asta Citanya RPJMN 2025-2029 dan diterangkan dalam 17 program prioritas, gizi generasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya sama sekali tak ada jaminan dari negara, bahkan tak mendapatkan perhatian yang layak. Ini terlihat dari ketidakfokusan pemerintah terhadap keberlangsungan pembangunan manusia yang menyiapkan 2 RUU yang tidak berdampak signifikan pada kualitas pembangunan SDM Indonesia. Pertama, berkaitan dengan keselamatan kerja RUU tentang perubahan atas UU 1/1970. Kedua, RUU tentang Perubahan atas UU 11/2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak.
Yang membuat miris, di tengah gencarnya Program Makan Gratis justru marak terjadi PHK besar-besaran. Progam MBG alih-alih meningkatkan gizi, justru dipandang menyisakan rasa lapar dengan durasi yang lebih panjang lagi.
Ironisnya, secara garis besar, kebijakan efisiensi anggaran berdampak negatif pada keberlangsungan pembangunan SDM Indonesia. Bagi generasi, kebutuhan dasarnya bisa terancam, yakni gizi yang layak, kebutuhan pendidikan, kesehatan.
Di sisi lain, beberapa bantuan berupa beasiswa dan operasional pendidikan tinggi jadi berkurang, bahkan berpotensi dihentikan jika pemerintah tetap stagnan mencari alternatif. Walhasil, masa depan kualitas generasi semakin cemas menuju ‘katanya’ Indonesia Emas.
Pemuda, termasuk remaja dan mahasiswa harus _open minded_. Mereka harus terbuka pemikiran dan wawasannya akan solusi yang ditawarkan Islam secara global. Generasi muslim harus melek politik bahwa yang terjadi saat ini adalah sebab sistem yang diadopsi menggunakan politik demokrasi dan ekonomi ribawi.
Maka, jalan yang ditempuh haruslah yang berlawanan dengan sistem yang rusak tersebut. Pemuda harus berjuang menegakkan sistem Islam, yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara global. Sistem Islam telah terbukti keberhasilannya dalam kurun waktu 13 abad lamanya. Generasi muda harus mempunyai rasa tanggung jawab agar aktif menjadi motor yang menggerakkan perubahan itu ke arah solusi hakiki yang diberkahi Allah tersebut. Wallahu a’lam
Oleh: Lisa Herlina
Aktivis Dakwah
Views: 16
