Tinta Media – Kecewa! Begitu kiranya perasaan ratusan juta penduduk Indonesia saat ini. Di kala berjuta harapan perbaikan disematkan pada kepemimpinan baru negeri ini, justru pil pahit harus ditelan, bahkan di masa awal kepemimpinan presiden Prabowo. Ini terjadi setelah adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi anggaran yang menargetkan efisiensi anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun (tempo.co, 20/2/2025). Rencana efisiensi anggaran ini dilakukan hingga 3 tahap dengan target penghematan hingga 750 triliun rupiah, sebuah angka fantastis yang menggiurkan.
Mengapa langkah tersebut ditempuh? Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah hingga mengambil kebijakan ini. Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Program ini membutuhkan dana sangat besar untuk merealisasikannya.
Jatuh tempo utang di negeri ini juga menjadi PR besar yang membutuhkan jalan keluar. Lebih dari 800 triliun rupiah harus dibayarkan sepanjang tahun 2025. Akibatnya, keadaan keuangan negara yang sekarat memaksa ada anggaran yang harus disunat. Beberapa anggaran lembaga dan kementerian harus rela dipotong atas nama kebijakan efisiensi.
Efisiensi yang Mengorbankan Kepentingan Rakyat: Zalim!
Meski kebijakan ini baru saja dijalankan, dampaknya begitu terasa bagi rakyat. Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, 4 palang perlintasan kereta tidak ada yang menjaga akibat dipangkasnya anggaran untuk gaji pegawai honorer. Masih di Kabupaten yang sama, hampir 400 petugas kebersihan juga dirumahkan yang tentu akan berdampak pada tak terkendalinya sampah dan masalah turunan lainnya.
Tak hanya itu, dampak efisiensi dirasakan hampir di seluruh kelembagaan pemerintah, termasuk lembaga riset indonesia yang dikenal dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang juga dipangkas lebih dari 2 triliun rupiah dari anggaran sebelumnya.
Dampak selanjutnya tentu sudah bisa ditebak. Angka pengangguran di negeri ini akan terus melonjak naik, sedangkan berbagai kepentingan publik justru tak diperhatikan hingga bisa mengancam keselamatan warga negara. Pintu perlintasan kereta tanpa penjaga misalnya, akan menjadikan keselamatan rakyat tak terjaga dan berpotensi besar menyebabkan hilangnya nyawa.
Sementara, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menemui banyak masalah, bahkan sebelum implementasinya. Meski anggaran MBG sudah dinaikkan hingga mencapai Rp171 triliun, nyatanya implementasi program ini terkesan dijalankan secara serampangan, mulai dari kasus keracunan massal hingga penyaluran yang dinilai tidak tepat sasaran.
Jika harus merujuk pada tujuan MBG, yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas gizi anak, harusnya MBG terlebih dahulu dilaksanakan di wilayah-wilayah Indonesia dengan status gizi rendah, seperti di wilayah Indonesia Timur. Nyatanya, program ini dijalankan tanpa pertimbangan matang. Di beberapa wilayah, seperti Sumenep, Madura, program ini justru dihentikan tanpa alasan yang jelas.
Akhirnya, efisiensi anggaran secara nyata menambah daftar panjang penderitaan rakyat di negeri ini. Sedangkan program pengganti efisiensinya justru tak menyentuh akar permasalah rakyat. Rakyat semakin menderita, sedang cuan yang terkumpul tak jelas larinya ke mana.
Ditambah lagi, kebijakan efisiensi ini semakin menampakkan watak asli penguasa negeri ini. Efisiensi anggaran tanpa pertimbangan matang menunjukkan fakta anomali. Beberapa anggaran yang harusnya dipangkas, justru secara jor-joran dikeluarkan, seperti anggaran Kementerian Pertahanan untuk alutsista dan pengangkatan 6 staff khusus kementerian yang sama dengan gaji fantastis. Jadi, efisiensi ini sebenarnya untuk siapa? Sebuah pertanyaan yang tak pernah terjawab.
Penguasa Wajib Memelihara Urusan Rakyat
Penderitaan rakyat yang merupakan dampak penetapan kebijakan yang tak bijak sudah dirasakan rakyat negeri ini, bahkan sejak negeri ini berdiri. Hingga mungkin membuat rakyat lupa, untuk apa sebenarnya kehadiran penguasa? Ini karena semua kebutuhan harus mereka penuhi secara mandiri dengan segala pengorbanan yang mengiringi.
Idealnya, kehadiran penguasa adalah pihak yang harusnya bertanggung jawab atas terpenuhinya kebutuhan setiap individu rakyat.
Begitulah konsep kekuasaan dalam Islam. Sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam haditsnya,
“Imam [kepala negara] itu laksana penggembala, dan dialah penanggung jawab rakyat yang digembalakannya.”
Maksudnya, penguasa harus memastikan bahwa setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya dapat menikmati hidup dengan baik, dan terpenuhi seluruh kebutuhannya.
Islam menetapkan sejumlah peraturan yang memungkinkan penguasa menjalankan tugas mengurusi urusan rakyat. Dalam sistem ekonomi misalnya, dengan adanya pos harta milik negara yang berasal dari fai’, kharaj, dan jizyah, memungkinkan bagi negara untuk mendapatkan dana yang cukup tanpa harus melakukan efisiensi dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Selain pos tersebut, rakyat sangat memungkinkan memenuhi kebutuhannya karena ada harta milik rakyat secara umum, seperti tambang dan sumber daya alam lain yang haram dikomersialisasi atau diprivatisasi.
Sumber daya alam sebagai harta milik rakyat harus dikelola oleh negara (sebagai wakil rakyat) hanya untuk kesejahteraan rakyat. Ditambah lagi, regulasi ekonomi yang baik memungkinkan bagi rakyat untuk menjangkau harga barang-barang kebutuhannya. Negara juga akan menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai untuk rakyat.
Konsep di atas, bukan sekadar bahan kampanye atau janji manis. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadi salah satu contoh penguasa dalam sistem Islam yang sukses menstabilkan keadaan ekonomi rakyat, hingga tak ada satu pun yang berhak menerima zakat.
Sistem pemerintahan Islam yang menerapkan seluruh konsep Islam dalam kehidupan harusnya menjadi jawaban untuk mengakhiri berbagai penderitaan rakyat negeri ini. Saatnya mengambil Islam sebagai jalan keluar dan meninggalkan sistem kehidupan yang menyengsarakan rakyat.
Oleh: Nurul Mauludiyah
Aktivis Dakwah
Views: 16
