Tinta Media – Kemunculan trending topics dengan tajuk #Indonesia Gelap mendadak viral di berbagai platform media sosial beberapa pekan terakhir. Tanda Pagar (tagar) menjadi pilihan bagi masyarakat dalam menyuarakan ketidakadilan atas kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Tagar #IndonesiaGelap ini bukanlah reaksi protes yang pertama kali, melainkan efek berlanjut dari #IndonesiaDarurat dan juga #KaburAjaDulu
Munculnya tanda tagar #IndonesiaGelap adalah bentuk kehawatiran masyarakat terhadap kondisi tanah air yang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak prorakyat.
Selain menggema di media sosial, tagar Indonesia Gelap juga diikuti dengan aksi demo mahasiswa serentak di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri, di antaranya di Berlin-Jerman dan di Melbourn-Australia. Mahasiswa menunut berbagai ketidakadilan dari kebijakan pemerintah yang dianggap tidak prorakyat. Sayangnya, tuntutan mahasiswa masih bersifat solusi pragmatis, bukan solusi hakiiki karena masih bergantung pada sistem demokrasi yang justru merupakan biang kerusakan di berbagai negeri yang menganutnya.
Sejumlah pengamat menilai, aksi mahasiswa itu merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat yang semestinya disuarakan oleh DPR. Sosiolog dari UGM Heru Nugroho mengatakan bahwa kekecewaan itu bermula dari banyaknya pemutusan hubungan kerja dan sulitnya mencari pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, kasus langkanya gas Elpiji 3 kilogram, dan puncaknya ketika pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementrian. (BBCIndonesia,19/02/2025).
Akar Masalahnya di Mana?
Diketahui, baru 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran berkuasa, rakyat tak henti-hentinya diberi kejutan dengan berbagai kebijakan yang menyakitkan, mulai dari kenaikan PPN menjadi 12%, kelangkaan LPG melon, polemik MBG, efesiensi anggaran, putusan ringan kasus korupsi timah, dan masih banyak lagi kebijakan yang menyakitkan hati rakyat.
Meskipun negeri kita sudah berulang kali ganti pemimpin, tetapi ketidakadilan senantiasa berulang, kasus korupsi tidak kunjung berkurang, sumber daya alam pun tidak kunjung dikelola dengan mandiri, pun kesejahteraan rakyat tidak kunjung didapatkan. Bisa dikatakan, hal ini bukanlah kesalahan personal, tetapi sudah pada taraf kerusakan sistemik, karena penerapan sistem kapitalisme-sekulerisme yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan menghalalkan pembuatan undang-undang di tangan manusia.
Sistem kapitalisme-sekulerisme yang memiliki prinsip memisahkan agama dari kehidupan manusia, tentu saja akan menjauhkan manusia dari aturan Tuhan sebagai Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Manusia diberi kebebasan untuk bisa mengatur dan membuat jalan hidup sendiri tanpa mengenal halal dan haram, tanpa mengenal syariat Islam. Manusia dalam sistem kapitalisme akan menjadi sosok yang egois dan tidak peduli terhadap sesama.
Alhasil, manusia yang serba terbatas tidak mampu menghasilkan undang-undang yang bisa menciptakan kesejahteraan, tidak bisa menciptakan keadilan. Aturan yang dilahirkan dalam sistem kapitalisme adalah aturan yang hanya menguntungkan segelintir orang, yakni oligarki dan penguasa saja. Rakyat hanya dijadikan tambal sulam ketika dibutuhkan saja. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin akan semakin jauh. Dengan demikian, akan lahir para pemimpin yang tidak amanah dalam menjalankan tugas, dan peminpin-pemimpin yang akan menyakiti hati rakyat dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat sendiri.
Kedaulatan yang Sesungguhnya
Kedaulatan dalam sistem demokrasi adalah kedaulatan semu yang seolah-olah baik, merakyat, dan bisa memberikan keadilan pada semua. Padahal, dalam praktinya, justru demokrasi menjadi penghianat bagi rakyat. Dalam sistem ini, kedaulatan beralih ke tangan penguasa dan pengusaha, yakni oligarki sebagai pemilik modal. Akhirnya, berbagai kebijakan yang dihasilkan hanya memberikan kesusahan demi kesusahan bagi rakyat di negeri mereka sendiri.
Sistem demokrasi tidak layak dijadikan sebagai sistem yang bisa memberikan harapan baik bagi rakyat. Sistem demokrasi yang memang sudah cacat sejak kelahirannya karena bertumpu pada hukum-hukum buatan manusia, tidak akan bisa menciptakan kemaslahatan bagi penganutnya karena sifat manusia yang serba terbatas.
Kedaulatan hakiki hanyalah milik Allah Swt. semata, dan sistem paling sempurna yang bisa mengatur kehidupan manusia hanyalah sistem Islam, yang mengambil sumber hukum dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sistem Islam akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Dengan menerapkan sistem Islam, maka sumber daya alam akan dikelola negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hukum peradilan akan diterapkan dengan adil tanpa pandang bulu dan negara akan bertanggung jawab penuh atas kesehatan juga pendidikan bagi rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan yang akan menyakitkan hati rakyat tidak akan terjadi. Kondisi #IndonesiaGelap juga tidak akan terjadi.
Jika sistem Islam diterapkan, maka kesejahteraan hakiki akan bisa diraih, seperti firman Allah Swt. “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf : 96)
Karenanya, sudah saatnya kita kembali pada aturan-aturan Sang Pencipta, yakni aturan Islam untuk mengatur kehidupan manusia agar cahaya hakiki bisa kita raih dan kegelapan hasil dari penerapan sistem kapitalisme-sekulerisme bisa disingkirkan. Wallahua’lam bishshawwab.
Oleh: A. Ahmadah, S.M
(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)
Views: 21
