Tinta Media – Di tengah lonjakan biaya pendidikan, para orang tua,
mahasiswa hingga pelajar dibuat kelimpungan. Tak dipungkiri segala upaya mereka
tempuh untuk bisa menutupi biaya pendidikan tersebut. Bak angin segar,
pemerintah memberikan persetujuan menggunakan pinjol sebagai alternatif untuk
meringankan beban biaya pendidikan. Apakah mengadopsi sistem pinjaman online
merupakan solusi ataukah gambaran atas ketidakmampuan serta bentuk lepas tangan
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat?
Bikin geleng kepala. Statement dari seorang menteri yang
memberikan persetujuan serta dukungannya atas wacana pinjaman online yang bisa
dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk membayar biaya kuliah. Muhadjir Effendy
selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko
PMK ) mengungkapkan, inovasi teknologi saat ini berpeluang bagus dalam
mengatasi kesulitan biaya kuliah yang mahal melalui sistem pinjol yang berlaku.
Hal ini dianggap Muhadjir sebagai langkah alternatif untuk mengatasi berbagai
kesulitan mahasiswa. Setidaknya, ada 83 perguruan tinggi yang menggunakan
mekanisme pembayaran uang kuliah menggunakan pinjol melalui kerja sama resmi.
Ungkap Muhadjir dalam agenda konferensi pers di kantor Menko PMK pada Rabu,
3/7/2024. ( tirto.id )
Selain itu, Muhadjir Effendy memberikan bantahan atas opini
yang beredar tentang penggunaan pinjol sebagai bentuk komersialisasi
pendidikan. Beliau menanggapi hal
tersebut dengan memberikan contoh yang mengacu pada kampus terkemuka bahwa
kampus tersebut juga menggunakan pinjol untuk membantu mahasiswa. (CNN
Indonesia)
Menanggapi hal ini, banyak kalangan masyarakat merasa
kesulitan dalam mengambil tindakan yang tepat. Belum selesai dengan lonjakan
UKT yang menenggelamkan senyum semangat para pelajar dan mahasiswa, kini angin
segar seakan semakin mustahil didapat. Tekanan yang dirasakan masyarakat dari
seluruh aspek kebutuhan, nyatanya tidak mendapatkan perhatian khusus dari
pemerintah. Berfokus pada sulitnya mengakses pendidikan semakin menunjukkan
ketidakseriusan pemerintah dalam merealisasikan cita cita negara. Yaitu untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini terkesan
semakin mustahil jika di bayangkan dengan sederet fakta dari buruknya sistem
pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan adalah hal paling krusial yang
menentukan maju atau tidaknya sebuah bangsa.
Munculnya gagasan yang melegalkan pinjol dalam mengatasi
kesulitan mahasiswa memenuhi kebutuhan pendidikannya, adalah gambaran nyata
dari sikap lepas tangannya pemerintah dalam mengurus rakyatnya. Mengakarnya
sistem kapitalisme sekuler dalam benak para pemimpin mencetuskan berbagai macam
gagasan serta kebijakan yang diambil tanpa adanya proses berpikir. Hingga
tindakan yang diwujudkan dalam menghadapi masalah tidak bisa dijadikan solusi,
gagasan tersebut hanya berisikan pernyataan-pernyataan mengecoh yang digunakan
untuk menutupi ketidakpiawainya dalam menjalankan amanah.
Selain itu, komersialisasi dari segala bidang bukan menjadi
hal yang baru dari wajah kapitalisme, tak terkecuali dari segi pendidikan. Ada
harga mahal yang harus di bayar mahasiswa untuk menempuh pendidikan
berkualitas. Pendidikan saat ini dijadikan komoditi bagi para pemimpin zalim
untuk memperoleh keuntungan. Hal ini tidak lain adalah dampak dari liberalisasi
pendidikan.
Dalam sistem pemerintahan yang menganut paham sekularisme
pula, menjadi hal yang sangat mungkin terjadinya aktivitas menyepelekan
aturan agama. Sistem pinjol adalah salah
satu sarana paling efektif untuk memperbanyak jaringan riba. Akibat dari ketidakpahaman
masyarakat akan hukum syariat, menjadikan masyarakat dengan gamblang mengambil
langkah instan untuk memenuhi kebutuhannya.
Menjamurnya riba, bukan solusi untuk mengatasi kesulitan
ekonomi yang dirasakan oleh rakyat, bahkan dengan diberlakukannya aktivitas
riba ini, akan semakin memperkeruh keadaan masyarakat yang memang sudah banyak
mendapatkan tekanan ekonomi. Dengan ini, solusi berlakunya sistem pinjol dalam
pembiayaan pendidikan adalah sarana menjerumuskan masyarakat ke dalam lubang
kehancuran.
Pemerintah seharusnya memberikan pelayanan terbaik bagi
rakyatnya, terkhusus dalam bidang pendidikan. Seyogianya apabila tata kelola
negara di atur dengan baik, negara akan dengan mudah memberikan fasilitas
terbaik dalam bidang pendidikan. Bahkan, pendidikan bisa berjalan dengan
gratis.
Tentu hal ini bertentangan dengan paham sistem kapitalis
sekuler yang menjadikan keuntungan dan kebermanfaatan sebagai acuan dalam
menjalankan amanah.
Islam sendiri memberikan perhatian khusus kepada ilmu.
Hingga setiap mukmin diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dengan itu, seharusnya
negara tidak lepas tangan dari kewajibannya memenuhi kebutuhan pendidikan
rakyatnya, seperti memfasilitasi, dan menjalankan proses pendidikan dengan
sebaik mungkin.
Mekanisme ala Islam dalam mengelola harta milik negara serta
berbagai kekayaan alamnya yang sesuai hukum syariat, akan memperkuat ekonomi
negara. Anggaran yang dikeluarkan pun akan stabil dan merata ke seluruh aspek
kebutuhan masyarakat. Tidak terkecuali pendidikan. Islam memandang pendidikan
adalah kebutuhan paling dasar, dan membutuhkan perhatian khusus. Hal ini
berbeda jauh dengan cara pandang ala kapitalis.
Untuk itu, pentingnya kesadaran kita untuk memutuskan rantai
kepercayaan terhadap pemimpin zalim yang dengan mudahnya menciptakan aturan
seikut hawa nafsu mereka. Di samping itu, Islam memiliki aturan khas, yang
datang dari Pencipta manusia, alam beserta kehidupannya.
Islam juga memastikan sistem pendidikan berlangsung dengan
baik, fasilitas yang memadai, tenaga kerja profesional, kurikulum yang
digunakan harus berasaskan akidah, hingga kebutuhan lain yang diperlukan bagi
para pelajarnya. Dengan mekanisme yang demikian, tujuan dari pendidikan pun
akan mudah untuk diraih. Menghasilkan generasi gemilang dengan ilmu pengetahuan
serta akidah yang kuat. Wallahualam
bissawab.
Oleh: Olga Febrina, Mahasiswi & Aktivis Dakwah Pemuda
Views: 9
