Tinta Media – Gelombang unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil tolak
revisi RUU Pilkada banyak menimbulkan korban, termasuk 11 jurnalis (Sindonews 27/8/24). Yang semua itu disinyalir akibat tindakan represif dari aparat.
Di Jawa Tengah Jumlah korban akibat kericuhan dalam aksi
unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPRD, sebanyak 26 mahasiswa mengalami luka-luka
dan 18 orang di antaranya masuk rumah sakit. (Metro TV, 22/2024)
Bahkan salah satu mahasiswa Unibba, terancam kehilangan
penglihatan di mata kirinya, diduga terkena lemparan batu dari arah aparat
kepolisian saat kericuhan terjadi (Jawa Pos, 22/8)
Aspirasi yang tersumbat
Hampir di setiap unjuk rasa mahasiswa, diwarnai kericuhan
dan kekerasan. Entah siapa yang memulai lebih dulu, harusnya menjadi sebuah
pemikiran untuk segera berbenah di mana letak akar masalah.
Seperti yang diunggah CNN, (22/08), mahasiswa
merobohkan pagar pintu belakang DPR.
Tindakan ini tentu tidak dibenarkan. Tapi juga tidak bisa disalahkan
sepenuhnya. Bagaimana tidak, mereka ingin menemui wakil rakyat untuk
menyampaikan aspirasi tapi apa yang ditemui oleh para mahasiswa? Pagar betis,
dan pintu kokoh gedung wakil rakyat yang tergembok. Bagaimana mungkin rakyat
tidak boleh menemui wakil rakyat? Itulah yang menyebabkan para demonstran
akhirnya melampiaskan kekesalannya pada benda-benda yang dianggap menghalanginya.
Mengapa wakil rakyat tidak mau menemui rakyat yang telah
memilihnya? Tentu bukan masalah keamanan semata, toh ada aparat yang menjaga
mereka. Ini lebih dikarenakan tidak sejalannya mereka dengan aspirasi rakyat.
Faktanya rakyat hanya memberikan cek kosong kepada mereka,
wakil rakyatlah yang menulis dan mencorat-coret kertas itu sesuai dengan
kepentingan dirinya dan golongannya. Jargon demokrasi dari rakyat oleh rakyat
dan untuk rakyat hanyalah isapan jempol belaka.
Ilusi demokrasi
Sistem demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat, katanya. Tetapi dalam praktiknya, benarkah
kedaulatan di tangan rakyat? Mari kita lihat faktanya, justru rakyat hanya menjadi pelengkap penderita. Dibius dengan
janji-janji manis kampanye. Setelah jadi mereka ditinggalkan. Contoh konkret
adalah UU Omnibus law, RKUHP, UU KPK, tetap lolos meskipun banyak menuai protes
dari masyarakat. Anehnya rakyat masih selalu berharap pada demokrasi.
Betapa dahsyatnya mantra demokrasi, sehingga umat ini
meskipun berkali-kali tertipu dan terperosok di lubang yang sama, masih saja
percaya. Meskipun sudah nyata aspirasi mereka sering kali dikebiri. Betapa
dahsyatnya mantra demokrasi, sehingga tipuan manisnya, membuat umat Islam tidak
tahu jalan untuk kembali.
The real ruler
Siapa penguasa sesungguhnya dalam sistem demokrasi,
rakyatkah? Bukan!. Penguasa sesungguhnya adalah para kapitalis, oligarki dan elite
politik. Merekalah yang mengendalikan sumber-sumber ekonomi negara, sampai
distribusinya. Mereka yang mengambil keputusan politik untuk kepentingan
mereka. Rakyat hanya ditoleh ketika negara butuh dana sebagai sumber pemasukan
negara melalui pajak dan berbagai pungutan yang terus melonjak. Sementara
pemerintah hanya hadir sebagai regulator untuk melayani tuannya, para cukong
kapitalis.
Kontrol masyarakat
Kontrol masyarakat merupakan salah satu pilar penegakan
syariat Islam. Rakyat Daulah Islam, baik secara individu maupun berjamaah
mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kontrolling terhadap jalannya roda
pemerintahan, agar tidak keluar dari koridor Islam. Karena seorang pemimpin di
dalam Islam dibaiat oleh rakyat untuk menjalankan syariat Islam. Sehingga
rakyat harus memastikan semua berjalan sesuai dengan Islam.
Islam juga memberikan kedudukan yang mulia bagi orang yang
memberikan nasihat pada penguasa.
Dari Abu Sa’id Al Khudri, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda yang artinya:
“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran di
hadapan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi
dan Ibnu Majah).
Dalam riwayat yang lain dari Jabir r.a, Nabi SAW mengabarkan
bahwa,
“Pemuka para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthtalib dan
seorang lelaki yang menghadap kepada penguasa yang zalim, ia menyerunya (kepada
yang ma’ruf) dan melarangnya (dari yang mungkar), lantas penguasa itu
membunuhnya’.” (HR. Al-Hakim)
Keteladanan sahabat
Umar ketika dilantik jadi khalifah, ia justru menangis.
Orang-orang pun bertanya, “Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis
menerima jabatan ini?”
“Aku ini keras, banyak orang yang takut padaku. Kalau aku
nanti salah, lalu siapa yang berani mengingatkan?”
Tiba-tiba, muncullah seorang Arab Badui dengan menghunus
pedangnya, seraya berkata, “Aku, akulah yang akan mengingatkanmu dengan pedang
ini.”
Standar kebenaran
Suatu hari Khalifah Umar bin Khathab naik ke atas mimbar
lalu berpidato di depan khalayak. “Wahai orang-orang, jangan kalian
banyak-banyak dalam memberikan mas kawin kepada istri. Karena mahar Rasulullah
shallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya sebesar 400 dirham atau di bawah
itu.
Seorang perempuan Quraisy berdiri lalu melontarkan protes,
“Apakah kau tak
pernah dengar Allah menurunkan ayat:
وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا “…
kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka
harta yang banyak (sebagai mahar)…” (QS an-Nisa’: 20)
Protes tersebut disambut hangat oleh Khalifah Umar dengan
berkata
“(Kali ini) perempuan benar, lelaki salah.”
Lalu khalifah Umar tidak membatasi mahar suami kepada
istrinya. Begitu mudahnya seorang pemimpin menerima kritikan dari rakyatnya.
Tidak perlu ada demo yang berdarah-darah, bahkan hilangnya nyawa seseorang. Ini
semua karena antara penguasa dengan rakyatnya punya standar kebenaran yang
sama. Ketika seluruh persoalan dikembalikan kepada syariat Allah, baik seorang
penguasa maupun rakyat jelata mereka akan ‘legowo’ alias rela menerima
keputusan tersebut, baik dalam hal yang disukai maupun dibenci. Karena dilandasi
oleh keimanan kepada Allah dan syariat-Nya.
Sumber malapetaka yang menimpa kaum muslimin saat ini,
ketika mereka menggantikan hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Di mana
asas manfaat dan hawa nafsu yang dijadikan pijakan dalam membuat aturan.
Bagaimana ada titik temu antara penguasa, wakil rakyat, dan rakyat itu sendiri,
sedangkan masing-masing punya standar kepentingan dan kebenaran yang
berbeda-beda dan sering kali bertabrakan.
Sudah semestinya umat Islam saat ini memiliki standar
kebenaran yang sama, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. sehingga tidak
lahir berbagai kebijakan zalim yang menindas rakyat. Wallahu a’lamu bishowab.
Oleh : Hanin Najaha, Sahabat Tinta Media
Views: 4
