Tinta Media – Seorang pemimpin yang bijak harus mau mendengar dan memahami keinginan rakyatnya, bukan memutuskan atas keinginannya sendiri dan tidak peduli pada suara rakyat. Ibarat api dalam sekam, jika suara rakyat tidak sejalan dengan pemimpinnya, sewaktu-waktu dapat memicu gelombang protes yang bisa menimbulkan kekacauan, seperti yang terjadi di Australia saat ini.
Australia mengalami kekacauan dan rakyatnya menuntut untuk menangkap presiden Israel yang melakukan kunjungan ke Australia. Rakyat yang cerdas tentunya mengutuk keras segala bentuk penjajahan meskipun dengan dalih menciptakan perdamaian. Mereka menuduh sang presiden terlibat dalam kejahatan perang di Gaza. Namun, Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, berani mengundang Presiden Israel, Isak Herzog, ke negaranya. Banyak spanduk yang bertuliskan “war criminals not welcome” yang artinya penjahat perang tidak diterima di sini. Gelombang penolakan terjadi di beberapa kota besar di sana karena pemimpinnya sudah tidak sejalan dengan rakyatnya.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia yang presidennya juga memutuskan untuk bergabung dengan BoP, Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Donald Trump yang terang-terangan mengakui keberadaan Israel dan bahkan harus menghormati serta menjamin keamanannya. Bahkan, presiden rela membayar iuran Rp17 triliun untuk menjadi anggota tetap Board of Peace. Jelas, keputusan ini tidak sejalan dengan keinginan rakyat yang mayoritas penduduknya Muslim. Bahkan, keputusannya juga melanggar konstitusi negaranya sendiri.
Berdasarkan informasi terbaru, Presiden RI Prabowo Subianto mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dan tokoh agama ke Istana Negara pada 3 Februari 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendapatkan dukungan terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP). Sayangnya, tokoh agama yang awalnya menolak keikutsertaan Indonesia dalam BoP mau menerima keputusan presiden setelah pertemuan itu. Ulama seharusnya tetap kritis untuk menyuarakan suara rakyat dan kebenaran meskipun tidak sejalan dengan penguasa, bukan menjadi alat politik penguasa.
Dalam sejarah Islam dan Indonesia, terdapat banyak ulama yang dikenal berani bersikap kritis terhadap penguasa, terutama ketika penguasa dianggap bertindak zalim, menyimpang dari ajaran agama, atau tidak berpihak pada rakyat. Sikap ini berlandaskan pada prinsip amar makruf nahi mungkar (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran). Mengkritik penguasa secara terbuka tidak termasuk gibah yang dilarang dalam Islam. Apalagi yang dikritik adalah penguasa zalim, hal ini dibolehkan dalam Islam. Hanya saja, menyampaikan hak (kebenaran) dianjurkan dengan cara yang santun, bukan dengan kalimat caci dan makian. Rasulullah saw. bersabda, “Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil (hak) kepada penguasa (sultan) yang zalim.” (HR Abu Dawud 4346, at-Tirmidzi 2265, dan Ibnu Majah 4011).
Pemimpin yang baik akan selalu mendengar dan memikirkan suara kritis dari rakyat, apalagi jika itu adalah suatu kebenaran meskipun berasal dari rakyat biasa. Dalam satu kisah, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khaththab menetapkan kebijakan pembatasan mahar, seorang wanita tua angkat bicara menolaknya padahal Umar masih berdiri di atas mimbar. “Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak mendengar firman Allah: ‘Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikit pun …’ (QS An-Nisa ayat 20).” Mendengar itu, Umar langsung meralat keputusannya. Pemimpin adalah manusia biasa yang bisa saja salah dalam mengambil keputusan dan tidak perlu takut kehilangan kewibawaannya saat meralat keputusan yang salah. Justru terlihat tidak bijak jika pemimpin bertahan pada keputusan yang keliru padahal semua orang tahu bahwa itu salah, apalagi dengan membungkam suara kritis yang ingin menyelamatkannya dari kehancuran. Wallahualam bissawab.
Oleh: Mochamad Efendi,
Sahabat Tinta Media
Views: 26
