Tinta Media – Teriakan seruan boikot terhadap produk penjajah Israel kerap kali menggema di tengah masyarakat. Namun, ironisnya, di tengah gencarnya seruan tersebut, beredar kabar bahwa produk minyak sawit olahan Indonesia justru masih diekspor ke Israel. Kontradiksi ini menyingkap wajah mendua (kemunafikan) kapitalisme: seruan solidaritas digaungkan, tetapi kepentingan ekonomi tetap berjalan.
Di saat rakyat menghadapi mahalnya kebutuhan hidup, perdagangan dengan negara penjajah itu tetap berlangsung. Inilah kontradiksi yang patut dikritisi: rakyat digembar-gemborkan diminta menunjukkan solidaritas melalui boikot, tetapi arus perdagangan terhadap Israel tetap berjalan atas nama kepentingan ekonomi.
Data World Integrated Trade Solution (WITS), sebagaimana diberitakan Suara.com, mencatat nilai ekspor minyak sawit olahan Indonesia ke Israel mencapai US
21,635 juta, sedangkan pada 2023 sebesar US$27,05 juta. Data tersebut hanya mencakup produk sawit dengan kode HS 151190, bukan keseluruhan ekspor sawit Indonesia ke Israel.
[https://amp.suara.com/bisnis/2026/10/22/114055/lahan-bekas-karhutla-jadi-kebun-sawit-indonesia-ternyata-rajin-ekspor-produknya-ke-israel]
Fakta ini memperlihatkan bahwa ketiadaan hubungan diplomatik formal tidak otomatis menghentikan perdagangan. Lantas, di mana letak konsistensi keberpihakan terhadap Palestina jika hubungan ekonomi tetap berlangsung?
Inilah penampakan wajah jelek kemunafikan sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan sebagai pertimbangan utama. Selama transaksi memberikan nilai ekonomi, perdagangan dapat terus berjalan meskipun berhadapan dengan persoalan penjajahan dan penderitaan manusia. Kepentingan bisnis seolah memiliki jalannya sendiri, terpisah dari seruan moral dan solidaritas kemanusiaan.
Tentu, data ekspor tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa setiap transaksi sawit Indonesia secara langsung mendukung operasi penjajahan Israel. Namun, fakta ini cukup menjadi dasar untuk mempertanyakan arah kebijakan perdagangan dan sejauh mana negara memastikan aktivitas ekonomi tidak berkontribusi pada penguatan pihak yang menindas rakyat Palestina.
Kontradiksi itu makin terasa ketika masyarakat sendiri menghadapi persoalan mahalnya kebutuhan pokok termasuk minyak goreng. Sawit merupakan komoditas strategis yang berkaitan dengan kebutuhan pangan dan industri. Meski ekspor bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga minyak goreng, negara tetap berkewajiban memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan rakyat. Jangan sampai kepentingan perdagangan lebih diutamakan, sementara beban ekonomi masyarakat kurang mendapat perhatian.
Dalam pandangan Islam, ekonomi tidak boleh dilepaskan dari halal-haram dan tanggung jawab penguasa. Rasulullah saw. bersabda:
Β«Ψ§ΩΨ₯ΩΩ ΩΨ§Ω ΩΨ±ΩΨ§ΨΉΩΩΩΩ ΩΨ³ΩΨ€ΩΩΩΩΨΉΩΩΩΨ±ΩΨΉΩΩΩΩΨͺΩΩΩΒ»
βImam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.β (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa penguasa bukan sekadar pengelola perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Ia bertanggung jawab mengurus kepentingan rakyat serta memastikan kebijakan yang diambil tidak mengabaikan ketentuan Allah Swt.
Allah Swt. berfirman:
ΩΩΩΩΨ§ΨͺΩΨ±ΩΩΩΩΩΩΨ§Ψ₯ΩΩΩΩΨ§ΩΩΩΨ°ΩΩΩΩΨΈΩΩΩΩ ΩΩΨ§ΩΩΨͺΩΩ ΩΨ³ΩΩΩΩΩ ΩΨ§ΩΩΩΩΨ§Ψ±Ω
βDan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.β (QS. Hud: 113)
Ayat ini mengingatkan kaum Muslim agar tidak memberikan dukungan kepada kezaliman. Dalam konteks Palestina, hubungan perdagangan perlu dievaluasi berdasarkan jenis transaksi, manfaat yang diterima, dan dampaknya terhadap penjajahan. Keuntungan ekonomi tidak semestinya menjadi alasan untuk menutup mata terhadap penderitaan rakyat tertindas.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar mengajak masyarakat memboikot produk tertentu. Negara juga perlu menunjukkan konsistensi melalui kebijakan perdagangan yang transparan dan keberpihakan nyata kepada Palestina. Haram hukumnya melakukan kerja sama perdagangan kepada Israel yang jelas-jelas memerangi kaum Muslimin.
Jangan sampai solidaritas hanya menjadi beban moral konsumen, sementara kepentingan ekonomi tetap berjalan tanpa evaluasi yang memadai.
Islam menawarkan cara pandang yang berbeda dari kapitalisme. Kekayaan bukan sekadar komoditas untuk mengejar keuntungan, melainkan amanah yang pengelolaannya harus tunduk pada syariat. Politik ekonomi negara harus menjamin kebutuhan rakyat, mengatur distribusi kekayaan secara adil, serta mempertimbangkan hukum Islam dalam hubungan perdagangan.
Pada akhirnya, fakta ekspor sawit ke Israel membuka pertanyaan mendasar tentang arah ekonomi negeri ini. Apakah perdagangan semata-mata ditimbang berdasarkan keuntungan, ataukah juga berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab terhadap umat?[]
Oleh: Muhar
Tim Redaksi Tinta Media
Views: 2
