Tinta Media – Tentu tidak asing lagi di telinga kita dengan kalimat ‘empat sehat, lima sempurna’. Slogan lama ini sebagai salah satu upaya untuk mendorong pola makan sehat di masyarakat, 4 sehat yang dimaksud adalah lauk-pauk, sayuran, dan buah-buahan, sedangkan 5 sempurna adalah susu yang menjadi nutrisi tambahan.
Senada dengan Program MBG (Makan Bergizi Gratis), program Bapak Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu juga bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selaras dengan itu, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb menyatakan bahwa program MBG ini bisa menjadi peluang besar bagi petani milenial di Kabupaten Bandung. Wagub mengajak petani milenial untuk bertani, karena berpotensi besar untuk ke depannya. Hal ini dikemukakan saat membuka Pelatihan Petani Muda Bedas di Gd. Oryza Sativa Pemkab Bandung, Soreang, Kamis (13/3/2025).
Secara teori mungkin bisa dan masuk akal, bahwasanya program ini bisa menguntungkan petani dan nelayan lokal dalam memasok bahan pangan mentah seperti misalnya ikan, beras, sayur mayur, dan daging. Sebab negeri kita kaya akan hasil sumber daya alamnya. Sayangnya, walaupun demikian sebetulnya program ini masih menyisakan tanda tanya besar, benarkah petani dan nelayan lokal yang diuntungkan dengan adanya program ini? Atau jangan-jangan para pebisnis besar dan importir saja yang tertimpa durian runtuhnya? Alih-alih memberdayakan petani dan nelayan lokal, lagi dan lagi sepertinya program ini dipersembahkan untuk para pemilik modal besar.
Program ini melibatkan pihak swasta dalam pembiayaannya, maka bisa dipastikan pihak swasta yang mendapatkan proyeknya. Alih-alih menyejahterakan UMKM, faktanya pemerintah malah menyerahkan proyek ini untuk dikelola swasta. Mereka hanya peduli dengan profit atau keuntungan saja, mereka tidak peduli dengan nasib petani dan nelayan lokal yang terdampak ekonominya. Akhirnya tujuan pemerintah untuk menyejahterakan petani hanya omong kosong belaka.
Di samping itu, anggaran fantastis ini berpotensi membuka celah korupsi. Pertama, potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Kedua, karena melibatkan pihak swasta melalui program CSR. Risiko audit keuangan sangat rawan perihal sumber dana saat proses pengadaan material pangan, apakah dari swasta atau APBN.
Anggaran yang menembus angka Rp800 miliar per hari rawan penyalahgunaan. Buktinya beredar kabar bahwa bujet awal seporsi MBG sebesar Rp.15.000, terus turun menjadi Rp.7.500.
Oleh karena itu, program ini tak ubahnya proyek tambal sulam kapitalisme dalam menyelesaikan permasalahan gizi generasi di negeri ini, juga sebagai upaya pemberdayaan petani. Penguasa dalam sistem kapitalisme sekularisme, menggantungkan nasib rakyat kecil pada pebisnis atau pihak swasta. Mereka akan seenaknya memperkerjakan rakyat kecil saat permintaan tinggi dan akan memberhentikannya saat permintaan menurun. Di sinilah akan muncul efek domino, munculnya gelombang PHK yang berdampak pada tingkat kemiskinan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan gizi berimbang. Artinya, negara abai dalam mengurusi rakyatnya.
Inilah fakta yang terjadi, petani dan nelayan lokal yang seharusnya mendapatkan perhatian dari negara, di sistem kapitalisme ini mereka dipaksa masuk untuk ikut bersaing dengan persaingan yang tidak seimbang dan sangat merugikan mereka. Sementara negara hanya menjadi regulator saja, terlihat tidak serius memikirkan nasib rakyat kecil yang semakin tergerus di tengah arus ekonomi kapitalisme. Lantas, benarkah petani lokal diuntungkan atau malah dibuntungkan?
Sebaliknya, dalam periayahan sistem Islam dalam Daulah Khilafah, negara menetapkan sejumlah mekanisme agar kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Hal ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:
(1) Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok (primer) oleh negara.
(2) Jaminan pendidikan, kesehatan, keamanan untuk semua warga secara cuma-cuma.
(3) Sumber pembiayaan negara dari Baitul mal yang didapatkan dari fa’i, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah, usyur, khusus, dan rikaz.
(4) Penerapan sistem ekonomi Islam akan mewujudkan negara yang independen dan tidak membebek kepada pihak lain, swasta baik itu dalam negeri atau luar negeri.
(5) Pemimpin yang amanah, dalam Islam pemimpin adalah raa’in (pengurus) rakyatnya. Pemimpin dengan keimanan ketakwaan yang luar biasa kepada Allah SWT akan mencegah dari perbuatan korupsi dan penyalahgunaan jabatan.
Inilah sistem paripurna yang Allah buat, untuk mengatur kehidupan. Dengan melaksanakan mekanisme seperti itu, bisa dipastikan pemenuhan kebutuhan rakyat bisa terwujud dengan adil dan merata, bukan hanya untuk anak sekolah atau petani saja tapi juga seluruh lapisan masyarakat akan diriayah dengan penuh keseriusan dan tanggung jawab.
Oleh karena itu, negara Islam tidak perlu membuat seribu program. Sejatinya sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, kesehatan gratis, pendidikan gratis dan menjamin keamanan untuk warganya. Islam selalu mempunyai solusi yang komprehensif dalam memecahkan suatu problematika kehidupan, bukan solusi tambal sulam seperti dalam sistem kapitalisme sekularisme, yang menjadikan solusi sebagai masalah baru.
Masihkah kita mau hidup dalam sistem kapitalisme sekularisme? Padahal sistem ini jelas-jelas dari sistem kafir Barat yang benci dengan Islam. Kita umat Muslim, sejati harus diatur oleh sistem Islam yang datangnya dari Allah SWT. Sudah saatnya kita hancurkan sistem kufur ini dan menggantinya dengan sistem Islam yang rahmatan lil’alamin.
Wallahu’alam bissawab.
Oleh: Neng Mae
Sahabat Tinta Media
Views: 40
