Tinta Media – Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita ber-Idul Fitri, berbahagia, berlebaran, bersuka gembira. Minal aidzin wal faidzin, maafkan lahir dan batin.
Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.
Di atas adalah cuplikan lagu Tasya yang berjudul “Selamat Hari Lebaran”, mengingatkan kita bahwa lebaran telah tiba.
Tak terasa, bulan Ramadan sudah kita lalui, berganti dengan bulan Syawal yang menandakan akan ada acara mudik besar-besaran di negeri ini. Tradisi yang selalu hadir di penghujung bulan Ramadan dengan membawa berbagai macam misi, entah untuk berkumpul lagi bersama keluarga, ajang pamer, ajang cari jodoh, ajang cari uang tunjangan hari raya (THR) dari sesepuh ataupun misi-misi yang lain.
Bahkan, menurut dephub.go.id (24/3-25), pada H-9 lebaran 2025 yang bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2025 lalu, jumlah penumpang mengalami peningkatan, baik pada armada transportasi darat, udara, laut maupun kereta api. Kisaran 116.789 orang yang melakukan aktivitas mudik menggunakan bus dan angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,1 persen dibanding tahun lalu di periode yang sama. Untuk kapal laut, terjadi peningkatan 8,11 persen, transportasi udara pun naik 28.89 persen, dan kereta api juga meningkat 57,25 persen dibanding lebaran tahun lalu.
Melihat fenomena ini, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Budi Rahardjo, sudah berkoordinasi jauh-jauh hari dengan berbagai pihak, seperti Pemda, Kementerian/Lembaga, bahkan pihak swasta untuk mengantisipasinya guna mengurai kepadatan pemudik, seperti libur sekolah lebih awal, pemberian THR lebih awal kepada karyawan, Work From Anywhere (WTA) jelang Lebaran dan penyelenggaraan mudik gratis.
Tak hanya itu, mengutip dari nasional.sindonew.com (22/3-25) Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet paripurna memastikan penjaminan ketahanan pangan nasional tetap aman selama Lebaran dan secara ketat pemerintah akan memantau stabilitas harga bahan pokok. Selain itu, Prabowo juga akan menyiapkan kebijakan mengenai diskon harga tiket transportasi, seperti harga tiket pesawat yang turun sebesar 13 persen, harga tiket kereta api turun sebesar 25 persen, dan diskon tarif jalan tol sebesar 20 persen. Dengan begitu, harapannya rakyat terfasilitasi dan nyaman selama bermudik.
Di balik kenyamanan yang akan dirasakan oleh pemudik, ternyata ada yang terlupakan. Apa itu? Ternyata jangkauan armada transportasi yang ada serta fasilitas mudik gratis tidak sampai ke desa terpencil karena beberapa dari pelaku mudik ada yang berasal dari wilayah yang masih sulit dalam akses transportasi. Maka, yang ada adalah tawaran menggunakan travel oleh pihak swasta bagi pemudik.
Bisa dibayangkan, tujuan yang diharapkan dari kebijakan yang ada adalah untuk mengurai kepadatan pemudik, ternyata malah menghadirkan armada baru, yaitu travel, sehingga muncul masalah baru, yaitu kemacetan di jalan, bahkan bisa berujung pada kecelakaan jika tidak adanya ketaatan aturan lalu lintas oleh pengguna jalan.
Melansir dari liputan6.com (26/3/25), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa arus mudik diperkirakan antara tanggal 28 sampai dengan 30 Maret dan jumlah pemudik diperkirakan mencapai 146,48 juta orang dengan sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik pada tahun ini. Salah satunya adalah pengoperasian beberapa ruas tol fungsional. Bahkan, jika diperlukan dengan kebijakan one way.
Persoalan mudik selalu terjadi tiap tahun, khususnya terkait alat transportasi. Memang, negara sudah menjalankan perannya, tetapi masih belum maksimal. Hal itu karena buruknya tata kelola transportasi yang berasalan kapitalisme-sekuler.
Ini terlihat dari munculnya travel dalam benak pemudik jika armada transportasi yang ada tidak menjangkau kampung halaman. Peran itu tidak diambil oleh negara, tetapi malah diserahkan pada swasta. Sedang negara hanya berperan sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha. Bisa dibayangkan, jika swasta mengambil alih, dipastikan rakyat akan membayarnya dengan mahal.
Di sisi lain, data pemudik yang meningkat tiap tahun menandakan tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum, sehingga membuat rakyat menggantungkan hidup dan harapan di perkotaan. Urbanisasi terjadi, gelombang mudik pun tak terelakkan. Peluang cuan untuk swasta pun menggiurkan.
Islam memandang transportasi sebagai fasilitas publik yang tidak boleh dikomersialkan. Ini adalah hak rakyat dan kewajiban negara yang harus dipenuhi. Meski pembangunan infrastruktur mahal dan rumit, haram bagi negara menyerahkan pada swasta. Negara wajib membangun hajat transportasi publik yang aman, nyaman, murah, tepat waktu, dan memiliki fasilitas penunjang yang memadai sesuai perkembangan teknologi.
Anggaran untuk mewujudkan semua itu adalah bersifat mutlak karena transportasi merupakan kebutuhan publik. Oleh karena itu, negara harus membangun infrastruktur merata sehingga potensi ekonomi terbuka lebar dan merata di semua wilayah, bukan hanya di perkotaan.
Negara Islam memiliki sumber pemasukan yang banyak dan beragam, sehingga mampu membangun infrastruktur, termasuk transportasi yang baik, aman, dan nyaman sehingga rakyat mendapatkan layanan dengan mudah dan kualitas terbaik. Dengan begitu, tidak ada peluang swasta “memalak” rakyat dengan harga selangit agar mereka bisa mudik di kampung halaman. Wallahu a’lam.
Oleh: Dwi R Djohan
Sahabat Tinta Media
Views: 22
