Tinta Media – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya menjadi kabar baik bagi rakyat. Didesain untuk menekan angka stunting dan memastikan anak-anak sekolah mendapat asupan bergizi. Program ini menyedot dana besar, yaitu Rp71 triliun ditambah Rp50 triliun dari APBN 2025. Sementara itu, pada RAPBN 2026 mencapai Rp335 triliun.
Di atas kertas, semuanya tampak mulia. Negara hadir untuk memastikan tak ada lagi anak yang belajar dalam keadaan lapar. Tak ada ibu hamil yang kurang gizi. Begitu juga dengan ibu menyusui dan balita. Akan terwujudkah target 82,9 juga orang sebagai penerima manfaat atau sebaliknya?
Fakta Menjauhkan Harapan
Realitas di lapangan jauh dari harapan. Ini membuat calon penerima antara senang dan cemas. Di berbagai daerah, program yang digadang-gadang sebagai simbol kepedulian ini justru memunculkan kasus keracunan massal.
Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh berita keracunan yang berturut-turut terjadi di berbagai tempat, termasuk Sumatera Barat. Karena, menurut BGN, 80% SPPG belum sesuai dengan SOP. Sehingga, beberapa di antaranya harus tutup terlebih dahulu. Tidak hanya itu, bahkan terdapat pekerja dapur MBG dilarikan ke RSUD setelah diduga kelelahan. (Kontan.co.id, 26/09/2025)
Sungguh ironi, program yang digagas untuk “membangun generasi sehat dan cerdas” justru membahayakan kesehatan rakyat, baik penerima maupun pekerja. Apa sesungguhnya yang salah? Apakah sekadar kelalaian teknis, atau ada masalah yang lebih mendasar?
Ketika Kesejahteraan Dikelola dengan Logika Kapitalisme
Jika ditelusuri lebih dalam, problem MBG bukan hanya soal teknis, tetapi soal cara pandang sistemis. Cara pandang inilah yang akan menentukan kebijakan. Apabila landasannya salah, sudah pasti apa saja yang dihasilkan darinya akan rapuh.
Dalam logika kapitalisme yang kini menjadi fondasi kebijakan negara, hampir semua hal, termasuk urusan makan anak sekolah diposisikan sebagai komoditas dan proyek. Negara tidak lagi benar-benar mengurus rakyatnya, tetapi lebih sibuk mengatur arus modal dan tender.
Program sosial pun menjadi ladang bisnis bagi segelintir pihak. Demi efisiensi, bahan makanan ditekan biayanya, pengawasan dilonggarkan, dan pelaksanaannya dikebut. Pada akhirnya, anggaran untuk pendidikan harus dikorbankan.
Akhirnya, tujuan luhur seperti “memberi makan rakyat” berubah menjadi sekadar target serapan anggaran. Rakyat bukan lagi subjek yang dilayani, tapi objek kebijakan yang dijadikan angka statistik.
Inilah wajah kapitalisme yang sesungguhnya. Tampak modern dan rasional, tetapi melahirkan penderitaan baru. Ia terus memberi harapan, tapi semuanya semu. Ia mampu menyalurkan dana besar, tetapi gagal menghadirkan keberkahan. Ia bisa memberi makan, tapi tidak menjamin kehalalan dan tayib.
Paradigma Islam: Negara sebagai Pengurus, Bukan Pebisnis
Berbeda dengan kapitalisme, Islam menempatkan negara sebagai pengurus langsung urusan rakyat.
Pemimpin dalam Islam bukan manajer proyek, melainkan raa’in (penggembala umat). Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim)
Negara Islam mendanai pelayanan publik dari baitulmal. Sumber dananya berasal dari kepemilikan umum, seperti tambang, gas, laut, hutan, zakat, kharaj, dsb. Karena itu, pelayanan publik tidak bergantung pada proyek, investor, atau tender.
Makanan bergizi bagi rakyat, layanan kesehatan, dan pendidikan gratis bukan program politik lima tahunan, tapi amanah syar’i yang wajib dijalankan. Aspek-aspek pokok ini diurus langsung oleh negara dan tidak diserahkan kepada pihak lain untuk di swastanisasi. Negara akan memastikan bahwa setiap individu diurus sesuai syariat. Negara juga akan memastikan distribusi secara merata sehingga seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhannya.
Pelajaran dari Sejarah Islam
Sejarah Islam membuktikan bahwa sistem ini mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata. Pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab, negara mendirikan bait ath-tha’am, yaitu semacam dapur umum yang menyediakan makanan gratis bagi rakyat miskin dan musafir tanpa birokrasi panjang dan tanpa keuntungan bisnis. Sementara itu, di masa Umar bin Abdul Aziz, kesejahteraan begitu merata hingga tidak ada lagi rakyat yang berhak menerima zakat karena seluruh kebutuhan dasar telah tercukupi.
Semua itu bukan hasil proyek besar atau slogan politik, melainkan buah dari sistem yang berpijak pada keimanan dan tanggung jawab moral. Menjadikan syariat Islam menjadi landasan mengambil kebijakan.
Refleksi: Sistem yang Salah Tak Akan Melahirkan Kebaikan
Keracunan MBG seharusnya menjadi alarm keras bagi bangsa ini. Niat baik tak akan pernah cukup bila dieksekusi dengan sistem yang keliru. Selama paradigma kapitalistik tetap mendasari kebijakan publik, program sosial apa pun akan terus melahirkan ironi.
Kapitalisme tidak mengenal kasih sayang; ia hanya mengenal untung dan efisiensi. Itulah sebabnya, meskipun bernama “makan bergizi gratis,” hasilnya bisa berbalik menjadi bencana kesehatan yang menyakiti. Ini bukti kegagalan sistem.
Islam menawarkan paradigma yang jauh lebih sehat. Dalam sistem Islam, keadilan sosial bukan produk kebijakan, tetapi konsekuensi iman. Negara hadir bukan untuk berbisnis, melainkan untuk menyejahterakan dan memberi pelayanan.
Saatnya Beralih ke Sistem yang Menyehatkan Bangsa
Tragedi MBG bukan sekadar soal makanan basi, tetapi tentang sistem yang menzalimi. Sistem ini tak layak dijadikan sandaran karena bersumber dari akal semata yang terbelenggu kepentingan. Selama kesejahteraan rakyat diatur dengan logika kapitalisme, rakyat akan terus jadi korban proyek dan keserakahan segelintir orang.
Sudah saatnya kita kembali pada sistem yang pernah menyehatkan peradaban, yaitu Islam. Sebuah sistem yang menempatkan negara sebagai pelindung, bukan pedagang; pemimpin sebagai pengurus, bukan penguasa. Karena, yang sesungguhnya membuat rakyat sakit bukan hanya makanan yang terkontaminasi, tapi juga sistem yang tidak sesuai dengan aturan Ilahi. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ai Qurotul Ain
Pengamat Kebijakan Publik
Views: 46
