Tinta Media – Awal Desember lalu, tepatnya pada Rabu (3/12/2025), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung bersama Satlantas Polresta Bandung, Samsat Soreang, serta unsur TNI melaksanakan Operasi Gabungan Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Pameungpeuk (Balebandung.com, 03/12/2025).
Dalam operasi tersebut, ratusan sepeda motor dan mobil terjaring razia. Banyak pengendara dihentikan petugas karena belum membayar pajak kendaraan bermotor. Para pengendara tersebut langsung diarahkan untuk melakukan pembayaran di lokasi operasi yang telah disediakan.
Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma Hermawan, menyampaikan bahwa setiap hari terdapat wajib pajak yang langsung melakukan pembayaran di pos layanan yang tersedia. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Bapenda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang akhir tahun. Harapannya, target pendapatan dapat terealisasi secara maksimal, baik dari sektor pajak daerah maupun pajak provinsi, khususnya di Kabupaten Bandung.
Negeri ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama pemasukan negara, termasuk pemasukan APBD yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Namun, banyaknya pengendara yang terjaring razia justru menjadi bukti bahwa kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Target PAD yang dikejar ternyata tidak serta-merta menjadikan rakyat sejahtera, bahkan justru semakin mencekik kehidupan mereka.
Ironisnya, negeri yang kaya akan sumber daya alam ini tidak sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kekayaan alam lebih banyak dinikmati oleh pihak asing dan korporasi. Akibatnya, masyarakat semakin terimpit secara ekonomi. Memiliki kendaraan bukan berarti hidup berkecukupan, karena banyak rakyat tetap kesulitan membayar pajak dengan tarif yang makin mahal. Hidup di bawah sistem kapitalisme membuat rakyat tersiksa dari berbagai aspek kehidupan.
Kondisi ini sangat berbeda apabila hidup di negara yang menerapkan hukum Islam. Dalam sistem Islam, kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama. Negara Islam dalam bingkai Khilafah menerapkan sistem ekonomi berbasis keadilan dan tolong-menolong sesuai syariat Islam. Pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam dilakukan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.
Pemasukan negara juga berasal dari berbagai pos lain seperti fai, kharaj, dan ganimah yang digunakan untuk keberlangsungan negara dan menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Pajak tidak dijadikan sumber utama pendapatan, melainkan hanya diberlakukan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika kas negara (baitulmal) kosong dan negara berada dalam kondisi darurat. Itupun, pajak hanya dipungut dari orang-orang kaya, bukan dari seluruh lapisan masyarakat. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ummu Shakila
Sahabat Tinta Media
Views: 39
