Tinta Media – Libur sekolah telah tiba, namun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan menuai sorotan. Pelaksanaan MBG di masa liburan dinilai tidak efektif karena kemungkinan anak datang ke sekolah hanya untuk mengambil MBG sangat rendah. Syaiful Bachri, Ketua Komnas Perlindungan Anak Surabaya, mengungkapkan bahwa pada masa liburan sekolah banyak siswa pulang ke kampung halaman (Detik.com, 25/12/2025).
Dengan kondisi tersebut, kecil kemungkinan siswa datang ke sekolah untuk mengambil MBG. Terlebih jarak tempat tinggal siswa yang bervariasi—ada yang dekat, tetapi tidak sedikit pula yang jauh. Menurutnya, apabila Badan Gizi Nasional (BGN) siap secara teknis dan mampu melaksanakannya, silakan saja, asalkan tidak dipaksakan.
Program MBG merupakan program pemerintah yang diklaim sebagai solusi untuk mengatasi masalah stunting. Program ini menyasar anak-anak sekolah, anak di bawah lima tahun mulai usia enam bulan, santri pesantren, serta ibu hamil dan menyusui. Program MBG telah berjalan hampir satu tahun dan tetap dilaksanakan meski sekolah sedang libur. Padahal, banyak ketidakberesan terjadi di lapangan, baik dari sisi tata kelola pelaksanaan maupun kualitas makanan yang disediakan.
Jenis makanan yang disajikan kerap dinilai tidak layak bagi anak-anak. Bahkan, beberapa kali viral makanan yang sudah basi saat tiba di sekolah. Akibatnya, makanan terbuang sia-sia karena tidak layak konsumsi. Tidak sedikit pula siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Di sisi lain, banyak masyarakat justru lebih menginginkan kebijakan penurunan harga bahan pokok daripada program MBG. Namun, pemerintah tetap memprioritaskan program ini demi memenuhi janji kampanye.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa program MBG bukan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat, melainkan sarat dengan kepentingan dan keuntungan bagi penguasa serta pengusaha. Program ini terus dipaksakan berjalan meskipun di lapangan muncul berbagai persoalan krusial. Inilah watak sistem kapitalisme sekuler yang rusak dan merusak—tidak menghadirkan kebaikan bagi rakyat, kecuali bagi segelintir elite dan penguasa rakus. Rakyat hanya dijadikan komoditas, bukan objek _ri‘ayah_ (pengurusan).
Sistem kapitalisme melahirkan penguasa yang tidak amanah. Negara tidak benar-benar hadir sebagai pengurus urusan rakyat, melainkan sekadar regulator. Program MBG pun bukan solusi hakiki atas persoalan stunting. Meskipun memiliki manfaat bagi sebagian masyarakat dengan kondisi ekonomi sulit, program ini tidak menyelesaikan masalah secara mendasar, melainkan bersifat pragmatis. Padahal, setiap persoalan seharusnya diselesaikan dengan menelusuri akar masalahnya. Jika penyebabnya adalah sistem, maka sistem itulah yang harus diganti dengan sistem yang sahih.
Islam sebagai Solusi Hakiki
Dalam Islam, negara berfungsi sebagai pengurus urusan rakyat dengan aturan yang bersumber dari Allah Swt. Seluruh kebijakan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk mengejar keuntungan materi. Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar rakyat—sandang, pangan, dan papan—tanpa pamrih. Negara juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi seluruh rakyat.
Negara tidak boleh berpihak kepada kepentingan penguasa dan pengusaha dalam setiap kebijakan. Seorang khalifah memikul tanggung jawab besar dan wajib amanah dalam mengurus rakyatnya, serta tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Persoalan stunting sejatinya berkaitan erat dengan masalah ekonomi, karena tidak semua masyarakat mampu membeli makanan bergizi dan menjalani pola hidup sehat.
Islam memandang bahwa penyediaan lapangan kerja merupakan kewajiban negara agar seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap kepala keluarga wajib bekerja, dan jika pekerjaan tidak tersedia, negara wajib turun tangan membantu rakyat memperoleh pekerjaan. Sanksi tegas dalam Islam juga akan meminimalkan tindakan sewenang-wenang para pejabat dan pengusaha.
Dengan demikian, jelaslah bahwa hanya dengan mengganti sistem kapitalisme yang rusak dengan sistem Islam, seluruh persoalan kehidupan—termasuk stunting—dapat diselesaikan secara menyeluruh. Penerapan sistem ekonomi Islam tidak hanya menjamin anak sekolah, balita, dan ibu hamil mendapatkan makanan bergizi, tetapi memastikan seluruh lapisan masyarakat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Harga kebutuhan pokok menjadi terjangkau dan ekonomi berjalan stabil.
Tentunya, kondisi inilah yang dirindukan. Semoga segera terwujud kehidupan Islam dalam naungan Khilafah, satu-satunya sistem yang benar-benar memanusiakan manusia. Teruslah melangkah dan berjuang mendakwahkan Islam bersama dalam barisan dakwah Islam ideologis. Wallahualam bissawab.
Oleh: Dartem,
Sahabat Tinta Media
Views: 35
