Tinta Media – Dalam sistem kapitalisme, jabatan dilihat sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan materi, bukan sebagai amanah yang harus ditunaikan dengan sungguh-sungguh karena takut kepada Tuhan yang menciptakan manusia, hidup, dan alam semesta. Jabatan diberikan kepada mereka yang berada di lingkaran kekuasaan, bukan kepada ahlinya.
Rasulullah saw. bersabda, “Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran.” Para sahabat bertanya, “Bagaimana amanah disia-siakan?” Beliau menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” (HR Bukhari)
Kekuasaan sering membuat manusia lupa diri sehingga menyia-nyiakan amanah yang diberikan. Saat kekuasaan sudah menjadi tujuan, segala cara dilakukan untuk mempertahankan apa yang sudah ada dalam genggaman. Mereka lupa bahwa semua itu adalah titipan yang suatu waktu bisa diambil oleh Pemiliknya, Yang Maha Kuasa, dan semua yang didapat akan dimintai pertanggungjawaban.
Kita menyaksikan, mulai dari rezim Orde Lama sampai rezim yang berkuasa saat ini, jabatan diberikan kepada mereka yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Mumpung masih berkuasa, ditempatkan anak, keluarga, serta para pendukungnya untuk menduduki jabatan strategis meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya.
Anaknya dijadikan wakil presiden, menantu menjadi gubernur. Nepotisme terjadi di mana-mana dan sudah menjadi budaya. Jabatan diberikan kepada keluarga, kerabat, atau orang dekat tanpa mempertimbangkan kompetensi. Nepotisme merupakan bagian dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Praktik ini merusak sistem meritokrasi, menciptakan ketidakadilan, dan merugikan negara. Orang yang memiliki kemampuan tersisihkan karena tidak memiliki koneksi, sehingga yang tertinggal adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan.
Dalam program makan bergizi gratis, contohnya, yang mengurusi SPPG bukanlah pihak yang memiliki pengalaman tentang gizi dan penyediaan makanan, sehingga banyak makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar gizi yang diharapkan. Banyak postingan di media sosial yang menunjukkan makanan yang katanya bergizi justru tidak layak untuk dikonsumsi. Bahkan, ribuan kasus keracunan terjadi setelah mengonsumsi MBG. Namun, pemerintah seolah menutup mata, bukan mengevaluasi, melainkan sibuk melakukan klarifikasi dan membela diri.
Kita pun menyaksikan banyak oknum penegak hukum yang tidak amanah. Kekacauan terjadi dalam penegakan hukum. Korban kejahatan bisa menjadi tersangka. Mereka yang lemah sering dikorbankan untuk melindungi penjahat yang sebenarnya. Hukum tebang pilih, keras terhadap rakyat kecil, tetapi tidak berdaya terhadap mereka yang memiliki kuasa.
Ini merupakan pertanda hilangnya amanah yang mengakibatkan kekacauan, ketidakadilan, serta disia-siakannya tanggung jawab karena peran penting dipegang oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi. Urusan tidak berjalan dengan benar sehingga mengakibatkan ketidakteraturan, kerusakan, dan kekacauan dalam masyarakat. Orang yang kompeten tersisih, sementara yang tidak kompeten memimpin, sehingga menyebabkan kezaliman dan kebatilan berkuasa. Amanah dianggap sebagai beban yang diabaikan, bukan tanggung jawab yang harus dijaga.
Amanah yang dikelola dengan benar akan mendatangkan keberkahan dan kepercayaan masyarakat. Sungguh, kita membutuhkan satu tatanan kehidupan yang menjunjung tinggi amanah. Politik seharusnya menjadi cara untuk mengurusi urusan rakyat, bukan sekadar sarana meraih kekuasaan. Politik uang menjadikan pemimpin yang tidak amanah terpilih untuk memimpin negeri ini. Sebaliknya, orang yang jujur dan amanah akan tersingkir.
Saatnya kita memperjuangkan satu sistem terbaik dari Sang Pencipta yang menerapkan Islam secara kafah dalam kehidupan, sehingga dapat terpilih pemimpin yang amanah dan tercipta pemerintahan yang bersih dari praktik KKN yang merugikan negara serta menghancurkan tata kehidupan bernegara. Wallahualam bissawab.
Oleh: Mochamad Efendi
Sahabat Tinta Media
Views: 25
