Tinta Media – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengungkapkan bahwa problematika program MBG (Makan Bergizi Gratis) cukup banyak.
“Jadi problematiknya cukup banyak. Pertama, isomorphic mimicry yaitu nyontoh pihak lain tetapi ada kelemahan di kelembagaan dan pengawasan. Kedua standarisasi yang belum ditata dengan rapi. Ketiga peluang korupsi. Nah, yang agak berat adalah pork barrel politics (politik gentong babi),” ungkapnya dalam video yang bertajuk “Buah Simalakama Itu Bisa Jadi MBG, Coba Catat!!!” di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Selasa (21/4/2026).
Ia lalu memerinci satu persatu problem di atas. “Isomorphic mimicry maknanya meniru program luar negeri tanpa kapasitas institusi dan standar lokal yang baik,” jelasnya seraya mengatakan bahwa MBG mencontoh Brazil, India, dan Cina.
Standar lokal semisal sanitasi, higienitas makanan, higienitas dapur, menurutnya belum memiliki standar jelas.
”Belum lagi kapasitas institusional. Yang saya maksudkan adalah gini, siapa yang akan mengontrol problem-problem di lapangan. Terus bagaimana nanti cara memastikan bahwa kelembagaan mampu menjalankan program itu dengan baik. Ditambah lagi ketimpangan geografis di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) menjadi hambatan infrastruktur,” urainya.
Di samping itu, Agung menilai, semua proyek di Indonesia itu problematik terkait titik kritis korupsi. “KPK sudah mencatat kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan titik kritis korupsi di MBG itu,” imbuhnya.
Titik kritis korupsi itu, kata Agung, muncul karena regulasi kosong. ”Apa regulasi yang kosong? Ketiadaan landasan hukum, tata kelola lintas kementerian, lembaga dan pemda,” jelasnya.
Ia melihat struktur MBG itu kuat secara nasional, mulai dari Presiden, badan gizi, hingga ke dapur umum.
”Ini kan jalur birokrasi yang panjang, belum lagi pemanfaatan TNI. Ada 351 Kodim yang bergerak untuk itu. Kemudian 14 Lantamal (Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut), dan 41 Lanud (Pangkalan TNI Angkatan Udara) ikut bergerak untuk itu,” terangnya.
Dengan panjangnya birokrasi yang ada sampai ke dapur, ditambah lagi praktek rente yaitu pemotongan anggaran dalam mekanisme bantuan pemerintah, dinilai rawan korupsi.
”Sistem sentralistik demikian di tengah pengawasan yang sangat lemah berisiko terkait dengan korupsi,” tandasnya.
Adapun politik gentong babi, ia menerangkan, intinya rakyat dikasih bantuan sosial tetapi targetnya bukan mengurus rakyat melainkan untuk elektabilitas di pemilu 2029 yang akan datang.
”Saya ngomong begini bukan omong kosong karena itu sudah jadi semacam kajian-kajian ilmiah dari banyak kalangan,” tegasnya.
Keinginan pemerintah untuk terus menjalankan program MBG di tengah fiskal yang lemah, bahkan sampai sampai dana pendidikan pun disalurkan ke MBG, kata Agung, dicurigai sebagai politik gentong babi untuk elektoral 2029.
”Tentu hal ini sulit untuk dibuktikan secara langsung tetapi melalui kajian-kajian ilmiah bahwa keberadaan pork barrel politics sangat mungkin terjadi dalam sebuah ranah politik praktis seperti di Indonesia sekarang ini,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun
Views: 5
