Tinta Media – Berjalannya program Makan Bergizi Gratis yang dicetuskan oleh Presiden RI Prabowo Subianto tampaknya sama sekali tidak membuahkan hasil yang solutif. MBG yang sedari awal memiliki tujuan yang elok, yakni untuk mengurangi kasus stunting dan memperbaiki gizi, khususnya untuk anak-anak usia dini, justru berujung pada hasil yang semu. Kasus keracunan massal ini tak henti-hentinya melambung tanpa ujung. Faktanya, data-data yang tercatat di berbagai rumah sakit pun tak kunjung menyurut.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KKPPG) melaporkan data terbaru terkait kasus keracunan pasca memperoleh asupan MBG. Berdasarkan data per 28 Januari 2026, total korban yang tercatat keracunan MBG mencapai angka 197 korban di berbagai rumah sakit yang berbeda, dikutip dari (Liputan6.com, 28/01/2026).
Terhitung sudah satu tahun program kebijakan ini berjalan, namun insiden keracunan massal terus melaju dan kian berulang. Berkali-kali kasus ini muncul di lapangan, akan tetapi tidak ada penyelesaian solutif yang mengantarkan pada penyelesaian yang sesungguhnya. Nyatanya, tidak sedikit warga yang masih keracunan pasca menerima MBG yang beredar. Hal tersebut menunjukkan lemahnya penjagaan kesehatan yang disodorkan oleh pemerintah terhadap rakyatnya.
Perlu dikritisi, langkah yang seharusnya dipijak oleh pemerintah dalam mengurangi jumlah stunting ialah dengan memperbaiki dan menitikberatkan ekonomi per keluarga, meneliti serta menjamin apakah keuangan setiap keluarga sudah dapat mencukupi kebutuhan per kepala atau justru sebaliknya. Selain itu, menyediakan berbagai lapangan pekerjaan dan menjamin upah yang layak bagi seluruh pekerja, terlebih kepada kepala keluarga dengan perannya sebagai pencari nafkah. Jikalau kecukupan nafkah per keluarga sudah terpenuhi, maka tidak dapat dimungkiri anak akan memperoleh penjagaan dan peningkatan gizi yang cukup dari orang tuanya.
Tidak berhenti sampai di situ, anggaran yang telah dipatok oleh pemerintah nyatanya tidak meniscayakan pada keelokan gizi anak. Menu yang disediakan oleh pihak terkait pun sering kali tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Usut punya usut, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah ini bukan bertujuan untuk membenahi gizi rakyat, melainkan bertujuan untuk mengenyangkan perut masing-masing penguasa dan cenderung membebani keluarga korban.
Maka semakin jelas, berjalannya MBG di tengah-tengah masyarakat hanyalah gimik semata ala penguasa. Menurutnya, tugas mereka hanyalah menjalankan tugas tanpa harus memikirkan mutu yang dikandung dalam makanan tersebut. Yang saat ini terjerat dalam benak mereka tak lain hanyalah tentang “berjalannya tugas, peran kami tuntas”.
Inilah problem ala sistem kapitalisme. Kapitalisme dengan tampang eloknya terus mengatur dan mengelabui para penguasa di dalam negeri. Seluruh kebutuhan pokok disediakan dengan harga yang terus melonjak hingga mereka enggan jika harus mengeluarkan anggaran besar dalam memenuhi kebutuhan pokok, tanpa memikirkan apakah hal tersebut dapat membahayakan atau tidak.
Berbeda dengan Islam. Dalam Islam, khalifah berperan sebagai raa’in dan junnah (pengurus dan penjaga) bagi rakyat yang ada di bawah kepemimpinannya. Kesehatan juga merupakan salah satu aspek penting yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya sehingga dapat meniscayakan kesejahteraan dan pemerataan keadilan bagi rakyat di bawah kepemimpinannya. Pemenuhan gizi dalam negara Islam juga merupakan suatu keharusan, bukan sebagai program tahunan.
Dalam Islam, pendistribusian harta sangat diperhatikan. Negara sebagai penyedia lapangan pekerjaan juga bertugas memberi peluang pekerjaan kepada rakyatnya agar rakyat senantiasa dapat mengelola dan memanfaatkannya, sehingga terjamin kebutuhan pokok bagi setiap individu secara sempurna. Wallahualam bissawab.
Oleh: Ruby Aurell
Sahabat Tinta Media
Views: 22
