Tinta Media – Direktur Kebijakan Publik Celios (Center of Economic and Law Studies), Media Wahyudi Askar, mengungkap potensi besar penyimpangan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat skema sentralisasi dan panjangnya rantai pasok yang melibatkan vendor besar.
“Saya lihat MBG yang dilakukan sekarang sangat tersentralisasi. Rantai pasoknya dikontrol oleh Vendor-vendor besar. Dalam tanda kutip rente. Jadi rente-rente ini bisa dari partai politik, afiliasi dengan pemerintah, atau mungkin pejabat-pejabat lokal yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi,” ungkapnya dalam Potensi Korupsi Program MBG, 40℅ Dana Pendidikan Tergerus demi MBG di kanal Youtube Novel Baswedan, Senin (13/4/2026).
Wahyudi menjelaskan bahwa besarnya anggaran program MBG—yang mencapai sekitar Rp335 triliun—menjadi faktor krusial yang membuka celah penyimpangan, terutama ketika implementasi dilakukan secara terpusat.
Ia menambahkan, berdasarkan berbagai studi, program dengan rantai pasok panjang cenderung memiliki tingkat kerawanan korupsi yang lebih tinggi. Dalam skema yang berjalan saat ini, keterlibatan vendor besar dinilai memperpanjang rantai distribusi sekaligus membuka ruang rente.
“Ketika supply chain (rantai pasok)-nya panjang, karena ada dapur umum, nanti dapur umum juga kerjasama dengan vendor-vendor besar, maka potensi inefisiensinya lebih besar dan disitulah ada kemungkinan rente bisa bermain begitu. Ada banyak riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian yang sudah melihat tren itu sekarang. Artinya sentralisasi itu dihindari oleh banyak negara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wahyudi mengungkap bahwa hasil riset Celios sejak awal telah merekomendasikan skema desentralisasi sebagai opsi yang lebih efektif dan minim risiko penyimpangan. Namun, rekomendasi tersebut tidak diadopsi dalam kebijakan akhir pemerintah.
“Dan kita sudah rekomendasikan bahwa opsi sentralisasi sebaiknya jangan dipilih. Tapi sayangnya itulah yang dipilih oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam model desentralisasi, distribusi anggaran dapat langsung disalurkan ke sekolah atau komunitas lokal sehingga rantai pasok menjadi lebih pendek dan transparan. Sebaliknya, model sentralisasi dinilai memperbesar potensi inefisiensi.
“Kalau dana langsung ke sekolah seperti BOS, mereka bisa pilih vendor lokal. Tapi kalau sentralisasi, rantainya panjang dan membuka ruang inefisiensi,” tambahnya.
Dalam perbandingan global, ia menyebut bahwa Indonesia justru menjadi negara dengan cakupan program makan gratis terbesar, namun diiringi tingkat inefisiensi yang tinggi.
“Bahkan kalau boleh jujur ya, dari seluruh negara di dunia, Indonesia adalah negara yang coverage free meal schoolnya paling besar. Tetapi juga dengan inefisiensi yang juga paling besar,” uajrnya.
Wahyudi juga menekankan pentingnya transparansi dan dasar kebijakan berbasis data, terutama terkait penentuan jumlah penerima manfaat dan pilihan skema implementasi.
“Kami selalu bilang bahwa apapun keputusannya itu harus empirical base, berdasarkan data. Jadi kali ini kami selalu kejar, apa data justifikasi misalkan penerimanya itu 82 juta orang. Siapa mereka?, dari mana datanya?,” pungkasnya. [] Ikbal
Views: 5
