Tinta Media – lProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Asep Kusumah, mendorong agar program ini tidak sekadar menjadi agenda pemenuhan gizi, tetapi juga dijadikan sarana pendidikan karakter bagi peserta didik. Melalui pembiasaan sederhana seperti mencuci tangan sebelum makan, membaca doa, hingga kerja sama dalam pembagian makanan dan pengelolaan sisa, MBG diharapkan mampu membentuk karakter anak sejak dini (dialogpublik.com, 1/4/2026).
Sekilas, gagasan ini tampak menjanjikan. Di tengah kekhawatiran akan menurunnya kualitas karakter generasi muda, setiap upaya pembiasaan nilai-nilai positif tentu layak diapresiasi. Terlebih lagi, masalah gizi dan stunting memang masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini. Namun, jika dicermati lebih dalam, menjadikan MBG sebagai media utama pendidikan karakter justru menyimpan sejumlah persoalan mendasar.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini belum sepenuhnya berjalan ideal. Dinas Pendidikan sendiri tidak terlibat langsung dalam pengelolaan teknis program, karena pelaksanaannya berada di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bekerja sama langsung dengan sekolah. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pengawasan dan koordinasi.
Tidak mengherankan jika muncul laporan mengenai kualitas makanan yang tidak layak, seperti kasus ikan yang sudah basi. Hal ini tentu menjadi alarm serius, karena program yang seharusnya meningkatkan kesehatan justru berpotensi menimbulkan risiko baru.
Di sisi lain, pengaruh MBG terhadap peningkatan prestasi siswa pun belum dapat dipastikan. Pihak dinas sendiri mengakui bahwa prestasi tidak hanya ditentukan oleh asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti motivasi belajar, kualitas pengajaran, dan lingkungan pendidikan. Dengan demikian, menempatkan MBG sebagai salah satu penopang utama peningkatan kualitas pendidikan menjadi kurang tepat jika tidak dibarengi dengan pembenahan aspek-aspek lain.
Persoalan yang lebih mendasar terletak pada cara pandang terhadap pendidikan karakter itu sendiri. Pembiasaan seperti mencuci tangan atau membaca doa sebelum makan memang baik, tetapi itu belum cukup untuk membentuk karakter yang kokoh. Karakter tidak lahir dari rutinitas sesaat atau aktivitas yang bersifat seremonial. Ia terbentuk dari proses panjang yang melibatkan cara berpikir, cara bersikap, serta sistem nilai yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pendidikan karakter direduksi menjadi aktivitas tambahan dalam program makan, maka yang terjadi adalah penyempitan makna.
Nilai-nilai yang seharusnya menjadi fondasi justru berubah menjadi pelengkap. Anak didik mungkin terbiasa melakukan hal-hal baik, tetapi tanpa pemahaman yang mendalam, kebiasaan tersebut mudah hilang ketika tidak lagi diawasi. Selain itu, program MBG juga tidak lepas dari persoalan klasik dalam kebijakan publik, yakni masalah anggaran dan keberlanjutan. Program berskala besar tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Dalam praktiknya, keterbatasan anggaran sering kali berujung pada penurunan kualitas, baik dari sisi bahan makanan, distribusi, maupun pengawasan. Kasus makanan yang tidak layak konsumsi menjadi bukti bahwa persoalan ini bukan sekadar potensi, tetapi sudah terjadi.
Lebih jauh lagi, program seperti MBG juga rawan disusupi kepentingan politik. Dalam konteks demokrasi yang sarat kompetisi, kebijakan populis kerap dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat.
Program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat, seperti makanan gratis, memiliki daya tarik elektoral yang tinggi. Jika orientasi ini yang dominan, maka kualitas dan keberlanjutan program berisiko dikorbankan demi kepentingan jangka pendek. Rakyat pun pada akhirnya hanya menjadi objek, bukan subjek yang benar-benar dilayani.
Di sinilah pentingnya melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih mendasar.
Pendidikan karakter tidak bisa dilepaskan dari sistem yang melingkupinya. Ia tidak berdiri sendiri, apalagi bergantung pada program-program parsial. Dalam perspektif Islam, pendidikan justru dimulai dari penetapan asas yang jelas, yaitu akidah Islam sebagai landasan seluruh proses pembelajaran. Akidah ini bukan sekadar materi pelajaran, tetapi menjadi fondasi dalam membentuk cara berpikir dan cara bersikap.
Tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk kepribadian Islam, yaitu pribadi yang menjadikan ajaran Islam sebagai standar dalam berpikir dan bertindak. Dengan fondasi seperti ini, karakter tidak perlu “ditempelkan” pada program tertentu, karena ia tumbuh secara alami dalam seluruh aktivitas kehidupan.
Dalam hal pemenuhan gizi, Islam juga memiliki konsep yang sangat jelas, yaitu kewajiban mengonsumsi makanan yang halal dan tayib. Prinsip ini tidak hanya berbicara tentang kehalalan secara hukum, tetapi juga mencakup kualitas, kebersihan, dan keamanan makanan.
Negara dalam sistem Islam bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan makanan yang layak, tanpa harus bergantung pada program temporer. Tanggung jawab ini bukan sekadar kebijakan, melainkan kewajiban syar’i yang harus ditunaikan oleh pemimpin. Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka…“ (HR Bukhari dan Muslim)
Dengan konsep seperti ini, pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk makanan, tidak akan bergantung pada kepentingan politik atau perubahan kekuasaan.
Lebih dari itu, metode pendidikan dalam Islam telah dicontohkan secara nyata oleh Rasulullah ﷺ melalui proses pembinaan para sahabat. Beliau tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian melalui penanaman aqidah, pembinaan intensif, serta keteladanan langsung. Hasilnya adalah generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki integritas dan karakter yang kokoh.
Jika dibandingkan dengan pendekatan yang ada saat ini, terlihat jelas perbedaannya. Pendidikan modern cenderung parsial dan pragmatis, sementara Islam menawarkan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis nilai. Karakter tidak dibentuk melalui program tambahan, tetapi melalui sistem yang konsisten dari hulu hingga hilir.
Dengan demikian, menjadikan MBG sebagai media pendidikan karakter sejatinya belum menyentuh akar persoalan. Program ini mungkin dapat memberikan manfaat dalam aspek gizi, tetapi tidak cukup untuk membangun karakter generasi secara mendalam. Bahkan, tanpa perbaikan sistem, ia berpotensi menimbulkan masalah baru.
Solusi yang dibutuhkan bukan sekadar memperbaiki teknis program, tetapi melakukan perubahan mendasar dalam sistem pendidikan dan tata kelola negara. Ketika pendidikan dibangun di atas landasan yang benar, dan kebutuhan dasar rakyat dijamin secara menyeluruh, maka pembentukan karakter tidak lagi menjadi proyek sesaat, melainkan hasil alami dari sistem yang berjalan. Akhirnya, persoalan MBG mengingatkan kita bahwa masalah pendidikan dan kesejahteraan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tambal sulam. Dibutuhkan visi yang utuh dan sistem yang kokoh agar setiap kebijakan benar-benar membawa perubahan, bukan sekadar memberikan ilusi perbaikan.
Oleh: Irmawati, S.S.T.
Pengajar TPQ
Views: 8
