Tinta Media – Aktivis Adhi M Massardi memperingatkan, ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijadikan proyek, pasti yang dicari keuntungan.
“Ketika program diterjemahkan menjadi proyek, maka pasti yang dicari adalah keuntungannya. Mana bagian saya?” tegasnya dalam diskusi bertema “MBG: Maling Berkedok Gizi?” di kanal YouTube Tabloid Media Umat, Ahad (7/6/2026),
Adhi menilai tujuan MBG Prabowo positif karena cepat merealisasikan janji kampanye. Ia bahkan menganalogikan dua periode pemerintahan Jokowi seperti “dua bom atom” yang membuat penderitaan rakyat luar biasa, sehingga MBG perlu segera dilakukan. Namun niat baik itu rawan rusak oleh mental pejabat.
Adhi mengingatkan kaidah “power tends to corrupt” atau kekuasaan cenderung korup. “Di kita etika kekuasaan itu belum pernah dicontohkan. Kita tidak pernah disiapkan untuk istiqamah dalam posisi berkuasa,” ucapnya.
Ia membandingkan dengan George Washington di AS yang menetapkan kode etik pembatasan masa jabatan. Adhi juga menyindir kampus yang hanya melahirkan “akademisi yang otaknya lebih dekat ke perut” untuk bikin proposal, bukan intelektual yang otaknya dekat ke hati.
Bukti mental “cari untung”, sebutnya terlihat saat anggaran Rp15.000 per porsi yang awalnya sudah dihitung sesuai komposisi gizi dipangkas karena jumlah peserta MBG membengkak. Adhi menolak pengurangan itu.
“Mending lebih baik dikurangin konsumennya daripada mengurangi akhirnya tidak bergizi,” tegasnya.
Menurutnya, menjaga kualitas gizi lebih penting daripada memaksakan jumlah penerima.
Masalah lain yang disorot Adhi adalah data penerima MBG yang amburadul. Ia menyebut data BPS berbeda dengan KPU, Kementerian Kesehatan, dan Bappenas.
“Semua ini kacau. Jadi enggak ada yang bisa dipegang. Sehingga ketika MBG mau ditujukan kepada kelompok rentan, sudah bisa dipastikan kacau balau karena pemetaannya enggak jelas,” ungkapnya.
Adhi juga menyayangkan DPR yang tidak berfungsi mengawasi program dengan anggaran besar dari uang rakyat. Ia menilai partai politik diam karena ikut mencari keuntungan. “
“Yang penting masyarakat sipil harus dapat kebebasan untuk mengontrol setiap program pemerintah, apalagi yang menyangkut uangnya,” ujarnya.
Sebagai pembanding, ia mencontohkan model Kadin yang mengelola 200-300 titik MBG di kawasan 3T(Terdepan, Terluar, Tertinggal) dengan modal sendiri dan kontrol mudah.
“Sampai hari ini kita belum pernah dengar ada prototype MBG yang sukses, clear secara ekonomi, bagus secara gizi, dan teratur secara organisasi,” katanya.
Meski mengkritik keras, Adhi menolak jika MBG disebut proyek politik. “MBG masih terlalu awal untuk dijadikan alat kampanye. Kalau dari tahun kedua sudah dipakai buat elektoral, hasilnya pasti rusak,” tandasnya.[] Langgeng Hidayat
Views: 9
