Tinta Media – Kepolisian dibentuk untuk menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Keberadaannya sangat penting dalam kehidupan bernegara. Namun, bagaimana jadinya jika institusi yang diberi kewenangan menegakkan hukum justru diterpa kabar kisruh di kalangan petingginya sendiri?
Belakangan ini, publik dihebohkan oleh kabar dugaan konflik internal Polri yang menyeret sejumlah perwira tinggi. Isu tersebut makin ramai setelah dikaitkan dengan dugaan penyadapan di lingkungan Istana. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar itu, munculnya persoalan ini patut menjadi bahan evaluasi. Ada sesuatu yang perlu dicermati dalam tata kelola kekuasaan dan institusi penegak hukum di negeri ini.
Kabar dugaan pengamanan sejumlah perwira tinggi Polri mulai ramai diperbincangkan sejak 2 November 2026. Informasi yang beredar menyebut sejumlah jenderal dibawa ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Peristiwa ini kemudian dikaitkan dengan isu dugaan penyadapan terhadap lingkungan Istana Kepresidenan.
CNN Indonesia (3/11/2026) memberitakan pernyataan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir yang menyebut bahwa informasi tersebut akan ditindaklanjuti. Sementara itu, Bisnis.com (3/11/2026) juga memberitakan bahwa belum ada konfirmasi resmi mengenai identitas, jumlah, maupun status para perwira yang dikabarkan diamankan.
Artinya, dugaan konflik dan penyadapan tersebut masih membutuhkan klarifikasi serta pembuktian. Namun, ramainya kabar ini telah memunculkan pertanyaan publik mengenai kondisi internal institusi kepolisian.
Persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai urusan internal organisasi. Sebab, kepolisian merupakan bagian dari alat negara yang memiliki kewenangan besar terhadap kehidupan masyarakat. Ketika muncul dugaan perseteruan di kalangan elite aparat, yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik institusi, melainkan juga kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum.
Dalam sistem sekuler, pengelolaan negara bertumpu pada aturan yang dirumuskan manusia dan dinamika kepentingan politik. Kondisi ini membuka ruang bagi tarik-menarik kepentingan dalam menjalankan kekuasaan. Jabatan dan kewenangan yang semestinya menjadi amanah bisa saja berubah menjadi sarana mempertahankan pengaruh.
Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Aparat seharusnya mengabdi kepada hukum dan melindungi rakyat, bukan menjadi alat kepentingan individu atau kelompok. Jika loyalitas lebih diarahkan kepada figur daripada prinsip keadilan, hukum berisiko kehilangan wibawanya.
Islam memiliki pandangan yang tegas mengenai kekuasaan. Jabatan bukanlah kehormatan untuk dibanggakan, melainkan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Allah berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan berdasarkan kepentingan pribadi. Setiap pejabat wajib tunduk pada ketentuan Allah dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah individual, tetapi juga memberikan aturan dalam mengelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penerapannya secara menyeluruh diwujudkan melalui institusi Khilafah, yakni sistem pemerintahan yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan pengaturan negara.
Dalam Khilafah, aparat negara bukanlah alat untuk melayani kepentingan penguasa atau kelompok tertentu. Mereka merupakan pelaksana amanah negara untuk menjaga keamanan, melindungi rakyat, serta menegakkan hukum berdasarkan syariat.
Khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab memastikan seluruh aparat menjalankan tugas sesuai hukum Allah. Pengangkatan pejabat harus mempertimbangkan kemampuan dan ketakwaannya, bukan semata kedekatan atau loyalitas politik.
Pengawasan terhadap pejabat juga menjadi bagian penting dalam pemerintahan Islam. Lembaga peradilan, termasuk Qadhi Mazhalim, memiliki kewenangan menangani pengaduan atas kezaliman penguasa maupun pejabat negara. Dengan demikian, tidak ada jabatan yang dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
Selain itu, pembinaan kepribadian Islam harus menjadi landasan bagi setiap aparat. Mereka dituntut memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan, termasuk ketika menggunakan kewenangan, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
Kisruh internal Polri, jika terbukti, semestinya menjadi pelajaran bahwa persoalan tata kelola negara tidak cukup diselesaikan dengan pergantian pejabat atau pembenahan organisasi. Dibutuhkan perubahan mendasar pada landasan pengaturan kehidupan bernegara.
Rakyat membutuhkan aparat yang amanah, bukan yang sibuk mempertahankan kekuasaan. Mereka membutuhkan hukum yang adil, bukan hukum yang tunduk pada kepentingan. Inilah pentingnya penerapan Islam secara kafah melalui institusi Khilafah, agar kekuasaan benar-benar menjadi sarana mengurus dan melindungi umat. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Deny Haryanto
(Sahabat Tinta Media)
Views: 3
