Tinta Media – “Sesi potret yang selalu kubenci.” Potongan lirik ini seolah mencerminkan realitas kehidupan Jakarta yang menaruh ironi di balik kemegahannya. Namun, di balik megahnya bangunan dan pesatnya pembangunan, terselip kisah-kisah kehidupan yang tak selalu seindah apa yang tampak di permukaan. Masih banyak orang yang harus berjuang keras, menguras tenaga, bahkan mempertaruhkan waktu dan kesehatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, sekadar menyambung hidup dan membawa pulang sesuap nasi.
Jakarta seolah menjadi panggung besar yang menampilkan dua sisi kehidupan dalam satu bingkai. Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), misalnya, menyisakan ironi tersendiri bagi kehidupan masyarakat Kampung Bayam di wilayah Papanggo, Jakarta Utara, yang terdampak oleh pembangunan tersebut. Kemegahan stadion yang menjadi simbol kemajuan kota berdiri berdampingan dengan persoalan hunian dan kondisi lingkungan permukiman yang memprihatinkan di sekitarnya.
Kontras serupa juga dapat ditemukan di Kampung Tongkol, kawasan permukiman padat di wilayah Ancol, Jakarta Utara. Kampung ini pernah diberitakan sebagai kampung tanpa matahari karena rapatnya bangunan dan sempitnya gang membuat sinar matahari sulit menjangkau sebagian area permukiman. Sementara itu, sekitar 40 menit perjalanan dari kawasan tersebut, kita dapat menjumpai apartemen premium dengan hunian modern yang menawarkan kenyamanan hidup yang jauh berbeda.
Di tengah lanskap perkotaan Jakarta Utara yang ditandai oleh keberadaan perumahan elite, pusat perbelanjaan modern, dan fasilitas olahraga mewah, seperti lapangan golf di kawasan Pantai Indah Kapuk, terdapat pemukiman nelayan Muara Angke di Penjaringan yang padat dan lekat dengan kehidupan pesisir. Perbedaan karakter ruang ini memperlihatkan ketimpangan yang hadir berdampingan dalam satu lanskap perkotaan, ketika kemewahan dan keterbatasan hidup berada dalam jarak yang berdekatan.
Di satu sisi, sebagian orang telah menikmati kehidupan yang melampaui sekadar kecukupan, dengan kenyamanan dan kemewahan sebagai bagian dari keseharian mereka. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih harus mengerahkan seluruh tenaga untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kehidupan yang bagi mereka sudah dapat disebut layak.
Jakarta Utara adalah salah satu potret yang memperlihatkan kontras antara kawasan hunian premium dan ikon kemewahan perkotaan dengan keberadaan permukiman padat penduduk yang rentan secara sosial dan lingkungan. Hingga muncul pertanyaan mendasar: bagi siapa sebenarnya kemajuan kota ini dibangun, jika tidak semua orang yang hidup di dalamnya dapat merasakan manfaat yang setara?
Tata kelola kota yang buruk sepertinya bukan lagi sesuatu yang terlalu dipersoalkan. Begitu juga dengan kesenjangan yang terpampang jelas di depan mata, seolah sudah menjadi pemandangan yang biasa. Barangkali, persoalannya bukan karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, melainkan karena tidak semua persoalan dianggap penting untuk diselesaikan. Mereka yang punya nilai lebih di mata keuntungan akan mendapat perhatian dan kenyamanan, sementara mereka yang dianggap tidak memberi banyak keuntungan mungkin cukup dibiarkan. Toh, terkadang cara paling mudah untuk mengabaikan masalah adalah dengan berpura-pura tidak melihatnya.
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kelima ini katanya menjadi salah satu pegangan dalam menjalankan pemerintahan di berbagai lini. Akan tetapi, plot twist-nya, keadilan seolah harus lebih dulu berhadapan dengan hitung-hitungan untung-rugi. Perlu kita pikirkan kembali, ketika kepentingan rakyat justru terasa seperti pilihan, sementara keuntungan menjadi prioritas utama yang sulit untuk ditawar.
Orientasi keadilan seperti apa yang hendak dicapai ketika kesenjangan sosial masih begitu nyata terjadi? Kekuasaan tidak hanya mampu membutakan mata dan nurani para pemangkunya, tetapi juga mengikis rasa empati dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin. Kekuasaan yang seharusnya menjadi instrumen untuk mengurus kepentingan rakyat justru dirancang sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Padahal, dalam perspektif Islam, kekuasaan bukan sekadar arena untuk mengatur negara, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat.
Allah Subhanahu wa Ta’ala, berfirman,
“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa kekuasaan bukanlah ruang untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok, melainkan amanah yang menuntut adanya tanggung jawab dan keadilan. Dalam konteks politik Islam, tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada kesalehan individu seorang pemimpin, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana negara mengatur urusan masyarakat.
Di sinilah konsep Khilafah menjadi salah satu pembahasan penting dalam pemikiran politik Islam. Konsep ini memiliki prinsip-prinsip tersendiri mengenai kepemimpinan, penerapan hukum, serta tanggung jawab negara dalam mengurus kehidupan masyarakat. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Humaiyra
(Aktivis Muslimah)
Views: 4
