Tinta Media – Keadilan sepertinya masih menjadi sesuatu yang sulit dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hukum yang seharusnya menjadi tempat rakyat mencari perlindungan justru sering menimbulkan tanda tanya. Mengapa hukum terasa begitu tegas terhadap rakyat kecil, tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki jabatan, kekuasaan, dan uang, penegakannya kerap menjadi sorotan?
Persoalan ini bukan sekadar keluhan masyarakat. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang diberitakan JakartaInside.com, 17 Oktober 2026, menunjukkan bahwa 40,6 persen responden menilai penegakan hukum di Indonesia buruk atau sangat buruk. Sebaliknya, hanya 28,1 persen yang menilainya baik atau sangat baik. Angka tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Klaten juga menambah panjang daftar persoalan penegakan hukum. Tirto.id, 17 Oktober 2026, memberitakan penetapan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dan pihak swasta sebagai tersangka. Dalam perkara tersebut, KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp1,2 miliar. Kasus ini berkaitan dengan dugaan pengaturan hasil pemeriksaan audit.
Belum lagi laporan Media Indonesia, 20 Oktober 2026, yang menyebutkan bahwa KPK telah melakukan 34 operasi tangkap tangan hingga 19 Oktober 2026. Sebanyak 21 operasi di antaranya melibatkan kepala daerah.
Fakta-fakta tersebut semestinya menjadi bahan introspeksi, bahwasanya korupsi ternyata bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan menangkap satu atau dua pelaku. Ada persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana kekuasaan dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.
Hukum Menjadi Alat Kepentingan
Lantas, mengapa keadilan begitu sulit diwujudkan? Apakah cukup dengan menyalahkan perilaku buruk sejumlah pejabat? Tentu tidak. Kita perlu melihat lebih jauh sistem yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat.
Dalam perspektif ideologi Islam, persoalan muncul ketika manusia menjadikan akal dan kepentingannya sebagai penentu utama hukum kehidupan, sementara aturan Allah justru ditinggalkan. Hukum akhirnya berisiko disusun dan dijalankan sesuai kepentingan pihak-pihak yang memiliki kekuatan.
Inilah yang dalam pandangan Islam disebut sebagai hukum jahiliyah—bukan semata-mata karena pelakunya tidak berpendidikan atau tidak mengenal hukum, melainkan karena aturan kehidupan tidak menjadikan wahyu Allah sebagai standar kebenaran.
Akibatnya, hukum bisa kehilangan ruh keadilannya. Aturan yang seharusnya melindungi rakyat justru berpotensi menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Mereka yang memiliki uang, jabatan, dan jaringan kekuasaan mempunyai posisi tawar yang lebih kuat. Sementara itu, rakyat kecil sering kali harus berjuang sendiri ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Keadaan makin memprihatinkan jika orang-orang yang seharusnya saling mengawasi justru saling melindungi demi kepentingan bersama. Ketika kekuasaan, pengawasan, dan penegakan hukum terjebak dalam kepentingan kelompok, rakyat akan makin sulit mendapatkan keadilan.
Allah Swt. telah mengingatkan dalam Al-Qur’an:
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.” (QS Hud: 113).
Ayat ini menjadi peringatan keras agar umat Islam tidak memberikan dukungan kepada kezaliman, apalagi ikut melindungi orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan. Membiarkan kejahatan demi kepentingan kelompok bukanlah sikap yang dapat dibenarkan dalam Islam.
Keadilan Hanya Terwujud dengan Syariat Allah
Islam memiliki prinsip yang sangat tegas dalam persoalan hukum: tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki kedudukan atau kekayaan.
Rasulullah saw. pernah mengingatkan bahwa kehancuran umat terdahulu terjadi karena hukum hanya ditegakkan kepada orang lemah, sedangkan orang terpandang dibiarkan. Bahkan beliau menegaskan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, beliau sendiri yang akan menegakkan hukum atasnya (HR Bukhari dan Muslim).
Pesan hadis ini sangat jelas. Siapa pun orangnya, hukum harus berlaku adil. Tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum, tidak boleh ada orang kaya yang bisa membeli keadilan, dan tidak boleh ada penguasa yang menggunakan jabatannya untuk melindungi kejahatan.
Karena itu, Islam menawarkan perubahan yang lebih mendasar. Akidah Islam harus menjadi landasan kehidupan, sedangkan syariat Allah menjadi pedoman dalam mengatur pemerintahan, hukum, ekonomi, dan seluruh urusan masyarakat.
Dalam pemerintahan Islam, kekuasaan bukanlah fasilitas untuk memperkaya diri atau melindungi kelompok tertentu. Kekuasaan merupakan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Penguasa wajib menjalankan hukum Allah, melayani kebutuhan rakyat, serta membuka ruang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Perubahan tentu tidak cukup hanya dengan mengganti pejabat, membuat undang-undang baru, atau memperberat hukuman. Jika akar persoalannya tetap dibiarkan, praktik penyalahgunaan kekuasaan akan terus berulang dengan wajah dan pelaku yang berbeda.
Sudah saatnya umat memahami pentingnya penerapan Islam secara kaffah. Sebab, keadilan tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berkuasa atau seberapa besar kekuatan seseorang. Keadilan harus berdiri di atas kebenaran, bukan tunduk kepada kepentingan manusia.
Jangan sampai hukum hanya menjadi tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Sebab, ketika penguasa justru menjadi pelindung kezaliman, rakyat bukan hanya kehilangan keadilan, tetapi juga kehilangan tempat untuk mencari perlindungan.
Keadilan sejati hanya akan terwujud ketika kekuasaan tidak lagi memperbudak hukum, tetapi tunduk sepenuhnya kepada hukum Allah Swt. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Dani Al-Haritsi
Sahabat Tinta Media, Garut
Views: 6
