Tinta Media – Pakar Ekonomi Dr. Arim Nasim menilai viralnya kasus pagar laut ini tidak lepas karena negara ini sedang dikuasai dan dikendalikan oleh oligarki.
“Negara kita itu sebenarnya sedang dikuasai oleh oligarki dan dikendalikan oleh oligarki,” ujarnya dalam diskusi online Ada Siapa dan Apa di Balik Pagar Misterius Sepanjang 30 KM Di Pesisir Tangerang? Jumat (17/1/2025) di kanal Youtube Pusat Analis Kebijakan Strategis (PAKTA Channel).
“Jadi merekalah yang akhirnya mengkapling negara ini ya terutama sumber daya alamnya untuk kepentingan mereka dan kroninya sehingga rakyat menjadi korban,” tegasnya.
Menurut Arim, sebenarnya akarnya itu adalah pengelolaan negara ini memang kapitalis yang salah satu pilarnya adalah liberalisasi.
“Liberalisasi pengelolaan sumber daya alam termasuk juga laut, yang akhirnya, hari ini kita saksikan laut yang sebenarnya merupakan hajat hidup orang banyak dan di situ banyak kepentingan nelayan maupun juga yang lain itu harus dimonopoli untuk kepentingan oligarki dan keserakahan mereka,” jelasnya.
Akhirnya, kata Arim, itu menjadi kepentingan pribadi dan kepemilikan pribadi.
“Mungkin akan di reklamasi seperti halnya proyek Indah Kapuk yang pertama dan ini kan sebenarnya tadi tidak bisa dilepaskan dengan proyek Indah kapur dua yang sejak awal itu memang sudah bermasalah dari sisi rakyat,” duganya.
Alasannya, sebutnya, di situ ada korupsi dan kolusi. Mana mungkin APBN diberikan ke swasta dengan dalih itu Proyek strategis nasional PSN.
Ia menandaskan ini menunjukkan bahwa memang di situ ada dominasi oligarki maka sebenarnya mereka bukan tidak tahu pasti pura-pura tidak tahu.
“Jadi lucu kalau jawaban tidak tahu itu kan,” cetusnya.
Menurutnya, kalaulah di laut itu yang pagar itu semua dikibarkan al liwa dan rayah. Wah itu pasti baru sehari aja sudah bikin heboh pasti itu kan. Ini sudah berhari-hari kemudian tidak ada yang mengetahui konfirmasi ke aparat diam saja. “Sebenarnya kan tadi itu dibiarkannya kalau tidak viral,” tekannya.
Itu, menurutnya, sebuah pengkhianatan terhadap rakyat dengan menghalangi rakyat atau membatasi milik umum untuk kepentingan pribadi atau golongan.[] Muhammad Nur
Views: 11
