Tinta Media – Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto mengingatkan adanya bahaya jika suplai Crude Palm Oil (CPO) dikendalikan oleh korporasi swasta.
“Ketika suplai itu boleh disebut hampir seluruhnya di tangan korporasi swasta, maka di situ ada bahayanya,” ungkapnya dalam Fokus to the Point: Stop Impor Solar, Solusi yang ditayangkan di kanal YouTube UIY Official, Sabtu (11/7/2026).
Menurutnya, bahayanya kendali suplai bukan hanya di tangan pemerintah, tapi juga di tangan korporasi swasta. “Ketika suplai itu majority di tangan korporasi swasta, maka tentu saja mereka akan mempunyai kekuatan untuk menentukan harga di tingkat harga berapa,” ungkapnya.
Alhasil, menurut UIY, saat kedudukan korporasi swasta sebagai satu-satunya provider (single provider) maka pemerintah tidak akan punya pilihan lain untuk terus mempertahankan BBM jenis itu. “Lalu siapa yang kemudian akan menanggung biaya yang ditimbulkan oleh karena penetapan harga yang dominan dilakukan korporasi swasta itu? tentu saja konsumen,” ungkapnya.
Lebih spesifiknya, kata UIY, karena bahan bakar ini sebagai pengganti solar maka yang paling terdampak adalah kendaraan niaga.
“Pasti juga akan berujung kepada peningkatan biaya operasional dan biaya operasional akan berdampak pada harga dari produk industrinya,” paparnya.
Menurut UIY, peran negara haruslah dominan, karena negara itu dalam teori politik Islam punya kewenangan atau kewajiban riayah su’unil umat, mengatur kehidupan umat atau kehidupan rakyat. Dan negaralah yang satu-satunya pihak yang diharap bisa memenuhi atau bisa mengatur rakyat dengan sebaik-baiknya dengan atau tanpa motif-motif komersial.
UIY mengungkap kenyataan bahwa yang terjadi di negeri ini korporasi swasta masuk dan mereka menggunakan negara, maka negara ini ada di dalam kendali korporasi swasta itu, baik dari dalam maupun luar negeri, inilah yang disebut corporate state.
Lebih lanjut, UIY mempertanyakan alasan kenapa CPO tidak dikelola sendiri melalui BUMN. “Jika CPO-nya di tangan negara. Negara bisa menjaga suplai. Kemudian juga bisa menetapkan tingkat harga yang berpihak kepada konsumen akhir yaitu rakyat. Jadi, itu mestinya yang dilakukan,” terangnya.
UIY menerangkan bahwa selain itu negara juga mengelola kepemilikan umum. Kalau betul-betul milik umum, maka negara juga mengembangkan sedemikian sehingga kembali lagi kita bisa memproduksi pada tingkat yang mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri.
“Betulkah kita sudah tidak mampu meningkatkan lifting minyak kita yang dulu pernah 1,4 juta itu? Kenapa tidak dipush sejak dari awal?” pungkasnya.[] Nasriani
Views: 0
