Tinta Media – Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan menilai kerugian dampak banjir Sumatera tidak sekadar angka.
“Perkiraan besaran kerugian banjir Sumatera tentu tidak sekadar kita pahami sebagai angka,” ujarnya dalam video bertajuk “Kerugian Banjir Sumatera Mencapai Puluhan Triliun, Siapa Tanggung Jawab?” Senin (15/12/2025) di kanal YouTube Khilafah News.
Riyan menyebut bencana banjir Sumatera adalah sebuah gambaran betapa dahsyatnya dampak yang masyarakat alami, khususnya oleh rakyat.
“Ingat! Sampai hari ini, data BNPB, Rabu, 10 Desember 2025 pukul 07.40 WIB korban meninggal dunia mencapai 967 orang, 262 masih dinyatakan hilang, 5.000 korban luka, dan lebih dari 850.000 orang menjadi pengungsi,” bebernya.
Ia pun menyampaikan apresiasinya terhadap semua pihak yang berdedikasi membantu proses tanggap darurat, dan tidak menjadikannya sebagai panggung pencitraan untuk menutupi diri dari tanggung jawab atas berbagai kebijakan yang merusak seperti deforestasi.
“Yang diyakini menjadi penyebab dari bencana banjir Sumatera yang sangat dahsyat,” imbuhnya.
Riyan menyinggung dana siap pakai bencana dalam APBN yang menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berjumlah sekitar Rp500 miliar dan dinilai masih cukup untuk membiayai penanganan dampak banjir berkepanjangan serta longsor di tiga provinsi di Sumatera.
“Meskipun besaran dana siap pakai bisa ditambah, dana itu tidaklah sebanding dengan kerugian yang diperkirakan. Dan tentu ini menjadi pelajaran yang sangat mahal,” kata Riyan.
Maka lanjutnya, masyarakat harus terus mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani kondisi darurat bencana banjir Sumatera ini, termasuk menetapkannya sebagai bencana nasional.
“Dan lebih dari itu agar Presiden (Prabowo) mengejar dan memberi sanksi berat kepada para pelaku pengrusakan hutan atau deforestasi baik di dalam dan di luar pemerintahan, dan memastikan bencana serupa tidak terjadi di daerah lain,” tekannya.
Riyan menegaskan, Presiden harus berani melakukan terobosan yang fundamental dengan mengubah pola pengelolaan hutan dan tambang dari dikuasai swasta menjadi oleh negara.
“Karena dalam Islam tambang adalah milik umum dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya ke kesejahteraan rakyat, bukan ke segelintir cukong kapitalis oligarki,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
Views: 25
