Tinta Media – Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat di berbagai wilayah Indonesia mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM). Situasi tersebut semakin parah dalam satu bulan terakhir, ditandai dengan antrean kendaraan yang mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Kondisi ini dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi sehingga banyak masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi yang lebih ekonomis. Akibatnya, permintaan terhadap BBM bersubsidi meningkat secara signifikan, sedangkan ketersediaan pasokannya masih terbatas (Kompas.id, 17/7/2026).
Beberapa daerah yang mengalami antrean BBM panjang antara lain Palembang dan Medan. Antrean yang telah berlangsung selama kurang lebih satu bulan tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, khususnya sopir angkutan, pengemudi ojek daring, dan pelaku usaha. Waktu kerja mereka berkurang sehingga pendapatan ikut menurun. Selain itu, seorang sopir truk di Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, dilaporkan meninggal dunia saat mengantre BBM jenis solar yang diduga disebabkan oleh kelelahan.
Salah satu faktor yang menyebabkan antrean panjang BBM adalah terbatasnya penyaluran solar bersubsidi. Sebagai contoh, di Sumatra Selatan, pemerintah daerah mengusulkan kuota solar bersubsidi sekitar 2,8 juta kiloliter, tetapi pemerintah pusat hanya menyetujui sekitar 630 ribu kiloliter. Perbedaan tersebut mengakibatkan pasokan BBM bersubsidi tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga memicu antrean di sejumlah SPBU (BBC.com, 14/7/2026).
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa antrean panjang pembelian BBM di sejumlah SPBU dipicu oleh fenomena panic buying, yaitu tindakan masyarakat membeli BBM dalam jumlah berlebihan akibat beredarnya isu mengenai pembatasan penyaluran BBM. Menurutnya, antrean tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan, melainkan meningkatnya permintaan secara bersamaan dalam waktu singkat. Pemerintah juga menyatakan terus berupaya menormalkan distribusi BBM dan menargetkan antrean di SPBU dapat teratasi dalam waktu 1–2 hari (Kompas.com, 17/7/2026).
Di sisi lain, data menunjukkan bahwa realisasi konsumsi Pertalite dan solar bersubsidi telah melebihi setengah dari kuota yang ditetapkan untuk 2026. Kondisi tersebut menyebabkan sisa kuota di berbagai daerah semakin terbatas sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kelangkaan BBM.
Dampak Sistem Kapitalisme terhadap Kelangkaan BBM
Antrean panjang BBM yang terus terjadi bukan hanya disebabkan oleh kendala teknis dalam pendistribusian maupun kepanikan masyarakat saat membeli BBM. Permasalahan tersebut juga merupakan dampak penerapan sistem kapitalisme, di mana negara lebih berperan sebagai pengatur mekanisme pasar daripada sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung dalam mengurus kebutuhan masyarakat.
Dalam sistem ini, sumber daya alam seperti minyak dan gas diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Akibatnya, pengelolaan sektor migas tidak terlepas dari kepentingan bisnis dan korporasi. Kondisi tersebut menyebabkan negara tidak memiliki kendali penuh atas sektor strategis sehingga berbagai kebijakan yang diterapkan cenderung mengikuti mekanisme pasar.
Liberalisasi di sektor migas menyebabkan pengelolaan industri minyak dan gas, mulai dari kegiatan hulu hingga hilir, terbuka bagi pihak swasta, termasuk perusahaan asing. Kondisi tersebut mengakibatkan negara tidak lagi memiliki kendali penuh atas pengelolaan sumber energi sehingga kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat menjadi berkurang. Dampaknya, masyarakat harus menanggung berbagai konsekuensi, seperti kelangkaan BBM, antrean panjang di SPBU, dan kenaikan harga bahan bakar.
Solusi yang diterapkan pemerintah umumnya masih bersifat administratif, seperti pembatasan kuota, pengetatan syarat pembelian, dan digitalisasi distribusi. Kebijakan tersebut hanya mengendalikan konsumsi tanpa menyentuh akar persoalan, yaitu belum optimalnya pengelolaan sumber daya energi untuk kepentingan rakyat. Akibatnya, masyarakat tetap diliputi ketidakpastian dan mudah panik setiap kali muncul isu pembatasan atau gangguan distribusi BBM.
Solusi Islam Menuntaskan Masalah Kelangkaan BBM
Islam memandang negara sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)
Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), pengelolaan sektor minyak dan gas berada sepenuhnya di bawah tanggung jawab negara, mulai dari tahap eksplorasi hingga distribusi. Negara menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dengan memanfaatkan harta milik umum. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui penyediaan BBM yang mudah diperoleh dengan harga terjangkau, bahkan dapat diberikan dengan biaya yang sangat rendah sesuai kondisi Baitulmal.
Selain itu, negara tidak menerapkan birokrasi yang mempersulit masyarakat dalam memperoleh haknya atas BBM. Distribusi dilakukan secara merata ke seluruh wilayah sehingga ketersediaan BBM tetap terjaga dan kelangkaan maupun antrean panjang tidak terjadi.
Dengan demikian, persoalan antrean BBM tidak hanya berkaitan dengan distribusi, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem yang digunakan dalam mengelola sumber daya alam. Selama pengelolaan migas masih berlandaskan sistem kapitalisme, permasalahan serupa berpotensi terus berulang. Sebagai alternatif, Islam menawarkan sistem pengelolaan yang memandang sumber daya alam sebagai milik umat, dengan negara bertanggung jawab mengelolanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai syariat Allah Swt. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Syifa Rafida
Sahabat Tinta Media
Views: 3
