Tinta Media – Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akut. Akan tetapi, hanya 1% dapur makan bergizi gratis (MBG) yang beroperasi di sana. Sementara, di Jawa— wilayah dengan angka stunting terendah— jumlah dapurnya mencapai 53%.
Di satu sisi, Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Sudaryono menemukan anomali dalam pemeriksaan ribuan Rekening Virtual Account milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mengatakan bahwa terdapat 414 SPPG yang rekeningnya bermasalah. Temuan tersebut didapat setelah BGN melakukan pemeriksaan terhadap ribuan rekening Virtual Account yang digunakan oleh dapur SPPG (Kompas, Jum’at, 31/7/2026)
Jika kita telusuri, program MBG ternyata tidak benar-benar berfokus untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk. Indikator keberhasilannya adalah realisasi anggaran, bukan terselesaikannya problem yang menjadi latar belakang lahirnya program ini. Apalagi, banyak anggaran tersedot untuk MBG dan program populis lainnya, sementara sektor yang sangat membutuhkan anggaran (seperti sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T) justru terabaikan dan berdampak buruk pada kaum ibu dan generasi.
Banyaknya kasus korupsi MBG ini justru memperjelas bahwa program ini hanya merupakan ajang bancakan kroni penguasa dan pejabat. Sehingga, kebijakan yang diambil digunakan hanya untuk kepentingan elit, dan tidak berdasarkan data—seperti data stunting— sehingga kebijakan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat.
Pembuatan kebijakan dalam sitem kapitalisme hanya berorientasi pada pecitraan penguasa, yakni untuk kepentingan kontestasi pada periode selanjutnya, serta ajang bagi-bagi keuntungan untuk segelintir pihak yang berada dalam lingkaran pendukungnya.
Sistem demokrasi menjadikan penguasa sibuk mengamankan barisan dengan kebijakan yang menguntungkan mereka, bukan memikirkan kepentingan dan nasib rakyat. Selain itu, politik demokrasi merupakan sistem yang membutuhkan biaya mahal dan penggelembungan dana untuk biaya politik. Sehingga, wajar saja apabila penguasa yang terpilih akan berbagi kekuasaan untuk para pendukungnya.
Bagaimana Solusi dalam Islam?
Penguasa dalam Islam adalah raa’in sehingga harus bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakkan yang diambil akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Penderitaan satu rakyat pun akan diperhatikan, tidak ada yang diabaikan, apalagi menyangkut nyawa manusia.
Kebijakan dalam sitem Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat, sehingga fokus untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh rakyat, sehingga tidak menyibukkan diri untuk pencitraan semata.
Sistem Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok, di antaranya adalah pangan. Keharusan pemenuhan kebutuhan pangan berasal dari nash syarak. Sabda Rasullullah saw, “Barang siapa di antara kalian yang pada pagi harinya merasa aman di tempat tinggalnya, sehat tubuhnya, dan memiliki makanan yang cukup untuk hari itu, maka seolah-olah dunia dan segala isinya telah diberikan kepadanya.” (HR Tarmidzi)
Pemilihan pemimpin (khalifah) dalam Islam itu mudah, efektif, dan efisien sehingga tidak butuh banyak biaya yang menghasilkan politik balas Budi dengan mempermainkan anggaran kebijakan.
Pemilihan khalifah harus sesuai kriteria yang disyaratkan. Khalifah yang terpilih akan bertanggung jawab dan mengawasi semua pemenuhan kebutuhan rakyat. Bagi rakyat yang miskin, khalifah akan memberikan bantuan pangan secara gratis sesuai kebutuhan mereka. Langkah ini ditempuh bersamaan dengan upaya pengentasan kemiskinan lainnya.
Khalifah akan selalu menyediakan anggaran untuk fakir miskin dari Baitulmal, baik dari pos zakat, kepemilikan umum, maupun fai dan kharaj. Demikianlah, dalam Daulah Islam /Khilafah, jaminan ketersediaan kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) akan terwujud nyata, bukan hanya sekadar harapan palsu, dan pencitraan belaka. Wallahualam bissawab.
Oleh: Suwarni
Sahabat Tinta Media
Views: 1
