Tinta Media – Perang belum benar-benar menjawab masa depan Gaza, tetapi perubahan di lapangan terus berlangsung. Diberitakan oleh news.republika.co.id (23/07/2026), Citra satelit menunjukkan Israel membangun tembok tanah raksasa sepanjang sekitar 23 kilometer yang membelah lebih dari separuh Jalur Gaza. Keberadaan penghalang tersebut dilaporkan Associated Press pada 21 Juli 2026, setelah pembangunannya berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Yang mengkhawatirkan bukan sekadar panjang tembok. Penghalang tersebut melintasi kawasan permukiman Palestina yang telah mengalami kehancuran akibat serangan Israel. Di wilayah yang menjadi tempat tinggal lebih dari dua juta manusia, perubahan fisik semacam ini berpotensi memengaruhi akses penduduk, wilayah permukiman, dan bentuk penguasaan ruang pada masa mendatang.
Pertanyaan publik pun mendesak terkait mengapa tembok dibangun, untuk berapa lama, dan apa konsekuensinya bagi masa depan Gaza. Dalam konflik berkepanjangan, perubahan yang disebut sementara, dapat berubah menjadi kenyataan permanen. Tembok yang membelah wilayah bukan sekadar struktur tanah, melainkan berpotensi menjadi penanda pembagian baru yang memengaruhi penyelesaian politik.
Ketika Tembok Mengubah Realitas Politik
Pembangunan tembok perlu dibaca dalam konteks konflik Israel-Palestina yang berlangsung puluhan tahun. Perubahan wilayah, pemindahan penduduk, pembangunan permukiman, dan pembatasan akses telah membuat penyelesaian konflik makin rumit. Tembok baru di Gaza menimbulkan kekhawatiran bahwa perubahan fisik kembali digunakan untuk membentuk realitas politik baru.
Ketika kawasan dipisahkan, akses masyarakat berubah, lalu kondisi tersebut berlangsung lama, pemisahan berpotensi dianggap normal. Karena itu, publik harus mempertanyakan, apakah pembangunan tersebut benar-benar kebutuhan keamanan sementara, atau bagian dari pengaturan wilayah Gaza dalam jangka panjang? Tanpa transparansi, kecurigaan mengenai perubahan permanen terhadap wilayah Palestina akan terus menguat.
Gagasan Board of Peace (BoP) dan konsep New Gaza juga tidak boleh diterima mentah-mentah. Umat Islam tak boleh tertipu propaganda negara kafir yang membungkus kepentingan politik dengan bahasa perdamaian, rekonstruksi, dan pembangunan.
Setiap rencana masa depan Gaza harus menjawab pertanyaan mendasar, siapa yang mengendalikan wilayah, siapa yang menentukan kebijakan, dan apakah rakyat Palestina benar-benar berdaulat.
Kemerdekaan bukan sekadar memiliki pemerintahan formal. Kemerdekaan berarti terbebas dari dominasi, memiliki kendali atas wilayah, memperoleh keamanan, dan menentukan masa depan tanpa paksaan pihak luar. Jika dunia hanya membicarakan rekonstruksi, sementara perubahan wilayah terus berlangsung, penyelesaian politik berisiko sekadar mengikuti fakta yang dipaksakan di lapangan.
Di sinilah ukuran perdamaian harus ditegakkan. Jika sebuah kesepakatan menuntut Palestina menerima pembatasan wilayah, kehilangan kendali, atau keberadaan penjajah sebagai sesuatu yang permanen, umat perlu menolaknya.
Perdamaian dalam pandangan Islam bukan sekadar berhentinya tembakan, tetapi hilangnya sebab kezaliman dan terjaminnya hak kaum muslimin. Karena itu, berbagai proposal dari kekuatan asing harus dinilai berdasarkan kepentingan umat, bukan berdasarkan kemasan diplomatiknya.
Persatuan Umat dan Junnah bagi Palestina
Islam tidak mengajarkan umat menjadi penonton ketika kezaliman terjadi. Palestina bukan sekadar persoalan geopolitik, melainkan persoalan umat yang menuntut kepedulian dan perjuangan.
Allah Swt. berfirman, “Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak ….” (QS. An-Nisa: 75)
Dalam perspektif Islam, jihad melawan kezaliman dan membela kaum muslimin yang dizalimi merupakan kewajiban syariat. Dalam konteks pembelaan Palestina, jihad melawan entitas Zionis Israel dipandang fardhu kifayah atas seluruh umat Islam. Namun, pelaksanaan jihad memiliki ketentuan syariat dan tidak boleh berubah menjadi kekerasan individual yang serampangan atau menyasar warga sipil.
Persoalan berikutnya adalah ketiadaan Khilafah. Tanpa kepemimpinan Islam yang menyatukan umat, kewajiban jihad tidak dapat ditegakkan secara sempurna dalam bentuk kekuatan politik dan pertahanan yang terkoordinasi. Karena itu, umat tidak cukup hanya mengutuk agresi atau mengirim bantuan, tetapi harus memahami akar kelemahan politik dunia Islam.
Umat juga harus terus diingatkan tentang pengkhianatan dan kelemahan penguasa muslim yang membiarkan negeri-negeri Islam terpecah serta bergantung pada kekuatan asing. Kesadaran ini penting agar kemarahan terhadap penderitaan Palestina tidak berhenti sebagai emosi sesaat. Umat perlu diarahkan untuk fokus pada perjuangan menegakkan Khilafah yang akan menjadi junnah, yakni perisai bagi rakyat Palestina dan seluruh umat Islam.
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya imam itu adalah perisai, orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan pentingnya kepemimpinan yang melindungi umat.
Allah Swt. berfirman, “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai.” (QS. Ali Imran: 103).
Persatuan umat di bawah kepemimpinan Khilafah menjadi kunci kekuatan menghadapi penjajahan. Dengan persatuan, umat tidak mudah tertipu, dipecah belah, atau dijajah.
Perjuangan tersebut membutuhkan kesabaran, ilmu, dan kesadaran politik. Umat perlu memahami sejarah Palestina, membaca perkembangan geopolitik, menyampaikan fakta, membantu korban, serta membangun opini publik yang menolak normalisasi penjajahan. Semua ikhtiar itu harus diarahkan pada perubahan, bukan sekadar mengelola akibat penjajahan.
Selama umat terpecah, kekuatan besar akan menemukan celah untuk menentukan nasib negeri muslim. Sebaliknya, persatuan di bawah kepemimpinan yang kuat akan mengubah posisi umat dari objek menjadi subjek politik.
Maka, tembok sepanjang 23 kilometer bukan sekadar tanah dan bangunan. Ia adalah peringatan bahwa fakta lapangan dapat berubah menjadi realitas politik ketika umat tidak memiliki kekuatan untuk mencegahnya. Palestina membutuhkan lebih dari bantuan sesaat. Palestina membutuhkan keadilan, pembelaan, kebebasan, dan kekuatan politik.
Karena itu, umat harus menolak propaganda yang mengaburkan penjajahan, terus membongkar pengkhianatan, membantu rakyat Palestina, serta membangun kesadaran menuju persatuan dan tegaknya Khilafah. Jangan sampai tembok dibangun sedikit demi sedikit, sementara kesadaran umat runtuh sedikit demi sedikit. Palestina membutuhkan umat yang sadar, bersatu, dan memiliki kekuatan untuk membebaskan negeri yang terjajah. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Tati Pranita
Sahabat Tinta Media
Views: 1
