Tinta Media – Air adalah sumber kehidupan yang menetes lembut dari langit, menyusup ke celah tanah, menghidupi akar-akar pepohonan, dan menjadi denyut bagi seluruh makhluk. Namun kini, air yang seharusnya menjadi berkah telah berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Mata air yang dulu mengalir jernih di lereng gunung kini terkurung dalam botol-botol bermerek dan dijual kembali kepada rakyatnya sendiri. Sebuah ironi yang menohok nurani bahwa kapitalisasi air sedang berlangsung di negeri yang seharusnya subur ini.
Di berbagai daerah Indonesia, termasuk Pasuruan, Sukabumi, dan Klaten, perusahaan air minum besar menguasai sumber-sumber air alami. Mereka menggali sumur bor sedalam puluhan hingga ratusan meter untuk mengakses akuifer dalam lapisan air tanah yang terbentuk selama ribuan tahun. Dengan teknologi tinggi, mereka menyedot air dari perut bumi, memurnikannya, lalu menjualnya dengan harga berkali lipat. Fakta ini telah memicu kegelisahan masyarakat dan aktivis lingkungan, terlebih setelah inspeksi mendadak dan temuan lapangan oleh tokoh publik seperti Dedi Mulyadi yang memunculkan kembali perdebatan tentang, “Siapa sebenarnya pemilik air?”
Namun persoalannya bukan sekadar kepemilikan, melainkan dampak ekologis yang mengintai. Para pakar hidrogeologi mengingatkan bahwa pengambilan air tanah dalam secara besar-besaran bisa menurunkan muka air tanah, mengeringkan sumur warga, hingga memicu amblesan tanah. Ketika air bumi diambil lebih cepat dari kemampuannya untuk pulih, maka keseimbangan alam terganggu. Dan seperti hukum sebab-akibat, kerusakan itu selalu kembali pada manusia. Kekeringan, pencemaran, dan ketimpangan akses air di wilayah sekitar pabrik.
Lebih jauh lagi, fenomena ini memperlihatkan wajah kapitalisme yang nyata. Dalam logika kapitalis, sumber daya alam dipandang sebagai peluang keuntungan, bukan amanah kehidupan. Air diperlakukan layaknya komoditas. Siapa yang punya modal besar, dialah yang berhak mengambil lebih banyak. Maka, tak heran bila muncul praktik manipulatif berupa citra produk yang dipoles dengan narasi kesegaran dan keberlanjutan, sementara di baliknya tersimpan jejak eksploitasi ekologi yang senyap.
Sayangnya, regulasi negara belum cukup kuat membatasi keserakahan ini. Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) dan Direktorat Jenderal SDA di bawah Kementerian PUPR seolah belum memiliki taring untuk menegakkan batas penggunaan air tanah. Ketika sistem yang berlaku masih berpijak pada paradigma ekonomi kapitalisme sekuler, maka kepentingan rakyat mudah tergeser oleh keuntungan korporasi.
Islam memandang air dengan cara yang sangat berbeda. Air adalah milik publik sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud). Artinya, tidak ada individu atau korporasi yang boleh memonopoli sumber daya vital ini. Negara dalam sistem Islam bertanggung jawab penuh untuk mengelola air demi kemaslahatan umat, bukan menyerahkannya kepada mekanisme pasar.
Dalam konstruksi Islam, bisnis tidak dilarang, namun harus berlandaskan kejujuran dan keadilan. Negara memastikan distribusi air berjalan merata, menjaga kelestarian alam, dan menindak tegas pihak yang mengambil lebih dari haknya. Regulasi akan diperketat bukan untuk mengekang, melainkan melindungi keberlanjutan hidup generasi mendatang. Karena air bukan sekadar unsur H₂O, melainkan amanah Ilahi yang menuntut tanggung jawab moral.
Pada akhirnya, kita perlu merenung, jika air yang menumbuhkan kehidupan saja kini telah dikuasai segelintir pihak, apa yang tersisa dari rasa kemanusiaan kita? Sudah seharusnya bangsa ini kembali pada nilai-nilai luhur mengembalikan air kepada fitrahnya, yakni mengalir untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang mampu membayar. Wallahualam bissawab.
Oleh: Basundari,
Aktivis Muslimah Pasuruan
Views: 42
