Tinta Media – Apa artinya inflasi terkendali kalau rakyat masih harus berpikir berkali-kali sebelum membeli kebutuhan dapur? Harga beras, minyak goreng, telur, dan cabai bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi. Bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan, kenaikan harga bisa berarti mengurangi lauk, menunda membeli kebutuhan lain, atau terpaksa berutang. Di sinilah keberhasilan ekonomi seharusnya diuji: bukan hanya dari angka statistik, tetapi dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Harga Terkendali, Beban Belum Berakhir
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia pada September 2026 sebesar 3,28% secara tahunan dan 0,30% secara bulanan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tahunan 4,37%, dengan andil 1,28 poin persentase terhadap inflasi nasional. Beras, cabai rawit, daging ayam ras, ikan segar, dan minyak goreng termasuk komoditas yang memengaruhi pergerakan harga tersebut (Antara, 1/10/2026).
Sementara itu, inflasi pangan bergejolak mencapai 5,03% secara tahunan. Pemerintah menyiapkan bantuan beras dan berbagai program untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini patut diperhatikan, tetapi persoalan pangan tentu tidak selesai hanya dengan membagikan bantuan (RM.id, 3/10/2026).
Kita perlu melihat persoalan ini dari sudut pandang rakyat. Bagi orang yang penghasilannya terbatas, kenaikan harga sekecil apa pun bisa terasa berat. Apalagi, jika harga kebutuhan pokok naik ketika pendapatan tidak bertambah. Akhirnya, keluarga harus pandai-pandai mengatur pengeluaran, bahkan mengorbankan kebutuhan lain agar dapur tetap mengepul.
Ketika Pangan Tunduk pada Mekanisme Pasar
Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari cara sistem ekonomi mengatur produksi, distribusi, dan kepemilikan. Kapitalisme menempatkan mekanisme pasar sebagai salah satu penggerak utama perekonomian. Mekanisme ini memang dapat mendorong produksi dan perdagangan. Namun, pasar tidak otomatis menjamin semua orang mampu membeli barang yang tersedia.
Pangan boleh melimpah di pasar, tetapi apa artinya bagi keluarga yang tidak punya cukup uang untuk membelinya? Di sinilah persoalan mendasarnya. Ketersediaan barang tidak selalu sejalan dengan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya.
Karena itu, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan dan inflasi. Angka-angka tersebut memang penting, tetapi harus dibaca bersama kondisi nyata masyarakat. Jika sebagian keluarga masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, berarti ada persoalan kesejahteraan yang belum tuntas.
Dalam pandangan Islam, pemenuhan kebutuhan rakyat bukan sekadar urusan belas kasihan atau bantuan sesaat. Allah Swt. berfirman: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS adz-Dzariyat [51]: 19)
Ayat ini mengingatkan bahwa harta memiliki dimensi sosial. Kekayaan tidak semestinya hanya berputar di kalangan orang yang mampu, sementara kelompok lemah kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Islam Menuntut Negara Bertanggung Jawab
Rasulullah ﷺ bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekadar kewenangan untuk membuat kebijakan, melainkan amanah untuk mengurus kehidupan masyarakat.
Dalam urusan pangan, negara tidak cukup hanya memantau harga dan mengumumkan angka inflasi. Negara harus memastikan produksi berjalan, distribusi lancar, dan rakyat memiliki akses terhadap kebutuhan pokok. Caranya antara lain dengan memperkuat pertanian, memperbaiki irigasi, menyediakan sarana produksi yang terjangkau, serta membantu petani memperoleh akses pasar yang adil. Praktik penimbunan, kecurangan, dan permainan distribusi yang merugikan masyarakat juga harus ditindak. Di sisi lain, cadangan pangan perlu diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpukul ketika terjadi gagal panen atau gejolak harga dunia.
Keluarga miskin pun harus memperoleh perlindungan yang nyata melalui pengelolaan zakat dan kebijakan sosial yang tepat sasaran. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola sesuai ketentuan syariat dan kemaslahatan masyarakat, bukan semata-mata untuk keuntungan segelintir pihak.
Dalam pemikiran ekonomi Islam Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu merupakan perhatian penting. Artinya, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada seberapa besar kekayaan yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
Jangan Biarkan Rakyat Berjuang Sendiri
Kenaikan harga pangan memang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari produksi, cuaca, distribusi, hingga kondisi pasar dunia. Namun, kompleksitas masalah bukan alasan bagi negara untuk melepaskan tanggung jawabnya.
Rakyat tidak membutuhkan sekadar kabar bahwa inflasi terkendali. Mereka membutuhkan harga yang terjangkau, penghasilan yang mencukupi, dan jaminan bahwa kebutuhan pokok tidak menjadi kemewahan.
Di sinilah kritik terhadap kapitalisme perlu diarahkan pada persoalan mendasar: sistem ekonomi seperti apa yang mampu menjamin kebutuhan manusia secara adil? Islam menawarkan paradigma yang menempatkan tanggung jawab negara, keadilan distribusi, dan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai perkara penting. Sebab, keberhasilan ekonomi bukan ketika angka terlihat indah di atas kertas, melainkan ketika rakyat mampu mengisi piringnya tanpa dihantui kecemasan tentang harga esok hari. Wallahu a’lam bish-shawab.
Oleh: Dani Al-Harìtsi
(Sahabat Tinta Media, Garut)
Views: 3
