Tinta Media – Jumlah pemberitaan mengenai kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kian meningkat. Terbaru yang ramai diberitakan adalah dari wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hingga tulisan ini dibuat total sudah ada 5.626 kasus keracunan MBG. Ini tentu menjadi sorotan utama pemerintah terkait.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam kunjungannya ke salah satu Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung menegaskan pentingnya menjaga kualitas bahan pangan agar makanan yang tersaji terjaga gizi dan kualitasnya. Menurutnya ada tiga unsur penting untuk mengawasi jalannya program pemerintah ini, yaitu kepala dapur, SPPG, dan ahli gizi. Selain itu, Cucun juga berharap pemerintah daerah ikut mengawal program ini. (jabar.tribunenews.com 15/09/2025)
Sejak awal program ini diluncurkan sebetulnya sudah banyak polemik yang terjadi. Mulai dari ketidakmerataan distribusi, dapur masak MBG yang terkena sidak karena masalah higienis, hingga kualitas makanan yang tidak layak konsumsi. Permasalahan terakhir ini membuat cabang-cabang masalah yang lebih kompleks.
Makanan yang tidak layak konsumsi ini akan berakhir dibuang kemudian menjadi PR baru bagi dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena akan menambah jumlah sampah yang harus diolah. Faktanya, yang terbuang ini bukan karena tidak layak konsumsi karena basi saja. Ada alasan lain MBG ini berakhir di tempat pembuangan sampah, misalnya: proses memasak yang asal-asalan membuat kualitas makanan menurun, hasil masakan protein hewani yang alot hingga sulit dikunyah, atau sayuran yang terlalu lama dimasak hingga lembek dan sudah pasti nutrisinya menurun drastis.
Perkiraan sampah dari MBG ini akan menyumbang 1,4 juta ton per tahunnya. Bayangkan, berapa banyak biaya yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Belum lagi kemungkinan adanya tindak korupsi dananya nanti.
Lebih fatal lagi, makanan menjadi tidak layak konsumsi karena basi atau kesalahan dalam pengolahan bahan masakan. Hingga saat ini memang belum ada rilis resmi pernyataan pihak terkait mengenai keracunan massal ini. Namun, kita bisa melihat dari banyaknya postingan di sosial media dan orang-orang membagikan pengalamannya mengenai menu MBG. Banyak sekali kasus anak-anak yang mendapat makanan basi, sayur mentah yang tidak dicuci bersih, bahkan ada binatang-binatang kecil seperti ulat dan siput yang luput dari proses pembersihan. Siapa yang bisa menjamin makanan-makanan yang klaimnya anti stunting ini juga bersih dari virus dan bakteri yang bisa menginfeksi pencernaan anak-anak?
Lalu, bagaimana seharusnya langkah tepat mengatasi ini? Bagaimana menangani kasus anak stunting di Indonesia tanpa melalui pemberian MBG? Adakah solusi yang lebih realistis dan manusiawi yang tidak mengancam jiwa?
Jika menurut Cucun, solusinya adalah pengawasan dari berbagai pihak. Berbeda dengan pendapat masyarakat di media sosial atau netizen. Menurut netizen sebaiknya program MBG tidak melalui SPPG dan pemberian makanan siap makan secara langsung, namun dengan pemberian dana MBG secara tunai kepada setiap orang tua atau wali. Sebetulnya cara ini juga kurang efektif. Pemberian dana bantuan secara tunai justru membuka peluang penyelewengan penggunaan uang tersebut. Tidak semua orang tua di Indonesia paham dengan nilai gizi dalam makanan. Dikhawatirkan justru orang tua akan membekali anak dengan makanan ultra proses atau makan olahan pabrikan yang minim gizi. Tidak ada yang bisa menjamin keamanahan penerima dana MBG.
Sayangnya, cukup banyak yang mendukung program ini. Kebanyakan berpendapat programnya sudah baik hanya eksekusinya saja yang belum matang. Ironis! Orang-orang ini seakan lupa dengan janji 19 juta lapangan kerja. Jika fokus utama pemerintah adalah program lapangan pekerjaan, ini akan juga berdampak pada kualitas makanan yang tersaji di setiap rumah.
Berbeda dengan sistem Islam. Pemerintahan Islam akan fokus pada penyediaan lapangan pekerjaan bagi setiap ayah untuk membantu melaksanakan kewajibannya mencari nafkah yang layak. Selain itu, pemerintah atau negara juga akan menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas, bukan malah menjadikan investasi asing apalagi sekadar makan siang gratis dengan budget minim.
Sektor pendidikan akan diutamakan demi mencetak generasi yang tidak hanya intelek, tetapi juga tangguh dan berakhlak mulia. Bukan melalui makan siang gratis ataupun kurikulum yang berubah-ubah, namun melalui program pembelajaran terstruktur seperti pada masa Kekhilafahan Abbasiyah.
Dari sektor kesehatan juga tidak hanya terfokus pada penggratisan layanan kesehatan, pemerintahan Islam akan juga memberikan layanan konsultasi, ilmu pengetahuan, dan informasi mengenai pengasuhan anak kepada para orang tua dan calon orang tua. Sehingga, setiap orang tua tahu bagaimana memenuhi nutrisi anaknya dan menghindari terjadinya stunting.
Bayangkan, kualitas generasi muda yang terbentuk dengan adanya sinergi yang baik dan kuat antara negara dan orang tua di rumah. Konsep-konsep program pemerintahan tanpa cacat ini hanya bisa terealisasi jika negara mau menegakkan syariat Allah. Wallahualam bissawab.
Oleh: Bunda Annisa,
Sahabat Tinta Media
Views: 43
