Tinta Media – Proyek mercusuar pemerintah Kabupaten Bandung menjadi
sorotan ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugiarto. Pasalnya, berbagai proyek yang
menjadi program pemerintahan dinilai tidak banyak dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat.
Seperti halnya pada layanan kesehatan. Diketahui, Kabupaten
Bandung memiliki 62 puskesmas yang dinilai sudah bagus. Namun, dalam hal
pelayanannya dinilai kurang memuaskan.
Demikian juga pada program pendidikan yang dari segi
keuangan membutuhkan anggaran dana sangat besar saat membangun USB (Unit
Sekolah Baru). Padahal, seharusnya pemerintah mendukung peningkatan rata-rata
lama sekolah, baik sekolah swasta ataupun perguruan tinggi, termasuk satuan
pendidikan yang berada di bawah binaan Kemenag (RA/MTs/MA).
Dengan ini, Sugiarto menyarankan agar tidak menjadikan
proyek USB negeri sebagai proyek mercusuar untuk meningkatkan rata-rata lama
sekolah, sebab keberadaannya tidak menunjukkan peningkatan kualitas dan hanya
berkutat di level pejabat daerah, sementara masyarakat tak merasakan
manfaatnya.
Sugiarto mengimbau kepada Pemkab Bandung agar tidak hanya
memikirkan proyek mercusuar, tetapi bagaimana agar masyarakat merasakan betul
manfaat dari kehadiran program Pemkab Bandung tersebut.
Masyarakat tentunya sependapat dengan apa yang disampaikan
oleh ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugiarto, karena sejatinya, proyek mercusuar
hanya bersifat prestise, cenderung hanya untuk pencitraan penguasa saja. Begitu
banyak program yang diupayakan dengan membangun berbagai fasilitas mewah,
seperti halnya rumah sakit, sekolah, jalan tol, kereta cepat, tetapi
keberadaannya sama sekali tak membawa manfaat bagi masyarakat.
Banyak sekolah bagus dengan biaya mahal, tetapi output yang
dihasilkan tak menjamin mereka menjadi generasi cemerlang.
Sebagaimana kita ketahui, saat ini dunia pendidikan sedang
tidak baik-baik saja. Banyak pelajar tawuran. Bullying semakin menjadi yang
berakhir pada penganiayaan, bahkan pembunuhan. Narkoba seakan sudah menjadi hal
yang biasa. Sex bebas melanda dan aborsi ada di mana-mana.
Di sisi lain, masyarakat miskin yang terimpit oleh beban
ekonomi mendamba pendidikan dengan biaya murah. Akan tetapi, pada akhirnya
output yang dihasilkan tak mampu menyeimbangi mereka yang punya modal. Alhasil,
mereka hanya menambah jumlah pengangguran.
Begitu pun dengan ambisi pemerintah dalam hal infrastruktur
seperti jalan tol, kereta cepat, rumah sakit yang pastinya semua membutuhkan
anggaran yang fantastis. Pemerintah senantiasa mengejar proyek mercusuar di
tengah kemiskinan masyarakat.
Lalu, untuk siapakah proyek-proyek tersebut dibangun? Siapa
yang akan diuntungkan dengan proyek mercusuar tersebut?
Maklum, biaya untuk bisa masuk tol, kereta cepat, ataupun
rumah sakit tersebut cukup mahal, tidak terjangkau oleh semua kalangan. Selain
itu, dalam pengembangannya pemerintah mengandalkan para pemilik modal.
Memang, sudah seharusnya pemerintah melakukan segala upaya
untuk menyelesaikan seluruh problem pada setiap aspek kehidupan. Negara harus
mampu untuk tampil terdepan di kancah global perekonomian. Akan tetapi,
tentunya ambisi tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan dalam
menyejahterakan rakyat. Sebagaimana diketahui, kondisi ekonomi negara saat ini
di ambang kehancuran. Negara terjerat utang luar negeri. Mirisnya, proyek yang
mereka kerjakan banyak yang mangkrak, bahkan nyaris tak berfungsi dan menyisakan
banyak persoalan.
Jelas sekali, ini adalah kegagalan pemerintah dalam
menjalankan fungsi kepemimpinan. Pemerintah sibuk melakukan pencitraan dan
mengakomodasi kepentingan individu yang orientasinya memperbesar kapital
sehingga berdampak pada semakin lebarnya kesenjangan sosial.
Jelas, bahwa proyek mercusuar benar-benar sudah menjadi visi
demi melanggengkan citra kekuasaan dan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam
kepemimpinan. Inilah wajah buruk dari sistem sekuler kapitalisme neoliberal
yang bersandar pada kemanfaatan subjektif.
Dalam sistem ini, standar kebahagiaan dan kesuksesan diukur
dari nilai materi. Padahal, sejatinya semua itu hanyalah angan-angan dan tak
menyentuh sisi kemanusiaan yang dibutuhkan oleh umat secara keseluruhan
Tentu menjadi berbeda jika yang diterapkan adalah sistem
Islam. Dalam sistem Islam, fungsi kepemimpinan adalah sebagai pengurus dan
penjaga umat dengan menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Sebagaimana
sejarah mencatat, kegemilangan peradaban Islam dan kemajuan ilmu dan teknologi
telah dicapai selama berabad-abad dan benar-benar telah membawa kesejahteraan
hakiki tanpa menanggalkan sisi-sisi kemanusiaan dan mencederai keseimbangan
alam.
Kepemimpinan sistem Islam menjadikan masyarakat sejahtera
secara merata. Keberkahan dirasakan oleh seluruh manusia, baik muslim ataupun
nonmuslim. Mereka hidup saling bergandengan merasakan rahmat dari penerapan
hukum-hukum Islam.
Oleh sebab itu, sudah semestinya kita berjuang bersama untuk
mewujudkan kehidupan Islam dalam sebuah institusi penegak syariat. Perjuangan
ini harus menjadi agenda bersama umat tatkala mereka ingin keluar dari
kegelapan dan kerusakan sistem sekuler kapitalisme neoliberal yang sejatinya
bisa dirasakan oleh semua orang. Wallahu’alam bisshawab.
Oleh: Tiktik Maysaroh, Aktivis Muslimah Bandung
Views: 26
