Tinta Media – Provinsi Jawa Barat membangun jalan tol yang menghubungkan
kota Bogor dengan kota Sukabumi untuk mempersingkat waktu tempuh perjalanan.
Panjang keseluruhan jalan tol di Jawa Barat ini adalah 54 kilometer. Pemerintah
juga membangun ruas jalan Cibadak-Cigombong dengan panjang sekitar 11,9
kilometer yang diresmikan bulan Agustus 2023, ruas jalan Cibadak-Sukabumi Barat
dengan panjang 13,70 kilometer, dan ruas Timur-Sukabumi Barat sepanjang 13,05
kilometer.
Terkoneksinya ruas tol Cigombong-Cibadak dengan ruas tol
Jagorawi menjadikan waktu tempuh terpangkas, sehingga perjalanan dari Sukabumi
menuju Jakarta ataupun sebaliknya menjadi lebih singkat, yaitu dari 4 jam
menjadi 2,5 jam. (AYOBANDUNG.COM)
Tak heran jika pembangunan jalan tol tersebut menelan dana
yang fantastis, yaitu sekitar Rp7,7 triliun. Jalan tol di Jawa Barat ini memang
dibutuhkan oleh masyarakat untuk memudahkan mereka dalam hal pendistribusian,
baik barang maupun jasa karena tersambung dengan beberapa wilayah di bagian
selatan Jawa Barat, seperti Ciawi dan Bogor. Namanya adalah jalan tol BOCIMI/
Bogor-Ciawi-Sukabumi.
(bpjt.pu.go.id)
Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol merusak
kebutuhan rakyat untuk mempermudah dan mempersingkat waktu tempuh ketika
beraktivitas sehari-hari. Sudah seharusnya seluruh masyarakat berhak
mendapatkan pelayanan tersebut dari negara. Dengan kata lain, pembangunan
infrastruktur, termasuk jalan tol hendaknya dibangun untuk kepentingan
masyarakat, bukan untuk kepentingan asing dan Aseng.
Pembangunan jalan tol juga bukan untuk sekadar mengejar
proyek yang menguntungkan oligarki. Kebutuhan rakyat, termasuk segala bentuk
infrastruktur seharusnya diperhatikan dan dipenuhi oleh negara, bukan malah
dikenakan pajak.
Namun faktanya, pembangunan berbagai macam infrastruktur
seperti jalan tol hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Kenapa? Karena
hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati atau menggunakan jalan tol,
itu pun harus membayar. Ini karena dana triliunan rupiah yang digunakan untuk
membangun infrastruktur jalan tol biasanya adalah hasil dari pinjaman dari
luar/ asing. Merekalah sejatinya yang memiliki kepentingan dibalik pembangunan
jalan tol.
Padahal, jalan tol adalah kebutuhan publik yang seharusnya
diperuntukkan bagi siapa saja yang akan melewatinya tanpa harus bayar.
Walhasil, rakyat hanya dijadikan sebagai lahan bisnis penguasa. Pengusaha
dijembatani oleh negara melalui berbagai kebijakan untuk melegalkannya. Jadi,
pembangunan jalan tol bukan semata-mata untuk kepentingan publik, tetapi ada
kepentingan-kepentingan lain dibalik itu semua.
Dengan adanya berbagai proyek seperti pembangunan jalan tol,
sudah pasti yang diuntungkan adalah oligarki. Salah satunya adalah dalam rangka
melebarkan sayapnya untuk menguasai kekayaan alam daerah-daerah lain yang
diincar, serta memperluas jangkauan cengkeramannya.
Sejatinya, pembangunan jalan tol bukan untuk rakyat jelata,
tetapi untuk mereka yang punya kepentingan dan modal besar. Ini karena tidak
semua rakyat memiliki mobil dan selalu menikmati jalan tol. Jelaslah bahwa,
negara hanya berperan sebagai regulator untuk mempermudah mereka (oligarki)
melalui kebijakan yang dibuat.
Sungguh ironis karena negara dalam asuhan sistem kapitalisme
sekuler. Rakyat terus dikejar berbagai macam pajak dan berbagai program yang
tidak jelas hanya untuk mendapatkan dana. Seharusnya kebutuhan rakyat yang
diutamakan karena mereka sangat membutuhkan fasilitas umum. Sudah selayaknya
fasilitas tersebut disediakan negara untuk melayani rakyat, bukan malah
dipunguti pajak.
Dengan demikian, terlihat jelas bahwa pembangunan jor-joran
yang katanya demi kemajuan negara dan menyejahterakan, faktanya hanya ilusi
negeri kapitalis. Mustahil terjadi kesejahteraan jika negara terus mengadopsi
sistem kufur demokrasi Kapitalis. Semua itu adalah buah dari penerapan sistem
ekonomi yang kapitalistik yang hanya berlandaskan materi.
Solusi yang tepat agar rakyat makmur dan sejahtera adalah
dengan membuang sistem kufur untuk diganti dengan sistem sahih yang berasal
dari Al-Khalik, Pengatur seluruh alam. Pembangunan dilakukan semata- mata untuk
kesejahteraan rakyat dengan landasan iman dan takwa. Tidak ada kepentingan lain
selain hanya ingin mendapatkan rida Allah Swt.
Pembangunan jalan tol yang perlu biaya besar adalah hasil
dari sumber daya alam milik umum yang dikelola oleh negara Islam, bukan dari
para investor yang memiliki kepentingan di belakangnya.
Sistem ekonomi Islam memosisikan rakyat sebagai manusia yang
harus diurus dengan baik, bukan dijadikan lahan bisnis untuk mendapatkan
keuntungan. Islam mempunyai kas negara yang akan digunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia seluruhnya, baik muslim maupun nonmuslim. Ini karena
Islam adalah agama rahmatan lil Alamiin. Seluruh rakyat akan diperlakukan
secara adil tanpa sekat. Namun, semua itu baru akan terwujud jika Islam
diterapkan secara kaffah dalam segala aspek kehidupan dalam naungan khilafah Islam.
Wallahu a’lam bishawab.
Oleh: Dartem, Sahabat Tinta Media
Views: 7
