Tinta Media – Program MBG (Makan Bergizi Gratis) merupakan program pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak guna menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia. Program ini telah berjalan selama satu tahun sejak dimulai pada Januari 2025. Namun demikian, hingga kini persoalan stunting belum juga teratasi.
Alih-alih berjalan lancar dan menyelesaikan masalah gizi anak, faktanya program ini justru memunculkan berbagai persoalan baru yang semakin kompleks. Beberapa di antaranya adalah kasus keracunan massal, ompreng yang terindikasi terkontaminasi babi, SPPG yang tidak sesuai standar, kebutuhan anggaran yang sangat besar sehingga berdampak pada pemangkasan anggaran sektor lain, serta terbukanya peluang besar terjadinya korupsi.
Ombudsman Republik Indonesia mengungkap delapan masalah utama dalam penyelenggaraan program MBG, mulai dari kasus keracunan hingga persoalan SPPG. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menjelaskan bahwa delapan masalah tersebut ditemukan berdasarkan hasil kajian lembaganya. Permasalahan tersebut meliputi kesenjangan antara target dan realitas, keracunan massal, persoalan SPPG, keterbatasan serta penataan sumber daya manusia, ketidaksesuaian mutu bahan baku, penerapan standar pengelolaan makanan yang belum konsisten, distribusi makanan yang belum tertib, serta sistem pengawasan yang belum terintegrasi (Kompas.com, 01/10/2025).
Dari sini dapat dilihat bahwa program ini sejatinya belum cukup matang dan terkesan dipaksakan untuk diterapkan. Hasilnya, program MBG tidak benar-benar meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Sebaliknya, orang tua justru semakin terbebani oleh persoalan lain akibat pemangkasan anggaran di sektor lain, seperti biaya pendidikan yang semakin mahal, kebutuhan hidup yang terus meningkat, pendapatan yang menurun, serta munculnya berbagai problem baru.
Kondisi ini memberikan gambaran bahwa MBG merupakan program populis kapitalistik, di mana yang dinilai hanya sebatas terlaksananya program, bukan benar-benar manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa penguasa dalam sistem kapitalisme tidak amanah dalam mengelola anggaran negara yang strategis. Terbukti dengan banyaknya pemotongan anggaran daerah yang rawan dikorupsi, sehingga menu yang dibagikan pun kerap tidak layak untuk memenuhi kebutuhan gizi anak.
Berbagai persoalan tersebut sejatinya bersumber dari sistem yang diterapkan, yakni sistem kapitalisme yang berbasis pada keuntungan dan kepentingan pemilik modal. Dalam sistem ini, wajar jika sebuah program sarat dengan kepentingan, bukan kepedulian terhadap rakyat.
Berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, setiap kebijakan dibuat semata-mata untuk kemaslahatan rakyat dan harus sesuai dengan syariat. Dalam konteks pemenuhan gizi masyarakat, negara akan benar-benar menghitung anggaran secara tepat dan proporsional, lalu mengawalnya dengan ketat agar tidak membuka celah korupsi, baik di tingkat kecil maupun besar.
Selain itu, dana yang digunakan harus murni diperuntukkan bagi program tersebut tanpa memangkas anggaran sektor lain. Dengan demikian, tidak akan muncul persoalan baru, seperti makan gratis tetapi biaya pendidikan semakin mahal.
Dari sisi pengawasan, seluruh tahapan mulai dari produksi, distribusi, bahan baku, kelayakan, hingga ketepatan sasaran harus diawasi secara menyeluruh. Hal ini penting untuk meminimalkan kesalahan di lapangan.
Yang paling utama, pemimpin dalam Islam memiliki visi sebagai raa’in (penjaga umat). Setiap kebijakan harus berorientasi pada pelayanan terhadap kebutuhan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan penguasa, pengusaha, atau pihak tertentu. Pemenuhan gizi rakyat dilakukan secara integral dengan melibatkan seluruh sistem yang ada, seperti sistem pendidikan yang mengedukasi masyarakat tentang kebutuhan gizi optimal.
Sistem ekonomi Islam pun menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat dengan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri. Negara juga menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau agar makanan bergizi mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Inilah Islam yang senantiasa mengutamakan urusan umat. Sebab, apabila negara lalai dalam memenuhi hak-hak rakyat, maka azab Allah sangatlah pedih dan akan ditanggung oleh para penguasa sebagai wakil umat. Wallahualam bissawab.
Oleh: Dewi Rohmah, S.Pd.
Aktivis Muslimah
Views: 26
