Tinta Media – Membuka tahun 2026, Ketua TP PKK Sidoarjo, Sriatun Subandi, mengajak Ibu-ibu di Kota Delta berperan aktif ciptakan keluarga tangguh di era digital. Ajakan ini beliau sampaikan di acara edukasi parenting Pokja II di Pendopo Delta Wibawa bertema, “Keluarga Tangguh Mendidik Anak Berkarakter, Terampil, dan Mandiri di Era Tantangan Zaman ini (republikajatim.com, 13/01/2026).
Acara dihadiri oleh perwakilan PKK Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Sidoarjo, perwakilan Fatayat, Muslimat serta Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Menurut Sriatun, di era digital dan globalisasi sekarang, keluarga menjadi benteng utama, lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak yang baik, generasi yang religius, cerdas dan berakhlakul karimah. Inilah pentingnya, penanaman nilai moral dan etika dimulai sejak dini dari dalam keluarga.
Tantangan mendidik anak semakin kompleks seiring derasnya arus perkembangan teknologi. Kondisi itu, menuntut peran strategis orang tua, khususnya ibu agar terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas diri. Sriatun berharap, orang tua tidak terlambat dalam mendampingi anak di ruang digital. Terlebih banyaknya kasus kekerasan justru di rumah.
Marciana Dominika Jone dari BPHN menyampaikan, berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), dari 1 Januari hingga 16 Oktober 2025 tercatat 25.194 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, dengan Jawa Timur menempati posisi kedua tertinggi sebanyak 2.113 kasus setelah Jawa Barat (kemenhukamjatim.go.id, 21/10/2025).
Paradoks Kapitalisme
Mirisnya, berdasarkan rekapitulasi perkara Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo, sejak Januari hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 3.408 perempuan resmi menjadi janda setelah perkara perceraian mereka diputus oleh majelis hakim. Angka tersebut berasal dari dua jalur perceraian, yakni cerai gugat dan cerai talak. Sungguh mengerikan, karena artinya dalam sehari ada 9 kasus perceraian (kalsel.pikiran-rakyat.com, 02/01/2026).
Panitera Muda Hukum PA Sidoarjo, Bayu Endragupta, mengungkapkan Selain ekonoki, ada faktor lain yang memicu perceraian, seperti meninggalkan salah satu pihak sebanyak 88 perkara, poligami satu perkara, serta KDRT satu perkara. Meski jumlahnya relatif kecil, faktor-faktor tersebut dinilai tetap penting untuk dicermati. Masyarakat juga semakin praktis, perceraian melalui layanan peradilan elektronik (e-Court) meningkat, perkara cerai gugat mencapai 93,4 persen, sementara pada cerai talak mencapai 94,1 persen.
Sungguh paradoks, ketua PKK Sidoarjo meminta para ibu untuk mengubah pola asuh, paham literasi digital hingga bisa menjadi contoh bagaimana menggunakan media sosial yang baik kepada anak sehingga anak bisa tumbuh menjadi generasi berkarakter baik, religius, cerdas dan berakhlakul kharimah. Sementara di sisi lain, para istri yang notabene para ibu, mengalami pernikahan yang tidak nyaman, mereka berani gugat cerai, padahal konsekuensinya tidak sepele. Di mana peran penguasa jika kondisi terlihat kontradiktif namun kebijakan mereka seolah tak menyentuh bumi?
Namun inilah fakta sistem kapitalisme hari ini, menciptakan bahagia dan sejahtera hanya berupa angka-angka survei, namun nol penanganan. Sehingga, setiap kebijakan yang disahkan tak pernah menyentuh akar masalahnya. Tingkat stresor bagi keluarga hari ini tidak sedikit, apalagi posisi Sidoarjo sebagai kota penyangga Kota Metropolitan, Surabaya. Jika dibebankan hanya kepada Ibu tanpa ada perubahan sistem ini namanya kezaliman yang nyata. Alih-alih membangun ketahanan keluarga, yang ada malah penghancuran.
Sidoarjo masih banyak PR yang harus dibenahi, agar lebih kondusif bagi keluarga dan generasi. Sidoarjo memang memiliki UMR tertinggi ketiga untuk Jawa Timur, namun angka PHK tinggi, pengangguran merajalela akibat banyak industri yang gulung tikar tergilas kebijakan impor pemerintah. Belum lagi pembangunan berbagai infrastruktur yang melambat dan tidak tepat sasaran menghambat aktifitas harian rakyat. Angka stunting tinggi, pendidikan tidak merata menjadi penyebab kesekian tidak harmonisnya keluarga yang berujung pada perceraian.
Secara garis besar, Pemerintah Daerah Sidoarjo tak beda dengan pemerintah pusat, menyelesaikan kemiskinan ekstrem sekaligus mewujudkan kesejahteraan dengan kebijakan parsial cenderung populis, dengan bansos, BLT, bedah rumah, menyantuni janda, yatim piatu dan warga miskin. Semua itu hanya pemenuhan bertahan hidup minimalis.
Islam Solusi Keluarga Bahagia Sejahtera
Keluarga sebagai institusi terkecil dalam negara, jelas mendapatkan perhatian yang mendalam. Dari keluarga lahirlah generasi penerus bangsa, sekaligus pejuang Islam yang akan melakukan dakwah dan meninggikan kalimat Allah. Maka syariat mewajibkan negara wajib hadir, menopang kelemahan keluarga dan menjamin berjalannya pelaksanaan “Mitsaqon Ghalidah” perjanjian yang kuat antara suami dan istri untuk sama-sama menjalankan misi dan visi dunia akhirat.
Negara tak hanya hadir dalam kurikulum pendidikan yang berbasis akidah, mencetak setiap individu bersyahsiah Islam, namun hadir dalam sistem ekonomi, yang mewajibkan negara mengelola kekayaan alam milik umum dan negara tanpa melibatkan swasta, mengembalikannya kepada rakyat dalam bentuk pembiayaan pembangunan berbagai fasilitas publik dan kebutuhan pokok rakyat.
Negara wajib membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi setiap individu rakyat, mengharamkan riba, pajak, bahkan tidak mengambil utang luar negeri dalam bentuk pinjaman, hibah atau kerja sama apa pun yang bisa menghilangkan kedaulatan negara serta melanggengkan penjajahan. Negara juga hadir dalam mengatur sistem pergaulan, tidak membiarkan interaksi yang berbau ikhtilat, khalwat, bahkan menutup setiap celah untuk berzina.
Periayahan atau pengurusan sedetil ini hanya bisa diwujudkan jika negara menerapkan Islam kafah. Sebagaimana firman Allah Swt. yang artinya, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96). Wallahualam bissawab.
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Views: 20
