Tinta Media – Korupsi telah menjadi salah satu masalah yang paling mendalam dan tak terbendung di berbagai negara yang menerapkan sistem kapitalis demokrasi, termasuk Indonesia. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun masalah ini tetap saja terus berlanjut dan bahkan semakin parah.
Kegagalan sistem kapitalis demokrasi dalam memberantas korupsi dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, sistem kapitalis demokrasi menerapkan prinsip “siapa kuat, dia yang menang”. Maka inilah di mana para pejabat dan penguasa yang memiliki kekuasaan dan modal besar dapat dengan mudah melakukan korupsi dan menghindari hukuman.
Kedua, sistem ini juga telah menciptakan kesenjangan social Para pejabat dan penguasa yang kaya dapat dengan mudah melakukan korupsi dan mengumpulkan kekayaan, sementara rakyat miskin semakin miskin dan yang tidak memiliki kekuasaan harus menderita dan mengalami kesulitan ekonomi.
Ketiga, sistem kapitalis demokrasi menciptakan sistem hukum yang sangat lemah dalam memberantas korupsi. Para pejabat dan pengusaha yang melakukan korupsi dapat dengan mudah dengan kekuasaan dan uangnya menghindari hukuman.
Korupsi yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia adalah bukti kegagalan sistem kapitalis demokrasi ini. Berbeda halnya ketika kehidupan diatur oleh sistem Islam [Khilafah]. Sistem ini tegak di atas landasan akidah yang terwujud dalam seluruh amal perbuatan. Di mana halal haram benar-benar menjadi patokan. Celah keburukan tertutup rapat karena kukuhnya keimanan yang akan menjadi pengawasan yang selalu melekat, baik itu individu, pegawai, pejabat maupun seluruh rakyat.
Dalam Islam keimanan dan ketakwaan penguasa dan para pejabat itu penting. Semua warga negara dalam sistem Islam senantiasa dijaga agar tidak melenceng. Penguasa dan rakyat berkesinambungan untuk saling menjaga dan ketaatan terhadap aturan Ilahi hingga mampu meminimalisir berbagai kemaksiatan di semua level dan lini kehidupan.
Wallahu ’alam bish shawwab
Oleh: Nilam
Sahabat Tinta Media
Views: 21
