Tinta Media – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang kesiapan Indonesia mengakui Israel jika Palestina merdeka telah mengguncang opini publik. Apakah ini taktik diplomatik yang cerdas, atau justru sebuah jebakan politik yang dapat merugikan perjuangan Palestina?
Bagi sebagian orang, langkah ini dilihat sebagai tekanan terhadap Israel agar menghormati hak kemerdekaan Palestina. Namun, bagi yang lain, ini adalah sinyal yang berbahaya dan sebuah pengkhianatan terhadap sejarah panjang perlawanan rakyat Gaza dan Tepi Barat.
Solusi Dua Negara: Harapan atau Tipuan Politik?
Narasi solusi dua negara sudah lama menjadi agenda politik global, terutama didorong oleh Barat Amerika dan Inggris. Namun, sejarah membuktikan bahwa Israel tidak pernah benar-benar berniat memberikan kemerdekaan sejati bagi Palestina. Resolusi demi resolusi dari berbagai badan internasional telah diabaikan tanpa konsekuensi nyata.
Jika Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar, membuka celah normalisasi dengan Israel, ini bisa menjadi preseden buruk bagi dunia Islam. Bukannya menekan Israel, langkah ini justru bisa ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap tindakan brutal yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat.
Lebih parah lagi, banyak negara Islam yang mestinya menjadi benteng perjuangan Palestina justru sibuk dengan urusan politik dan ekonomi mereka sendiri. Bukannya mengerahkan kekuatan untuk membela saudara seiman, mereka lebih memilih bernegosiasi di meja bundar dan mengeluarkan pernyataan yang kosong makna.
Alih-alih menghadapi agresi Israel, beberapa negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan mereka, seolah melupakan pengkhianatan berkali-kali yang dilakukan terhadap rakyat Palestina (https://muslimahnews.net/2025/02/05/34789/). Gedung pencakar langit dan festival mewah lebih diprioritaskan dibanding mengirimkan bantuan nyata kepada rakyat Palestina.
Negara Islam Tak Berdaya dalam Cengkeraman Demokrasi dan Kapitalisme
Salah satu alasan utama mengapa dunia Islam tidak mampu bertindak nyata dalam membela Palestina adalah karena sistem pemerintahan yang diterapkan oleh negara-negara Muslim saat ini. Demokrasi telah membentuk kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan elite politik bukan kepentingan umat.
Alih-alih bersatu sebagai satu kekuatan besar seperti dalam sejarah Khilafah, negara-negara Islam saat ini terfragmentasi oleh sistem yang memisahkan kepentingan masing-masing pemimpin. Kepemimpinan mereka tidak berorientasi pada perjuangan Islam, tetapi lebih kepada stabilitas ekonomi, hubungan internasional yang menguntungkan, dan kepentingan politik yang sering kali tunduk pada tekanan Barat.
Kapitalisme semakin memperburuk kondisi ini dengan menjadikan keuntungan ekonomi sebagai prioritas utama. Negara-negara Islam sibuk membangun proyek-proyek bisnis, menjalin kerja sama dengan negara-negara besar, dan menjaga stabilitas pasar, sementara rakyat Palestina terus menderita di bawah penjajahan.
Tanpa adanya Khilafah yang menyatukan kekuatan umat Islam, negara-negara Muslim akan terus terpecah-belah dan tidak mampu memberikan solusi nyata bagi Palestina.
Solusi Islam: Jihad dan Khilafah sebagai Jalan Perlawanan
Dalam perspektif Islam, penjajahan tidak bisa diakhiri dengan diplomasi tanpa kekuatan nyata. Sejarah menunjukkan bahwa Palestina pernah dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan kemudian oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi melalui jihad yang terorganisir (https://www.suarainqilabi.com/berita/kabar-internasional/khilafah-dan-jihad-solusi-hakiki-masalah-palestina/).
Sejarah Islam membuktikan bahwa hanya kepemimpinan yang kuat dan bersatu yang mampu mengusir penjajah. Jihad bukan sekadar wacana, tetapi strategi yang telah berkali-kali terbukti efektif dalam merebut kembali tanah umat Islam. Rasulullah SAW sendiri telah menunjukkan bagaimana perjuangan yang disiplin dan terarah dapat membawa perubahan besar.
Ketika Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem pada tahun 638 M, beliau tidak menggunakan kekerasan, tetapi mengedepankan keadilan yang saat itu penduduk setempat mendapatkan perlakuan zalim dari penguasa sebelumnya. dan setelah Yerusalem menjadi wilayah daulah Islam penduduk kota tetap mendapatkan hak yang sama perlindungan, dan kebebasan beragama dijamin sepenuhnya.
Dalam konteks hukum Islam, membebaskan wilayah Islam yang terjajah adalah bagian dari kewajiban kolektif/ fardu kifayah, yang di praktikan Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 M mengerahkan tentara-tentara jihad untuk membebaskan Yerusalem (saat ini Palestina), hari ini umat Islam perlu memikirkan strategi nyata untuk mengembalikan Palestina ke tangan umat Islam lagi dengan khilafah.
Solusi konkret yang harus dilakukan umat Islam saat ini untuk mengembalikan Khilafah sebagai langkah membebaskan Palestina. berikut langkah-langkah yang dapat ditempuh:
1. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Islam
Umat Islam perlu memahami urgensi tegaknya Khilafah sebagai institusi yang menyatukan kekuatan kaum Muslimin. Kesadaran ini bisa dibangun melalui pendidikan yang berlandaskan akidah Islam, kajian sejarah Khilafah, dan pemahaman tentang bagaimana sistem Islam dapat membebaskan wilayah yang tertindas.
2. Menyatukan Umat Islam di Bawah Satu Perjuangan
Saat ini, umat Islam masih tercerai-berai dalam berbagai kelompok dan kepentingan nasional masing-masing negara. Padahal, dalam sejarahnya, Khilafah adalah institusi yang menyatukan umat dalam satu kepemimpinan. Untuk mengembalikan Khilafah, umat Islam harus menanggalkan sekat-sekat nasionalisme dan kembali bersatu dalam visi perjuangan Islam yang menyeluruh.
3. Menolak Sistem Demokrasi dan Kapitalisme
Demokrasi dan kapitalisme telah melemahkan umat Islam dengan mendorong pemimpin Muslim untuk lebih mementingkan kepentingan politik dan ekonomi daripada membela saudara seiman. Sistem ini harus ditolak dan digantikan dengan sistem Islam yang didasarkan pada hukum syariat.
4. Mengembalikan Syariat Islam dalam Pemerintahan
Tanpa sistem pemerintahan berbasis Islam, umat akan terus berada dalam keadaan lemah dan tidak mampu menghadapi agresi terhadap wilayah Islam, termasuk Palestina. Penerapan hukum Islam secara menyeluruh, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan militer, adalah langkah krusial untuk membangun kekuatan Khilafah.
5. Mengorganisir Dukungan dari Ulama dan Pemimpin Umat
Ulama memiliki peran penting dalam membimbing umat menuju tegaknya Khilafah. Mereka harus menjadi garda terdepan dalam menyeru umat untuk meninggalkan sistem sekuler dan kembali kepada Islam secara menyeluruh. Para pemimpin umat yang memiliki pengaruh juga perlu didorong untuk mendukung perjuangan ini.
6. Mempersiapkan Kekuatan Militer untuk Pembebasan Palestina
Sejarah telah membuktikan bahwa penjajahan tidak bisa diakhiri hanya dengan diplomasi, tetapi membutuhkan kekuatan nyata. Jika Khilafah tegak, maka pasukan jihad dapat dikirim untuk membebaskan Palestina dari penjajahan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi di masa lalu.
Kesimpulan
Menghentikan genosida dan mengembalikan kemerdekaan Palestina bukan sekadar agenda politik, tetapi amanah bagi umat Islam. Namun, cara yang ditempuh harus benar-benar efektif, bukan sekadar retorika kosong. Diplomasi tanpa kekuatan nyata hanya akan menjadi ilusi yang berulang.
Jika dunia Islam ingin melihat Palestina merdeka, maka perjuangan harus lebih serius dan sungguh-sungguh dalam menegakkan sistem Islam yang mampu melindungi umat dari penjajahan. Sejarah telah memberikan pelajaran—sekarang saatnya menerap sistem Islam kaffah dalam kenyataan.
Oleh : Wenda Kalubis
Aktivis Ideologis
Views: 59
