Tinta Media – Negeri ini tidak hanya rusak, tetapi juga dihancurkan oleh tikus-tikus berdasi dari dalam. APBN defisit hanya untuk memenuhi gaya hidup mewah mereka. Rakyat diminta berhemat agar bisa membayar pajak, tetapi mereka menghamburkan anggaran demi memenuhi nafsu untuk terus berkuasa. Kekayaan sumber daya alam diserahkan kepada perusahaan asing dan mereka hanya menikmati hasilnya. Negara yang kaya raya justru hanya menjamin kesejahteraan para pejabat, sementara rakyat tetap sengsara dengan pajak yang terus naik. Utang luar negeri terus bertambah dan berpotensi menjadi beban generasi.
Para pejabat, tikus-tikus berdasi, hanya berpikir mencari sumber pendapatan negara dengan mengorbankan rakyat. Setelah pajak yang memberatkan, mereka berupaya mengambil paksa aset rakyat berupa tanah yang dianggap menganggur dan tidak produktif melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 dan PP Nomor 48 Tahun 2025. Kebijakan ini menyasar tanah HGU, HGB, dan Hak Pengelolaan yang tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara, yang kemudian akan dijadikan tanah negara untuk reformasi agraria.
Padahal, bisa jadi tanah tersebut merupakan satu-satunya aset untuk investasi, terutama jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk biaya pendidikan atau kesehatan yang tidak dijamin negara. Seharusnya negara melindungi harta milik rakyat, bukan membuat aturan untuk merampasnya. Rakyat bukan sengaja membiarkan tanahnya menganggur, melainkan karena tidak memiliki biaya untuk mengolahnya. Bagaimana mungkin tanah warisan dari orang tua atau hasil menabung puluhan tahun harus dirampas negara hanya karena dianggap tidak produktif?
Seharusnya negara memberikan modal agar rakyat dapat mengelola tanahnya menjadi produktif. Jika negara ingin memanfaatkannya, berikan kompensasi yang layak atau gunakan sistem bagi hasil. Hasil pengelolaan tersebut semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan dirampas lalu diserahkan kepada oligarki dan berujung dikorupsi oleh tikus-tikus berdasi.
Negara harus tegas menumpas para pejabat yang mencuri uang rakyat, karena merekalah biang kerusakan negeri ini. APBN terus merugi, sementara pajak dan utang luar negeri terus meningkat, padahal negeri ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Namun, negara seolah tidak berdaya karena para pelaku justru memiliki kekuasaan dan membuat aturan dengan meninggalkan syariat Allah Swt. yang menjamin tegaknya keadilan serta menghukum pelaku perusakan negeri.
Saatnya rakyat bersatu untuk mewujudkan sistem Khilafah yang menerapkan Islam secara kafah dan tidak membiarkan tikus-tikus berdasi yang telah mencuri uang rakyat terus hidup nyaman di negeri yang kaya ini. Dengan sistem tersebut, rakyat diharapkan hidup aman dan sejahtera, sementara kejahatan ditumpas tanpa pandang bulu. Tidak ada cara lain untuk menumpas tikus-tikus berdasi selain dengan tegaknya sistem Khilafah yang menerapkan Islam secara kafah.
Oleh: Mochamad Efendi
Sahabat Tinta Media
Views: 2
