Tinta Media-Kebijakan baru berupa gerakan sosial yang bertajuk Rereongan Sapoe Sarebu (poe ibu) diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Masyarakat diajak untuk menyisihkan uang sebesar Rp1.000 per harinya. Tujuannya adalah untuk membantu sesama jika ada kebutuhan darurat. (Kompas.com, 05/10/2025)
Program ini menyasar masyarakat umum di Jawa Barat, aparatur sipil negara, dan dunia pendidikan. Kebijakan tersebut bertujuan membangun kepedulian melalui gotong royong berbasis donasi harian. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menandatangani langsung Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/Kesra. Sementara itu, Dadang Supriatna, Bupati Bandung, menyatakan bahwa program ini akan dikaji lebih lanjut, mengingat sudah ada program serupa yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bandung.
Apakah program di atas akan membuahkan hasil yang signifikan? Sebagai seorang Muslim, sifat peduli, saling mengasihi, dan bergotong royong merupakan amalan yang sangat dianjurkan, sekaligus menjadi sumber pahala di sisi Allah. Program Sapoe Saribu memang terkesan positif karena bertujuan membangkitkan rasa cinta dan kepedulian terhadap sesama.
Namun, jika ditelaah lebih dalam, program tersebut justru menunjukkan hilangnya peran negara dalam mengurus urusan rakyat. Sapoe Saribu memperlihatkan watak asli sistem kepemimpinan hari ini yang lepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
Sebenarnya, kemiskinan bukanlah akibat masyarakat yang malas atau enggan bekerja. Kemiskinan di negeri ini lahir dari penerapan sistem yang batil—bukan persoalan individu, melainkan faktor struktural. Inilah wajah kapitalisme sekuler yang diterapkan saat ini: sebuah sistem yang melahirkan aturan-aturan yang justru menyengsarakan rakyat.
Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan, sementara kapitalisme menempatkan uang dan materi sebagai tujuan utama hidup. Ketika sumber daya alam dikelola secara ugal-ugalan oleh pihak asing maupun swasta, rakyat menjerit karena tidak dapat menikmati hasilnya.
Ketika pemimpin bebas membuat kebijakan yang pro-oligarki tanpa mengingat hari pembalasan di Yaumil Akhir, di situlah muncul berbagai kerusakan dan ketidakadilan yang menimpa rakyat. Sistem kapitalisme sekuler tidak mengenal konsep gotong royong; tujuannya semata-mata materi dan keuntungan. Bahkan, persaingan antar individu kerap saling sikut demi meraih tujuan pribadi. Negara pun tidak berfungsi sebagai pengurus urusan rakyat, melainkan hanya sebagai regulator. Rakyat dibiarkan bergulat sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Berbeda halnya dengan cara pandang Islam. Dalam Islam, negara adalah raa’in bagi rakyatnya dan bertanggung jawab atas kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, termasuk dalam hal pekerjaan. Setiap kepala rumah tangga harus memiliki pekerjaan agar kondisi ekonomi tetap stabil. Kehidupan masyarakat Islam menekankan amar makruf nahi mungkar, bukan individualisme. Negara Islam mampu membuka lapangan pekerjaan yang luas sehingga tidak ada rakyat yang menganggur.
Negara Islam dibangun di atas akidah Islam, sehingga lahirlah manusia yang beriman dan bertakwa. Kepedulian dan saling menolong antar sesama menjadi buah dari keimanan, bukan semata-mata motif keuntungan. Islam mengajarkan sedekah baik di kala susah maupun senang. Dalam perspektif Islam, individu bertakwa, masyarakat yang peduli, dan negara sebagai raa’in adalah fondasi yang sangat penting.
Oleh karena itu, program Sapoe Saribu bukan solusi yang tepat. Akar masalah kemiskinan bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan sistem yang rusak yang membuat rakyat tetap miskin dan kesulitan. Perubahan mendasar hanya dapat terjadi dengan mengganti sistem yang batil dengan sistem sahih. Satu-satunya jalan adalah Khilafah Islamiyyah yang akan menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Wallahualam bissawab.
Oleh: Dartem,
Sahabat Tinta Media
Views: 46
