Tinta Media – Saling sindir mengenai taubat nasuha antara Menko PMK Muhaimin Iskandar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang beredar di tengah publik memperlihatkan betapa dangkalnya cara elite menyikapi dan menangani bencana ekologis di Sumatera.
Bukannya menjadi seruan moral yang tulus, taubat nasuha justru dipakai sebagai alat saling tuding. Padahal, bencana yang terjadi bukan akibat satu-dua menteri saja, tetapi lahir dari sistem kapitalisme yang membiarkan hutan digunduli, tambang dieksploitasi, dan alam dijadikan komoditas. Bencana ini merupakan peringatan keras dari Allah SWT. Selama negeri ini mempertahankan sistem kapitalistik ini, bencana akan terus berulang, siapa pun yang menjabat.
Dalam Islam, taubat nasuha bukan retorika, tetapi perubahan menyeluruh untuk menghentikan kebijakan yang bertentangan dengan hukum Allah dan kembali kepada aturan-Nya secara total.
Taubat nasuha yang sejati juga adalah taubat kolektif, yaitu kembali kepada syariah secara kaffah. Dan penerapan syariah secara kaffah hanya dapat terwujud melalui Khilafah, sistem yang menjadikan pengelolaan alam sebagai amanah, bukan sebagai proyek bisnis.
Karena itu, solusi bagi negeri ini bukan dengan cara saling sindir antar elite, melainkan perubahan ideologis dengan meninggalkan kapitalisme dan kembali kepada syariah dan Khilafah sebagai bentuk taubat nasuha yang hakiki, yakni taubat yang mencabut akar maksiat agar tidak kembali terulang. Artinya, tidak hanya individu yang harus berhenti dari kesalahan, tetapi juga sistem harus diubah agar kerusakan tidak berulang.
“Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha.” (QS. At-Tahrim: 8)
Oleh: Muhar
Tim Redaksi Tinta Media
Views: 28
