Tinta Media – Gagal mengikuti pilkada tahun 2024, Anies Baswedan berkeinginan untuk mendirikan partai politik (parpol) baru. Namun, parpol baru
itu bakal mengulangi kegagalan parpol sebelumnya jika masih berpegang pada
demokrasi.
Tersanderanya partai yang ada oleh kekuasaan disebut sebagai
salah satu yang melahirkan keinginan Anies untuk membangun partai baru. Di
samping itu parpol baru dianggap dapat mewadahi gerakan perubahan yang semakin
hari semakin membesar.
Jika benar maksud Anies membangun parpol untuk mewujudkan
perubahan, maka mau tidak mau parpol tersebut harus berlepas dari demokrasi
bukan hanya berlepas dari tangan para penguasa. Sebab, demokrasi yang sesungguhnya menggiring parpol saat ini
tersandera oleh kekuasaan sekaligus memelihara kondisi yang semakin hari
semakin rusak dan menyengsarakan.
Memang pada prinsipnya, demokrasi adalah kedaulatan di
tangan rakyat dengan jargon dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan
prinsip itu, rakyat yang berhak memilih pemimpinnya, rakyat pula yang berhak
membuat aturannya sendiri dengan diwakili oleh beberapa orang yang dipilih oleh
rakyat. Pemimpin dan wakil rakyat tersebut tentunya diharapkan bekerja untuk
kepentingan rakyat. Sedangkan peran parpol diantaranya mengader calon wakil
rakyat di lembaga legislatif dan calon pemimpin untuk menjadi presiden maupun
kepala daerah.
Namun, prinsip dan jargon manis demokrasi selalu tidak
sesuai dengan kenyataan. Demokrasi di satu sisi menuhankan rakyat, tapi di sisi
yang lain demokrasi tidak berkutik membatasi hasrat para kapitalis. Hal itu
karena demokrasi tersandera oleh prinsipnya yang lain yaitu menjamin kebebasan
yang dikenal dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM).
Para kapitalis sebagai bagian dari rakyat juga memiliki hak
yang harus dijamin oleh demokrasi. Dengan potensi dan modal yang dimiliki, para
kapitalis lalu memanfaatkan kebebasannya berekspresi dan kebebasan hak miliknya
sehingga tampillah mereka sebagai pemenang setelah berhasil memiliki kekayaan
alam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kekayaannya yang semakin
besar dan luas, para kapitalis bebas membeli apa saja tanpa bisa dihalangi oleh
demokrasi. Jangankan suara rakyat, jika para kapitalis menginginkan nyawa
rakyat yang lain sekalipun, maka demokrasi tidak akan sanggup menghalanginya.
Inilah kenyataannya, demokrasi tidak akan berkutik
menghadapi kapitalisme karena sesungguhnya kapitalisme dan demokrasi adalah
saudara kandung yang lahir dari ibu yang sama yaitu sekularisme. Demokrasi dan
kapitalisme dituntut saling mendukung agar sekularisme tetap berjaya dengan
terpisahnya agama dari kehidupan manusia. Dengan menjamin kebebasan terutama
kebebasan para kapitalis adalah cara paling realistis dan efektif agar sekularisme
tetap berjaya dan agama mana pun tidak akan bisa kembali mengatur kehidupan.
Jelaslah, tersanderanya parpol hari ini oleh kekuasaan tidak
lain akibat dari lemahnya sistem demokrasi dalam menghadapi ambisi para
kapitalis. Alih-alih menjamin kebebasan seluruh rakyat, demokrasi nyatanya
menjadi pelayan bagi para kapitalis. Jadilah para kapitalis sebagai pemilik
kekuasaan yang sesungguhnya pada negara yang menganut sistem demokrasi. Parpol
yang harusnya menjadi entitas yang memperjuangkan kepentingan rakyat, justru
menjadi sarana bagi para kapitalis untuk menjamin kepentingan-kepentingannya.
Di tangan para kapitalis parpol beroperasi layaknya
perusahaan yang mendatangkan keuntungan materi. Awalnya, parpol dimodali oleh
para kapitalis demi meraih suara rakyat sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, parpol
yang meraih banyak suara dari rakyat apalagi lolos kursi dewan perwakilan
rakyat (DPR) bakal memiliki nilai tawar tinggi bagi para calon presiden maupun
kepala daerah yang ingin mengendarainya. Tidak heran, jika ada yang menyebut
ongkos pilkada gubernur bisa mencapai 100 miliar rupiah.
Di samping itu, parpol yang memiliki banyak kursi di DPR
akan memiliki pengaruh besar saat penentuan keputusan di DPR. Karenanya, para
kapitalis dengan kekuatan modal yang dimiliki akan berusaha memastikan
keberpihakan parpol tersebut, sehingga peraturan-peraturan yang diputuskan
tidak merugikan bahkan menguntungkan mereka.
Akhirnya dalam sistem demokrasi, parpol akan selalu
tersandera oleh para kapitalis. Sebab, demokrasi akan selalu memberi jalan bagi
para kapitalis untuk berkuasa, baik mereka sendiri yang tampil sebagai
penguasanya maupun sebagai tuannya para penguasa.
Walhasil, selama parpol masih berpolitik sesuai demokrasi
maka selama itu pula parpol akan selalu tersandera oleh para kapitalis selaku
pemilik kekuasaan sesungguhnya dalam sistem demokrasi. Perubahan yang diimpikan
berupa keadilan maupun kesejahteraan bagi seluruh rakyat tidak akan pernah
terwujud.
Oleh karena itu, jika tidak ingin mengalami kegagalan
sebagaimana parpol-parpol sebelumnya, maka parpol yang benar-benar menginginkan
perubahan wajib berlepas dari demokrasi sembari memilih politik sesuai ideologi
yang benar dan terbukti mampu mewujudkan keadilan bahkan kebahagiaan bagi umat
manusia yaitu ideologi Islam.
Oleh: Muhammad Syafi’i, Aktivis Dakwah
Views: 5
