Tinta Media – Tragedi kemanusiaan yang terus terjadi di Palestina adalah cermin dari kegagalan moral dan politik dunia internasional. Serangan brutal zionis Israel ke Gaza yang menewaskan lebih dari 50 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, pada awal Januari 2025 menunjukkan betapa lemahnya komitmen global terhadap keadilan (Kompastv.com, 03-01-2025).
Di balik retorika solidaritas, negara-negara besar dan organisasi internasional seperti PBB justru melanggengkan status quo yang menguntungkan pihak penjajah. Seperti yang diungkapkan oleh Media Sulsel pada 7 Januari 2025, membela Palestina tidak cukup hanya dengan retorika, dibutuhkan tindakan nyata untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina.
Sayangnya, negara-negara Muslim lebih banyak memainkan peran sebagai pengamat pasif, terbatas pada kecaman dan doa tanpa langkah konkret. Sebagaimana dijelaskan dalam artikel tersebut, kepedulian terhadap Palestina sering kali hanya dimanfaatkan sebagai komoditas politik domestik oleh para pemimpin Muslim. Dalam bingkai demokrasi kapitalistik, solidaritas terhadap Palestina telah direduksi menjadi alat politik tanpa solusi substantif. Ini menunjukkan bagaimana subordinasi terhadap kekuatan global kapitalis telah melumpuhkan independensi politik dunia Islam.
Dalam bingkai sosial-politik global, kita menyaksikan kejatuhan demi kejatuhan sistem demokrasi kapitalistik. Krisis kemanusiaan yang melanda Palestina hanyalah puncak gunung es dari kerusakan sistemik yang dihasilkan oleh sistem ini. Demokrasi, yang diklaim sebagai “kedaulatan rakyat,” justru tunduk pada kekuatan kapitalis dan geopolitik yang memarginalkan keadilan sejati.
Demokrasi dan Kapitalisme: Dua Wajah dari Sistem yang Sama
Demokrasi kapitalistik tidak pernah dimaksudkan untuk memihak keadilan sejati. Sistem ini dibangun di atas pondasi individualisme dan materialisme, di mana kekuatan ekonomi mengatur segalanya. Dalam konteks Palestina, kita melihat bagaimana solusi dua negara yang diusung oleh Barat hanya memperkuat dominasi Zionis, sementara rakyat Palestina dipaksa menerima penggusuran dan penjajahan sebagai status quo.
Kapitalisme, yang mendewakan keuntungan di atas segalanya, telah mengerdilkan nilai-nilai kemanusiaan menjadi sekadar angka dalam neraca keuntungan politik dan ekonomi. Peran AS sebagai mediator dalam negosiasi Palestina-Israel hanyalah kedok untuk melindungi kepentingan strategisnya di kawasan Timur Tengah.
Kegagalan Pemimpin Muslim: Masalah Struktural, Bukan Personal
Kita sering menyalahkan individu pemimpin Muslim yang pasif dalam menghadapi tragedi ini. Namun, sejatinya, ini adalah kegagalan struktural. Para pemimpin Muslim telah terikat dalam jaringan institusi global yang dirancang untuk mengekang kemerdekaan politik mereka. Organisasi seperti PBB dan OIC tidak lain adalah alat untuk melanggengkan hegemoni kapitalisme global. Ketergantungan pada kekuatan ini meniadakan kemampuan umat Islam untuk bertindak independen sesuai dengan syariat Islam.
Khilafah Solusi Sistemik
Maka, solusi tidak cukup hanya dengan kecaman atau sekadar bantuan kemanusiaan. Dunia membutuhkan perubahan sistemik yang mendasar, dan sistem Khilafah Islamiyah menawarkan alternatif yang komprehensif. Dalam sistem ini, negara Islam berfungsi sebagai pelindung umat dari segala bentuk penjajahan dan penindasan, tanpa kompromi dalam mempertahankan tanah dan kehormatan umat Islam.
Syariat Islam juga menempatkan jihad sebagai solusi strategis untuk melawan penjajahan, bukan semata-mata tindakan fisik, tetapi bagian dari strategi global untuk menghapuskan ketidakadilan yang dilegalkan oleh kapitalisme. Dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, Khilafah akan menjadi pusat peradaban yang adil, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi seluruh dunia. Selain itu, Khilafah menghapus batas-batas nasionalisme sempit dengan menyatukan umat Islam di bawah satu bendera, menjadikan kekuatan politik, ekonomi, dan militer umat sebagai pilar untuk menghadapi kekuatan hegemonik.
Oleh: Novi Ummu Mafa, SE
(Sahabat Tinta Media)
Views: 5
