Tinta Media – Seorang siswa tampak bersemangat menuntut ilmu. Ironisnya, haknya untuk duduk di kursi kelas dicabut oleh wali kelasnya sendiri dengan alasan memiliki tunggakan SPP. Dengan terpaksa, ia pun menjalani KBM dengan duduk di lantai. Rasa malu tampak jelas di wajah bocah yang masih duduk di bangku SD itu. Keinginan untuk belajar dengan aman dan tentram pun kandas.
Itu bukan cerita fiksi. Kejadian tersebut memang nyata dan terjadi dalam negara kita sendiri. Luar biasa, di negeri ini terjadi pembully-an siswa oleh gurunya sendiri hanya karena menunggak SPP selama tiga bulan.
Siswa tersebut dilarang selama KBM memakai kursi yang merupakan fasilitas sekolahnya. Hal itu terjadi pada sebuah sekolah swasta tingkat SD di Medan selama 2 hari. Ibu dari anak tersebut mengadu kepada sekolah atas kejadian yang menimpa anaknya. Tindakan tersebut dinilai tidak etis oleh masyarakat.(kompas.com.12/01/2025).
Reaksi pemerintah hanya mengimbau untuk segera melaporkan masalah yang terjadi, termasuk masalah diskriminasi tersebut. Pemerintah juga mengimbau agar memperketat pengawasan dalam praktik sekolah, termasuk sekolah swasta untuk memastikan tidak terjadi tindakan diskriminatif yang mencederai hak pendidikan anak.
Lebih lanjut, pemerintah daerah perlu memperkuat program bantuan biaya pendidikan atau subsidi untuk siswa dari keluarga yang tidak mampu. Dengan begitu, diharapkan kasus seperti ini tidak akan terulang lagi.
Miris, pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap rakyat ternyata tidak benar-benar tersalurkan dengan baik. Tak sedikit anak didik masih menerima hukuman yang tidak etis. Bahkan, masih banyak anak Indonesia yang tidak mendapat pendidikan.
Negara tidak hadir secara nyata dalam mengurusnya. Imbauan yang diberikan hanya sekadar formalitas belaka. Nampak pula kurangnya sarana pendidikan di sekolah-sekolah dalam negeri yang seharusnya merupakan tugas negara, tetapi malah diserahkan begitu saja pada swasta. Tidak lain dan tidak bukan, orientasi swasta adalah mencari keuntungan, bukan semata-mata mengurus rakyat.
Hal ini tentu merupakan tanda kapitalisasi pendidikan. Sebab, pendidikan saat ini bukan lagi sebuah sarana pemenuhan kebutuhan primer seluruh rakyat, tetapi menjadi ladang bisnis, meraup keuntungan lewat pendidikan.
Sehingga, bila ada individu yang tidak mampu bayar, ia tidak akan mendapat didikan ataupun manfaat dari instansi pendidikan tersebut. Oleh karena itulah kasus di atas dapat terjadi. Jika saja pendidikan bisa diakses secara gratis, tentu tidak akan ada kasus hukuman bagi siswa karena tunggakan SPP.
Berbanding terbalik dengan pendidikan dalam sistem kapitalisme, Islam menetapkan bahwa pendidikan merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Ini termasuk dalam layanan publik yang ditanggung langsung oleh negara sebagaimana layanan kesehatan, jaminan keamanan, dll.
Karena itu, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab dan menyerahkan begitu saja pada individu atau swasta. Negara akan menyediakan layanan gratis yang bisa diakses oleh semua warga negara khilafah, baik kaya maupun miskin, cerdas ataupun tidak.
Islam dapat mewujudkannya karena memiliki sumber dana pemasukan yang banyak. Sumber dana ini diperoleh dari pengelolaan SDA, ghanimah, jizyah, dll. yang kemudian diletakkan di baitul mal yang memiliki beberapa pos tertentu.
Dana untuk pendidikan akan diambil dari pos kepemilikan umum. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai semua sarana dan prasarana pendidikan, juga guru yang berkualitas.
Begitulah Islam dapat menyelesaikan semua problem dalam kehidupan, bahkan mencegah terjadinya masalah di segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dengan layanan pendidikan sesuai dengan sistem Islam, tidak akan ada kasus siswa dihukum karena keterlambatan biaya. Wallahua’lam bi ash-shawaab.
Oleh: Tsaqifa Nafi’a
Aktivis Muslimah
Views: 21
