Tinta Media – Ramai diperbincangkan rencana penutupan program studi (prodi) dengan alasan tidak relevan dengan kebutuhan industri di perguruan tinggi negeri saat ini. Sebelumnya, rencana ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Badri Munir Sukoco, yang dikutip dari siaran di kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, Kamis (23/4/2026).
Badri menjelaskan, Kemdiktisaintek akan menyusun prodi yang dibutuhkan di masa mendatang. Menurutnya, akan ada beberapa hal yang akan dieksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi yang perlu dipilih, dipilah, dan kalau perlu ditutup untuk dapat meningkatkan relevansi ini (www.kompas.com, 25/4/2026).
Menurutnya, saat ini data statistik pendidikan tinggi pada jurusan bidang ilmu sosial mencapai 60 persen, dengan prodi kependidikan atau keguruan yang paling banyak. Beliau menjelaskan, tiap tahun meluluskan sebanyak 490.000 orang dari bidang kependidikan. Pada waktu yang sama, lowongan untuk calon guru dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 20.000 orang. Alhasil, sebanyak 470.000 orang tidak memiliki pekerjaan.
Wacana penghapusan jurusan perkuliahan oleh pemerintah dianggap tidak relevan demi menembus target pertumbuhan ekonomi. Badri Munir Sukoco, dosen kampus Unair, menegaskan keberadaan jurusan perkuliahan sebaiknya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dunia di masa depan (kebutuhan industri).
Pada saat yang sama, laporan di lapangan memperlihatkan sekolah di daerah tertentu masih kekurangan guru. World Bank dalam Indonesia Education Sector Review juga menyoroti adanya ketimpangan distribusi guru yang belum tertangani secara sistemis. Jadi, masalah lulusan berlebih, iya. Tenaga guru kurang juga iya. Ini bukti bahwa pengangguran terdidik masih menjadi pekerjaan rumah serius dan ada kesalahan pada cara mengaturnya.
Praktisi pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji, menyoroti rencana pemerintah terkait penutupan prodi pendidikan. Ia menilai penyesuaian antara dunia kampus dan kebutuhan industri memang tidak bisa terelakkan. Beliau juga mengatakan prodi menjadi tidak relevan bukan karena ilmunya yang tidak penting, melainkan industri pendukungnya belum dibangun secara serius. Ia juga mengingatkan agar perguruan tinggi tidak dipersepsikan sebagai pencetak tenaga kerja (www.cnbcindonesia.com, 27/4/2026).
Pendidikan tinggi di Indonesia mengadopsi paham kapitalisme-sekuler yang ditandai dengan pergeseran paradigma, di mana perguruan tinggi (PT) lebih berfungsi sebagai pabrik pemasok tenaga kerja (komoditas) daripada pusat keunggulan akademik.
Kebijakan ini sering kali didorong oleh kebutuhan industri dan ekonomi eksploitatif, serta menempatkan perguruan tinggi negeri sebagai aktor pasar yang otonom. Namun, sering kali negara melepaskan tanggung jawab dalam pembiayaan dan pemenuhan SDM untuk melayani urusan rakyat. Pendidikan dalam sistem kapitalisme-sekuler tidak lagi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan sekadar memenuhi kebutuhan industri yang terlalu fokus pada keterampilan praktis sesaat.
Apalagi, komersialisasi pendidikan di kampus-kampus sangat kentara. Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi terjadi karena adanya pengurangan subsidi, sehingga kampus mencari dana secara mandiri. Kondisi ini memaksa kampus berorientasi pada profit dan menutup akses bagi golongan yang tidak mampu.
Inilah bentuk pengabaian dari negara. Negara lepas tangan dalam mengurusi rakyatnya, padahal pendidikan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Pendidikan menjadi hal yang vital dalam menentukan nasib suatu bangsa ke depan. Pola pikir dan pola sikap seseorang akan terbentuk dari pendidikan.
Dalam pengelolaan pendidikan menurut sistem Islam, negara bertindak sebagai pengurus (raa’in) yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan rakyat. Pendidikan tinggi dipandang sebagai kewajiban negara untuk mencetak ahli sesuai kebutuhan. Kurikulum diatur berlandaskan syariat dan dikelola secara mandiri tanpa tekanan eksternal.
Dalam Islam, negara memiliki kewajiban untuk mencetak ahli di berbagai bidang sesuai kebutuhan SDM dalam melayani urusan rakyatnya. Negara Islam akan mencetak SDM ahli seperti tenaga medis, insinyur, ulama, guru, dan lain-lain berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan berbasis pasar semata.
Pendidikan, termasuk perguruan tinggi, dipandang sebagai tanggung jawab langsung negara untuk menjamin visi, misi, kurikulum, SDM, dan sarana prasarana. Pendekatan ini lebih menekankan pada kemandirian negara dalam pengelolaan yang berlandaskan syariat, serta terbebas dari tekanan domestik maupun asing.
Pembiayaan pendidikan dalam Islam ditanggung oleh negara (Baitulmal), sehingga tidak dibebankan kepada individu rakyat. Pendidikan dapat diakses oleh seluruh rakyat, baik kaya maupun miskin, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Anggaran pendidikan dalam Islam berasal dari kekayaan umum yang didukung oleh pendapatan negara yang sah, seperti fai, kharaj, jizyah, ganimah, serta pengelolaan kekayaan alam yang dikelola di Baitulmal.
Negara dalam Islam bertanggung jawab penuh menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dan mumpuni, seperti perpustakaan, laboratorium, dan sarana ibadah, untuk mendukung proses belajar mengajar. Islam juga menjamin kesejahteraan bagi tenaga pendidik seperti guru maupun dosen sehingga mereka dapat fokus mendidik tanpa memikirkan kebutuhan ekonomi.
Dengan demikian, Islam adalah sebuah peradaban yang gemilang yang akan melahirkan generasi yang kuat imannya dan berjiwa pemimpin. Sejatinya, pendidikan dalam Islam akan melahirkan generasi penerus peradaban yang akan membawa Islam pada puncak kejayaan seperti yang sudah pernah ditorehkan dalam sejarah kejayaan Islam selama 12 abad lamanya.
Oleh: Nurmala Sari
Sahabat Tinta Media
Views: 25
